Penggunaan Lagu Secara Komersial Wajib Bayar Royalti

Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah ( PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu  dan/atau Musik. Aturan ini diteken jokowi pada 30 maret 2021, Salah satu ketentuan dalam PP tersebut yakni kewajiban bayar royalti bagi setiap orang yang menggunakan lagu dan/atau musik secara komersial ataupun layanan publik.

Royalti dibayarkan kepada pencipta atau pemegang hak cipta lagu dan/atau musik melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Berdasarkan pasal 3 ayat (1) : ” Setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan atau pemilik hak terkait melalui LMKN”.

Bentuk Layanan Publik yang bersifat komersial itu berupa :

  • Seminar dan konferensi komersial
  • Restoran, kafe,pub,bistro, kelab malam, dan diskotek
  • Konser musik
  • Pesawat Udara, Bus , Kereta api, dan kapal laut
  • Pameran dan Bazar
  • Bioskop
  • Nada tunggu telepon
  • Bank dan kantor
  • Pertokoan
  • Pusat Rekreasi
  • Lembaga penyiaran televisi
  • Lembaga penyiaran radio
  • Hotel,kamar hotel dan fasilitas hotel dan
  • Usaha Karaoke

Pengelolaan royalti dilakukan LMKN berdasarkan data yang terintegrasi pada pusat data lagu atau musik. Setiap orang yang menggunakan lagu atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dapat mengajukan permohonan lisensi kepada pemegang hak cipta atau pemeilik hak terkait melalui LMKN.

bayar royalti dilakukan setelah penggunaan lagu atau musik secara komersial. Sebagaimana bunyi pasal 11 ayat (1) PP Nomor 56 tahun 2021, diberikan keringanan tarif royalti kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah  (UMKM) yang secara komersial menggunakan lagu dan/atau musik. Keringanan tarif royalti untuk usaha mikro ditetapkan oleh menteri. LMKN akan berkoordinasi untuk menetapkan besaran royalti sesuai dengan kelaziman dan keadilan. Adapun ketentuan mengenai pedoman penetapan besaran royalti ditetapkan oleh LMKN dan disahkan oleh menteri. Sebagaimana ketentuan pasal 14, royalti yang dihimpun LMKN digunakan untuk tiga hal, yakni didistribusikan kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait yang telah menjadi anggota LMKN, dana operasional dan dana cadangan. Royalti yang telah dihimpun oleh LMKN kemudian di distribusikan oleh LMKN berdasarkan lampiran penggunaan data lagu dan/atau musik yang di SILM (Sistem informasi lagu dan/atau Musik).

Apakah Psikopat bisa Dipidana ?

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Psikopat adalah orang yang karena kelainan jiwa menunjukkan perilaku yang menyimpang sehingga mengalami kesulitan di pergaulan.

Terkait dengan kejiwaan, dalam ilmu hukum pidana dikenal alasan penghapus pidana yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf :

  1. Alasan pembenar berarti alasan yang menghapus sifat melawan hukum suatu  tindak pidana. Jadi, dalam alasan pembenar dilihar dari sisi perbuatan nya (objektif). Misalnya, tindakan pencabutan nyawa yang dilakukan eksekutor penembak mati terhadap terpidana mati (pasal 50 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)).
  2. Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapus kesalahan dari si pelaku suatu tindak pidana, sedangkan perbuatannya tetap melawan hukum. Jadi, dalam alasan pemaaf dilihat dari sisi orang/pelakunya(subjektif). Misalnya lantaran pelakunya tak waras atau gila sehingga tak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya itu ( Pasal 44).

Untuk mengetahui apakah psikopat termasuk suatu penyakit yang bisa dipersamakan dengan tidak waras atau gila seperti yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP, Kita dapat merujuk pada pendapat seorang ahli viktimologi dari california state university, Amerika serikat dan direktur tokiwa international victimology institute, jepang ,john dussich.

