Beberapa Hubungan Seksual yang dapat Dipidanakan

Hubungan seksual yang dapat dipidana antara lain adalah sebagai berikut:

1. Hubungan seksual yang dilakukan dengan anak yang belum berusia 18 tahun;
2. Hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang salah satunya terikat dalam suatu perkawinan yang disebut dengan perzinaaan sepanjang adanya pengaduan dari pasangan resmi salah satu atau kedua belah pihak;
3. Hubungan seksual yang dilakukan dengan paksaan atau pemerkosaan;
4. Hubungan seksual yang tidak terikat dalam suatu perkawinan.
5. Hubungan seksual sesama jenis


1. Hubungan Seksual dengan Anak

Pasal 76D UU 35/2014 (UU Perlindungan Anak) menyatakan bahwa: “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak (seseorang yang usianya dibawah 18 tahun) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Sanksi Pidana terdapat dalam Pasal 81 ayat Perpu 1/2016 (UU Perlindungan Anak) menyatakan: “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). “

Ketentuan pidana tersebut berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).

Penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud. Dalam hal tindak pidana tersebut menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

2. Hubungan Seksual Perzinahan
Mengenai Perzinahan, diatur dalam Pasal 284 KUHP. Pasal tersebut erat kaitannya dengan Pasal 27 BW (Burgerlijk Wetboek) : “Pada waktu yang sama, seorang laki-laki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja dan seorang perempuan hanya dengan satu laki-laki saja”

Dalam pasal 284 KUHP : Pelaku tindak pidana perzinahan diancam pidana penjara paling lama sembilan bulan.

Ancaman penjara tindak pidana perzinahan tersebut ditujukan kepada:
.
1. Seorang laki-laki yang telah menikah melakukan tindakan perzinahan dan berlaku pasal 27 BW.
2. Seorang perempuan yang telah menikah melakukan tindakan perzinahan dan berlaku pasal 27 BW.
3. Seorang laki laki yang ikut serta melakukan perbuatan perzinahan, padahal diketahuinya bahwa yang bersalah telah menikah.
4. Seorang wanita tidak menikah yang ikut serta melakukan perbuatanperzinahan padahal diketahui olehnya, bahwa yang turut bersalah telah menikah dan pasal 27 BW berlaku baginya.

3. Hubungan Seksual Perkosaan
Tindak pidana perkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.” Dari rumusan Pasal 285 KUHP di atas dapat diketahui bahwa perkosaan adalah delik biasa, dan bukan delik aduan. Karena itu, polisi dapat memproses kasus perkosaan tanpa adanya persetujuan dari pelapor atau korban.

4. Hubungan Seksual diluar Perkawinan

Berhubungan seks dengan pacar di luar pranata perkawinan tentunya bertentangan dengan nilai-nilai moral yang dianut di dalam masyarakat. Di beberapa daerah, terhadap perbuatan ini dapat diberikan suatu sanksi pidana berdasarkan hukum adat di daerah tersebut.  Seperti contohnya yang terjadi di Banda Aceh, satu pasangan remaja non-muhrim di Banda Aceh dicambuk 100 kali setelah terbukti berzina. Keduanya mengaku dan bersumpah di depan hakim telah bersetubuh di sebuah rumah kos di kawasan Beurawe, Kecamatan Kuta Alam

Artikel Terkait :

Berikut Sengketa yang Dikecualikan Dari Kewajiban Mediasi

Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator Mediasi adalah salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Disputes Resolution) di luar pengadilan Mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (“Perma 1/2016”).

Disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) Perma tersebut, bahwa setiap hakim, mediator, para pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (1) Perma 1/2016 dinyatakan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Perma 1/2016.


Pengecualian terhadap mediasi sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 4 ayat (1), diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Perma 1/2016. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) yang sebagaimana dimaksud, berikut merupakan sengketa-sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi:

1. Sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya, antara lain:

a. Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
b. Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;
c. Keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
d. Keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
e. Permohonan pembatalan putusan arbitrase;
f. Keberatan atas putusan Komisi Informasi;
g. Penyelesaian perselisihan partai politik;
h. Sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan
i. Sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut;
3. Gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi);
4. Sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;
5. Sengketa yang diajukan ke Pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar Pengadilan melalui mediasi dengan bantuan mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator bersertifikat.

