Persyaratan dan Akibat Merger perusahaan merupakan satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan bagi perusahaan-perusahaan yang melakukan merger. Syarat penggabungan tertuang dalam Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) yang menyebutkan sebagai berikut: “Perbuatan hukum penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan wajib memperhatikan kepentingan. Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan perseoran; […]
Continue ReadingCara Konversi Utang Jadi Setoran Saham
Sebelumnya perlu Anda ketahui bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Perseroan Terbatas, modal dasar adalah seluruh nilai nominal saham yang disebut dalam anggaran dasar . Kemudian, modal ditempatkan adalah jumlah saham yang sudah diambil pendiri atau pemegang saham, dan saham yang diambil itu ada yang sudah dibayar dan ada pula yang belum dibayar, atau […]
Continue ReadingPahami Aturan Penyelenggaraan Praktik Kerja Lapangan (PKL)
PKL atau Praktik Kerja Lapangan adalah pembelajaran bagi peserta didik pada SMK/MAK, SMALB, dan LKP yang dilaksanakan melalui praktik kerja di dunia kerja dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan dunia kerja. Patut diketahui, tujuan praktik kerja lapangan adalah untuk: menumbuhkembangkan karakter dan budaya kerja yang profesional pada peserta didik; meningkatkan kompetensi peserta […]
Continue ReadingMemahami Tugas dan Fungsi Jaksa Pengacara Negara
Jaksa Pengacara Negara adalah jaksa yang memiliki kuasa khusus yakni Jaksa Agung yang bertindak dalam perkara perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan, atas nama negara, pemerintahan, ataupun kepentingan umum. Kewenangan Jaksa sebagai pengacara negara untuk melaksanakan kepentingan hukum baik upaya non litigasi maupun upaya litigasi berupa mengajukan gugatan ke pengadilan tinggi. Yang kita kenal […]
Continue ReadingApa Saja yang Menjadi Syarat Pemekaran Wilayah?
Provinsi di Indonesia resmi bertambah 3 Provinsi. Pertambahan tersebut terjadi di wilayah Papua, sehingga provinsi di Indonesia kini menjadi 37 Provinsi. Pembentukan tiga Provinsi tersebut dilakukan berdasar pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah untuk menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB). Provinsi-provinsi baru tersebut diantaranya adalah Provinsi Papua Selatan yang dibentuk berdasar Undang-Undang Nomor […]
Continue Reading