Dalam artikel john Dussich : Psikopat tak berarti layak dihukum mati, John mengatakan bahwa hampir semua psikolog forensik tidak yakin psikopat itu konsep yang valid. Dalam Psikopatologi ada yang disebut MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) yang merupakan cara untuk mengidentifikasi personalitas kejiwaan. Memang, ada satu skala yang disebut psikopat, tetapi ini kategori miscellaneous,tidak terlalu dianggap. Lebih lanjut dikatakan bahwa psikopat juga bukan kegilaan. Kalah orang itu sakit jiwa, itu kategori sendiri, disebut psikotik. Hal penting untuk diperhatikan apakah orang ini bisa berpikir secara rasional. Kalau tidak bisa berpikir rasional, makaharus diletakkan di rumah sakit jiwa, itu bisa jadi dasar pemaaf. Intinya jangan menghukum berdasarkan label psikologis. Hukuman harusnya hanya diberikan berdasarkan berat ringannya kejahatan yang dilakukannya, bukan karena label psikopat. Jadi, jika seorang psikopat melakukan suatu tindak pidana, maka ia di hukum layaknya orang yang memiliki kejiwaan yang normal karena psikopat itu bukan penyakit kegilaan yang bisa menjadi alasan penghapusan pidana.

Perspektif Hukum Larangan Mudik

Pada Tahun 2021 ini , Opsi larangan mudik kembali diberlakukan. Aturan Spesifik juga kembali ditetapkan oleh pemerintah melalui Surat Edaran ( SE) Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan upaya pengendalian Penyebaran Covid-19 selama bulan suci ramadhan 1442 hijriah yang menegaskan kebijakan larangan mudik mulai tanggal 6-17 Mei 2021 dan peraturan menteri perhubungan nomor 13 tahun 2-21 tentang pengendalian transportasi selama masa idul fitri 1442 h/tahun 2021 dalam rangka pencegahan penyebaran covid-19 .

 

Berikut enam poin aturan yang terkandung dalam surat edaran (SE) larangan mudik tersebut:

1. PPDN pengguna transportasi udara, wajib menunjukkan surat keterangan negatif Covid-19 dari tes RT-PCR/Rapid Test Antigen yang dilakukan maksimal 1×24 jam sebelum keberangkatan. Untuk tes menggunakan GeNose C19 dilakukan di bandara sesaat sebelum keberangkatan.

2. Untuk PPDN pengguna transportasi dan penyeberangan laut wajib menunjukkan surat keterangan negatif Covid-19 dari tes RT-PCR/rapid test antigen yang dilakukan maksimal 1×24 jam sebelum keberangkatan. Untuk tes menggunakan GeNose C19 dilakukan di pelabuhan sesaat sebelum keberangkatan.
3. Untuk perjalanan rutin di wilayah terbatas pelaku perjalanan tidak diwajibkan menunjukkan surat hasil tes Covid-19. Hal ini berlaku untuk pelayaran laut dalam wilayah satu kecamatan/kabupaten/provinsi atau perjalanan darat dengan transportasi umum/pribadi yang masih di satu wilayah aglomerasi. Akan tetapi, pengujian secara acak bisa dilakukan Satgas Penanganan Covid-19 jika diperlukan.
4. Untuk PPDN pengguna kereta api antar kota wajib menunjukkan surat keterangan negatif Covid-19 dari tes RT-PCR/Rapid Test Antigen yang dilakukan maksimal 1×24 jam sebelum keberangkatan. Untuk tes menggunakan GeNose C19 dilakukan di stasiun sesaat sebelum keberangkatan.
5. Untuk PPDN pengguna transportasi umum darat akan dilakukan tes acak oleh petugas, baik menggunakan rapid test antigen/GeNose C19 jika diperlukan.
6. Untuk PPDN pengguna moda tranportasi darat pribadi diimbau melakukan tes RT-PCR/rapid test antigen yang dilakukan maksimal 1×24 jam sebelum keberangkatan. Adapun tes menggunakan GeNose C19 dilakukan di rest area sebagai syarat melanjutkan perjalanan, atau akan dilakukan tes secara acak oleh Satgas jika diperlukan.
Selain itu, bagi PPDN yang menggunakan moda transportasi udara dan laut wajib mengisi e-HAC atau kartu kewaspadaan kesehatan versi elektronik. Sementara itu, bagi PPDN seluruh moda transportasi darat baik umum/pribadi sifatnya hanya diimbau untuk turut mengisi e-HAC. Seluruh pelaku perjalanan sebagaimana disebutkan di atas wajib melakukan tes Covid-19 baik menggunakan RT-PCR/rapid test antigen/GeNose C19. Tes ini dikecualikan untuk anak-anak di bawah usia 5 tahun. Terakhir, apabila hasil tes Covid-19 menunjukkan hasil negatif namun yang bersangkutan menunjukkan gejala, maka dia tidak boleh melanjutkan perjalanan dan wajib melakukan tes diagnostik menggunakan RT-PCR.
Apakah ada Landasan Hukum mengenai pelarangan ?
Konstitusi sejatinya mengatur pula terkait eksistensi hak warga negara dalam keadaan tertentu. Namun semangatnya bukanlah melarang, melainkan memberikan pembatasan hak warga negara yang ditetapkan oleh undang-undang ( pasal 28 J ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Lantas bagaimana dengan Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 No.13 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Perhubungan No.13 tahun 2021 yang menjadi dasar hukum pelarangan mudik saat ini :
(1) Dalam kajian hirarki peraturan perundang-undangannya,sejatinya ada hal yang perlu dipertanyakan terkait instrument hukum pelarangannya yang bukan melalui undang-undang. Undang-undang justru hanya diakomodasi sebagai bagian dasar hukum dalam surat edaran dan peraturan menteri tersebut, yakni undang-undang no. 6 tahun 2018 tentang kekarantina kesehatan.
(2) Pelarangan mudik bukan yang pertama ,sudah juga dilakukan di tahun lalu melalui peraturan menteri perhubungan  no.25 tahun 2020 tentang pengendalian transportasi selama masa mudik idul fitri tahun 1441 H dalam rangka pencegahan  penyebaran covid-19.
Mungkin niat pemerintah adalah baik untuk menanggulangi penyebaran covid-19, namun niat yang baik juga harus melalui procedural normatif dan implementatif yang baik pula. Dengan demikian , pemerintah tetap mengendalikan  penuruan penyebaran covid-19 dan secara bersamaan juga tetap menjunjung tinggi HAM warga negara.

Jenis – Jenis Penahanan Berdasarkan KUHAP

Menurut Pasal 1 angka 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dalam praktiknya, seringkali status tahanan menjadi berkepanjangan karena proses pemeriksaan di pihak kepolisian masih berjalan.

Menurut Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP, penyidik (dalam hal ini kepolisian) karena kewajibannya memiliki wewenang melakukan penahanan.

Penahanan itu sendiri dibagi-bagi berdasarkan kepentingannya. Pasal 20 KUHAP membagi penahanan itu menjadi 3 (tiga) yaitu:

a.  Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan

b.  Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan

c.  Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan

Berdasarkan pasal 22 KUHAP
(1) Jenis penahanan dapat berupa :

  • Penahanan rumah tahanan negara
  • Penahanan rumah
  • Penahanan Kota

Penjelasan ayat (1) : Selama belum ada rumah tahanan negara di tempat yang bersangkutan, penahanan dapat dilakukan di kantor kepolisian negara, dikantor kejaksaan negeri, di lembaga pemasyarakatan , dirumah sakit dan dalam keadaan yang memaksa di tempat lain.

(2). Penahanan rumah dilaksanakan  di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menhindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

(3). Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan.

Penjelasan ayat (2) dan (3) :

Tersangka atau terdakwa hanya boleh keluar rumah atau kota dengan izin dari penyidik , penuntut umum atau hakim yang memberi perintah penahanan.

(4) Untuk penahanan kota pengurangan tersebut seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan sedangkan untuk penahanan rumah sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan;

Penjelasan ayat (4);

cukup jelas

(5). Untuk penahanan kota pengurangan tersebut seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan sedangkan untuk penahanan rumah sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan.

Penjealsan ayat (5) :

Cukup Jelas

 

Can Psychopaths Be Convicted?

According to the Big Indonesian Dictionary (KBBI), psychopaths are people who because of mental disorders show deviant behavior so that they experience difficulties in socializing.

Associated with psychology, in the science of criminal law, the reasons for the eradication of crimes are known, namely the reasons for justification and reasons for forgiveness:

1. The justification means the reason that removes the unlawful nature of a criminal act. So, the justification is seen from the side of the action (objective). For example, the act of taking the life of a death row inmate against a death row inmate (Article 50 of the Criminal Code (KUHP)).

2. The excuse for forgiveness is a reason that removes the guilt of the perpetrator of a crime, while the act is still against the law. So, the reason for forgiveness is seen from the side of the person / perpetrator (subjective). For example, because the perpetrator is insane or insane so he cannot be held accountable for his actions (Article 44).

To find out whether psychopathy is a disease that can be equated with insane or insane as referred to in Article 44 of the Criminal Code, we can refer to the opinion of a victimology expert from California State University, United States and director of the Tokiwa International Victimology Institute, Japan, John Dussich.

In John Dussich’s article: Psychopaths don’t necessarily deserve the death penalty, John says that almost all forensic psychologists don’t believe psychopaths are a valid concept. In Psychopathology there is something called the MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) which is a way to identify psychiatric personalities. Indeed, there is one scale called psychopathy, but this is a miscellaneous category, not considered too much. It is further said that psychopaths are also not madness. Losing that person is mentally ill, it’s a category of its own, called psychotic. It is important to note whether this person can think rationally. If you can’t think rationally, then you have to be put in a mental hospital, that can be a basis for forgiveness. The point is not to punish based on psychological labels. Punishment should only be given based on the severity of the crime committed, not because of the psychopath label. So, if a psychopath commits a crime, then he is punished like a person who has a normal psyche because a psychopath is not a disease of madness that can be the reason for the abolition of the crime.

Legal Procedure If You Want to Change Name

There are many reasons why someone may apply for a Name Change. Starting from work matters, simplifying administrative management, to hockey matters. So what should a person do if he wants to change his name? The name change is regulated in law number 23 of 2006 concerning population administration and presidential regulation number 25 of 2008 concerning requirements and procedures for population registration and civil registration. If someone wants to apply for a name change, then he must apply to the local district court. There are several conditions that must be prepared before submitting an application. Among others are :

1. Application letter stamped 6,000 signed by the applicant (copy 2 ex)

2. Photocopy of the applicant’s ID card as much as 1 (one) sheet

3. Photocopy of the applicant’s KK as much as 1 (one) sheet

4. Photocopy of marriage certificate as much as 1 (one) sheet

5. Photocopy of diploma (if there is a relationship with diploma) as much as 1 (one) sheet

6. Photocopy of birth certificate as much as 1 (one) sheet

7. Photocopy of ID cards of 2 (two) witnesses, 1 sheet each.

 

For points 2 to 6, they are stamped at the post office with a stamp duty of Rp. 6000. The most important point in the submission is a letter of application addressed to the chairman of the local district court. The application letter must contain the full reasons for the name change. These requirements are then registered with the local court for registration in order to get a trial schedule. The trial will be presided over by a single judge. If it is granted, then the judge’s determination will be brought to the local Population and Civil Registration Service to be changed.

The Department will later provide a side note about the change. The legal basis for recording name changes/improvement of birth certificates is stated in Article 52 of the Republic of Indonesia Law Number 24 of 2013 concerning Amendments to the Republic of Indonesia Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration. Article 52 of Law 23/2006 stipulates that the registration of name changes is carried out based on the determination of the district court where the applicant is located. Furthermore, the change in name must be reported by the person who changed his name to the implementing agency (Department of Population and Civil Registration) which issued the civil registration deed no later than 30 days after the resident received a copy of the district court decision. The civil registration officer will then make a marginal note on the register of the civil registration deed and the quotation of the civil registration deed. Any resident who exceeds the deadline for reporting important events (change of name) will be subject to administrative sanctions in the form of a maximum fine of Rp. 1 million (article 90 paragraph (1) letter j and paragraph 2 23.2006.

Article 53 of the presidential regulation number 96 of 2018 concerning the requirements and procedures for population registration and civil registration (Perpres 96/2018) stipulates that the registration of changes in population names must meet the following requirements:

1. Copy of district court decision

2. Quotation of civil registration deed

3. Family Card

4. Identity Card

5. Travel documents for foreigners

The applicant’s birth certificate will remain the same as the old birth certificate. However, a side note will be added by the civil registry officer regarding the name change. With the birth certificate, the applicant can then take care of changing the name of the letters, such as ID cards, land certificates, letters related to banking and so on.

Hukuman Bagi Pelaku Sate Sianida

Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum. Pembunuhan biasanya dilatarbelakangi oleh bermacam-macam motif, misalnya politik, kecemburuan, dendam, membela diri, dan sebagainya. Adapun kasus yang terjerat akibat sate sianida, Kronologis nya Pelaku sengaja mencampur racun jenis C, yang merupakan Kalium sianida (KCN), ke bumbu sate karena sakit hati dengan orang berinisial T, yang kemudian diketahui merupakan anggota Polresta Yogyakarta ,Aiptu Tomy.

 

Sate beracun sianida ini menewaskan seorang bocah SD asal Sewon, Bantul yang bernama Naba Faiz Prasetya (10), bukan aiptu tony sebagaimana yang dimaksudkan. Berdasarkan hal tersebut, berikut beberapa pasal yang dapat menjerat pelaku:

  1. Pasal 340 KUHP
    Pasal 340 KUHP mengatur tentang pembunuhan berencanam Berikut isi lengkapnya:
    “Barangsiapa yang sengaja dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, kemudian pertanggungjawabannya dengan hukuman pidana mati atau seumur hidup atau paling lama dua puluh tahun”. Menurut beberapa orang , pelaku dapat dikenakan pasal 340 KUHP dikarenakan adanya fakta bahwa pelaku telah merencanakan pembunuhan  ini semenjak 3 bulan yang lalu seperti contohnya pelaku membeli racun yang nantinya akan ia gunakan dalam aksinya. Pembunuhan yang terjadi berangkat dari perencanaan pelaku yang telah dipersiapkannya jauh-jauh hari dengan perkiraan-perkiraan yang telah ia pikirkan.
  2. Pasal 338 KUHP
    Pasal 338 KUHP mengatur tentang pembunuhan biasa. Berikut isi lengkapnya :
    “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Pasal ini dianggap lebih tepat untuk menjerat pelaku dikarenakan adanya keraguan dalam penerapan pasal 340 kuhp kepada pelaku. Seperti yang diuraikan dalam kronologi singkat sebelumnya, bahwa korban atas kejadian ini adalah bukan si target yang dimaksud pelaku yaitu aiptu tony dan juga bukanlah orang terdekat si target pelaku seperti keluarga aiptu tony.
    Menurut salah satu praktisi hukum, kasus sate bersianitaini akan lebih cepat jika disebut sebagai percobaan pembunuhan berencana. Praktisi hukum lainnya berpendapat bahwa dari pada terdapat keraguan dalam penerapan pasal 340 KUHP , lebih baik secara tegas berpendapat bahwa pelaku dapat dijerat pasal 338 KUHP.
  3. Pasal 80 ayat (30) 76c UU Perlindungan Anak
    Berikut isi pasal nya : ” Setiap orang yang menempatkan,membiarkan,melakukan ,menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, menyebakan anak tersebut mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas ) tahun dan /atau denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (Tiga miliar rupiah)”.
    Pasal tersebut juga dapat dikenakan kepada pelaku mengingat korban atas perbuatannya adalah seorang anak yang berumur 10 tahun.

Apa itu Sanksi Sosial?

Ketika Melakukan sebuah contoh penyimpangan sosial maka seseorang akan mendapat hukuman. Hukuman biasa disebut sanksi, jenis sanksi sangat beragam tergantung orang yang memberikan keadilan. Sanksi sosial merupakan salah satu sanksi yang ada di negara kita.

Sanksi sosial adalah salah satu dari beberapa sanksi untuk seseorang yang berbuat kesalahan ( selain sanksi yang bersifat administratif seperti sanksi hukum pidana/perdata). Sanksi ini tidak berupa tulisan hitam diatas putih dan seringkali bersifat implisit.

Sanksi sosial banyak berbentuk teguran kepada kalangan tertentu yang melakukan tindakan yang telah menyimpang dari aturan yang ada. Hal ini dilakukan oleh masyarakat yang sudah lama hidup bersama-sama serta memiliki pandangan yang sama. Sanksi akan senantiasa diberikan agar seseorang memiliki efek jera atas hal-hal yang telah dilakukan.

Sanksi sosial dapat berlangsung dalam jangka waktu lama atau hanya sementara. Bentuk Sanksi tergantung hal-hal yang dilakukan. Ketika kesalahan merupakan sebuah kesalahan yang besar maka masyarakat akan sulit melupakan, selama masih ada di ingatan masyarakat akan sulit melupakan, selama masih ada di ingatan masyarakat akan menjadi sanksi yang lama . Tujuan diberikan sanksi kepada seseorang yang melakukan penyimpangan dalam sebuah aturan yang berlaku.

Jenis – Jenis Sanksi Sosial sebagai berikut :

  1. Kafewambaki
    Salah satu sanksi yang diberikan kepada seseorang yang melakukan pelanggaran. Sanksi bukan ditempat yang terpisah dengan masyarakat namun malah didepan masyarakat. Orang yang ada disekitar membicarakan kejelaskan didepan umum. Semua orang mengetahui kesalahan yang dilakukannya. Apabila hal ini dilakukan orang yang memiliki kesalahan diharapkan memiliki rasa malu. Rasa malu ini sebagai bentuk sanksi yang harus diterima.
  2. Dosambili Kamokulano
    Kesalahan yang dilakukan tidak hanya disebabkan oleh orang tersebut melainkan dipengaruhi oleh banyak hal. Salah satu hal yang biasa disebut oleh masyarakat ketika seseorang melakukan kesalahan adalah orang tua akan disebut. Ketika banyak orang yang menyalahkan orang tua atas perbuatannya diharapkan dapat menjadi sanksi sosial tersendiri.
  3. Okatangari
    Sanksi ini berbeda dengan yang lain, cara ini merupakan salah satu cara yang baik untuk dilakukan. Masyarakat tidak menghakimi tetapi memberikan nasehat dengan berbagai pandangan. Nasehat tersebut diharapkan dapat membuat seseorang menjadi lebih baik

The role of Indonesia in creating world peace

As a country based on law, the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) plays a role in creating world peace. Indonesia’s participation in world peace is the mandate of the opening of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in the fourth paragraph, namely in the context of realizing world peace based on independence, eternal peace and social justice.

Indonesia’s role in creating world peace in two ways, namely:

  • International Relations
  • International Organization

1. Indonesia in international relations Based on Law No. 32 of 1999, the definition of international relations has been explained. International relations are activities involving regional and international aspects carried out by governments at the central and regional levels, state institutions, business entities, political organizations, community organizations, NGOs or citizens. For the Indonesian people, international relations have important meanings, including:

1. Formation of a democratic republic of Indonesia.

2. Formation of a just and prosperous society both materially and spiritually.

3. Formation of a good friendship between the republic of Indonesia and all countries in the world.

4. Maintaining the independence of the nation and maintaining the safety of the state.

5. Obtain the necessary goods from outside.

6. Promote international peace.

7. Increasing the brotherhood of all nations.

The pattern of international relations built by the Indonesian nation can be seen from Indonesia’s foreign policy policy. Indonesia’s foreign policy applies the principle of a foreign policy that is free and active and is dedicated to the national interest. Free means that the Indonesian nation is free to establish relations and cooperation with any nation in the world. Active means that the Indonesian people always strive actively in an effort to create world peace based on independence, eternal peace, and social justice. As regulated in the fourth paragraph of the preamble to the 1945 Constitution and Article 11 of the 1945 Constitution.

2. Indonesia in international organizations The importance of international organizations is because cooperation between countries or between citizens allows the institutionalization of shared values. The forms of support for the Indonesian people in realizing world peace through international organizations include:

Prosedur Hukum Jika Ingin Pergantian Nama

Banyak alasan mengapa seseorang mengajukan permohonan Pergantian Nama. Mulai dari urusan pekerjaan,mempermudah pengurusan administrasi ,hingga urusan hoki. Lalu apa saja yang harus dilakukan oleh seseorang bila ingin mengubah namanya?

Penggantian nama tersebut diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan serta peraturan presiden nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Bila seseorang ingin mengajukan Pergantian nama, maka harus mengajukan ke pengadilan negeri setempat. Terdapat beberapa syarat yang harus disiapkan sebelum mengajukan permohonan. Diantaranya adalah :

  1. Surat permohonan bermaterai 6.000 ditanda tangani oleh pemohon ( dicopy 2 eks)
  2. Foto copy KTP pemohon sebanyak 1 (satu) lbr
  3. Foto copy KK pemohon sebanyak 1 ( satu) lbr
  4. Foto copy akta nikah sebanyak 1 (satu) lbr
  5. Foto copy ijazah (jika ada hubungan dengan ijazah) sebanyak 1(satu ) lbr
  6. Foto copy akta kelahiran sebanyak 1  (Satu ) lbr
  7. Foto copy KTP 2 (dua) orang saksi,masing-masing sebanyak 1 lbr.

Untuk poin 2 sampai dengan poin 6 distempel di kantor pos bermaterai Rp.6000. Point terpenting dalam pengajuan itu adalah surat permohonan yang ditujukan kepada ketua pengadilan negeri setempat. Surat permohonan tersebut harus memuat alasan lengkap soal penggantian nama tersebut. Persyaratan tersebut kemudian didaftarkan ke pengadilan setempat guna diregistrasi agar mendapat jadwal persidangan. Sidang nantinya akan dipimpin oleh seorang hakim tunggal. Bila dikabulkan, maka nantinya penetapan hakim tersebut dibawa ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil setempat guna di ubah.

Pihak Dinas nanti nya akan memberikan catatan pinggir  soal perubahan itu. Adapun dasar hukum mengenai pencatatan perubahan nama/ perbaikan akta kelahiran adalah tertera dalam pasal 52 undang-undang republik indonesia nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang republik indonesia nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Pasal 52 UU 23/2006 mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada instansi pelaksana ( Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk. Pejabat pencatatan sipil selanjutnya akan membuatkan catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil. Setiap penduduk yang melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting ( perubahan nama) maka akan dikenakan sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp. 1 Juta( pasal 90 ayat (1) huruf j dan ayat 2 23.2006.

Pasal 53 peraturan presiden nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ( Perpres 96/2018) mengatur bahwa pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan :

  1. Salinan penetapan pengadilan negeri
  2. Kutipan akta pencatatan sipil
  3. Kartu Keluarga
  4. Kartu Tanda Penduduk
  5. Dokumen perjalanan bagi orang asing

Untuk akta kelahiran si pemohon, nantinya akan tetap sama dengan akta kelahiran yang lama. Namun akan ditambahkan catatan pinggir oleh petugas catatan sipil mengenai perubahan nama tersebut. Dengan akta kelahiran tersebut, si pemohon kemudian dapat mengurus perubahan namanya surat-surat, seperti KTP, Sertifikat tanah ,surat-surat sehubungan perbankan dan lain sebagainya.