Artikel Terkait :

Info Penting Surat Edaran KAPOLRI Soal Penanganan Kasus UU ITE

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan surat edaran terkait penerapan UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik).  Ada 11 poin dalam surat tersebut, salah satunya mengatur bahwa penyidik tidak perlu melakukan penahanan terhadap tersangka yang telah meminta maaf. Surat Edaran Nomor SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif itu diteken Kapolri pada 19 Februari 2021.

Melalui surat itu, Kapolri meminta seluruh anggota Polri berkomitmen menerapkan penegakan hukum yang dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dalam penerapan UU ITE. Karena itu, Sigit meminta jajarannya mengedepankan edukasi dan langkah persuasif dalam penanganan perkara UU ITE.

Ada pun 11 poin yang harus menjadi pedoman anggota Polri dalam menangani perkara UU ITE yaitu sebagai berikut:

a. Mengikuti perkembangan pemanfaatan ruang digital yang terus berkembang dengan segala macam persoalannya.
b. Memahami budaya beretika yang terjadi di ruang digital dengan menginventarisir berbagai permasalahan dan dampak yang terjadi di masyarakat.
c. Mengedepankan upaya preemtif dan preventif melalui virtual police dan virtual alert yang bertujuan untuk memonitor, mengedukasi, memberikan peringatan, serta mencegah masyarakat dari potensi tindak pidana siber.
d. Dalam menerima laporan dari masyarakat, penyidik harus dapat dengan tegas membedakan antara kritik, masukan, hoaks, dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana untuk selanjutnya menentukan langkah yang akan diambil.
e. Sejak penerimaan laporan, agar penyidik berkomunikasi dengan para pihak terutama korban (tidak diwakilkan) dan memfasilitasi serta memberi ruang seluas-luasnya kepada para pihak yang bersengketa untuk melaksanakan mediasi.
f. Melakukan kajian dan gelar perkara secara komprehensif terhadap perkara yang ditangani dengan melibatkan Bareskrim/Dittipidsiber (dapat melalui zoom meeting) dan mengambil keputusan secara kolektif kolegial berdasarkan fakta dan data yang ada.

g. Penyidik berprinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum (ultimatum remidium) dan mengedepankan restorative justice dalam penyelesaian perkara
h. Terhadap para pihak dan/atau korban yang akan mengambil langkah damai agar menjadi bagian prioritas penyidik untuk dilaksanakan restorative justice terkecuali perkara yang bersifat berpotensi memecah belah, SARA, radikalisme, dan separatisme.
i. Korban yang tetap ingin perkaranya diajukan ke pengadilan namun tersangkanya telah sadar dan meminta maaf, terhadap tersangka tidak dilakukan penahanan dan sebelum berkas diajukan ke JPU agar diberikan ruang untuk mediasi kembali.
j. Penyidik agar berkoordinasi dengan JPU dalam pelaksanaanya, termasuk memberikan saran dalam hal pelaksanaan mediasi pada tingkat penuntutan.
k. Agar dilakukan pengawasan secara berjenjang terhadap setiap langkah penyidikan yang diambil dan memberikan reward serta punishment atas penilaian pimpinan secara berkelanjutan

Artikel Terkait :

Media Sosial Saat ini Dipantau Polisi

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono menyampaikan, polisi virtual telah mulai diaktifkan usai adanya surat edaran Kapolri nomor SE/2/II/2021. Argo menyebut hingga saat ini sudah ada tiga akun medsos yang mendapat surat pemberitahuan atau teguran dari Polri. Dalam pengaktifan polisi dunia maya tersebut, Polri akan berkoordinasi dengan pihak Kementerian Kominfo untuk membentuk satuan khusus digital. Polisi virtual bertugas membeikan edukasi kepada masyarakat terkait UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Virtual police tersebut akan berpatroli di dunia maya untuk menegur masyarakat pengguna media sosial jika ada potensi pelanggaran UU ITE. Virtual police akan bekerja terutama untuk mengimbau masyarakat.nVirtual police akan melakukan tindakan menegur dan menjelaskan potensi pelanggaran pasal-pasal sekian, juga ancaman-ancaman apa yang terkait dengan UU ITE. Lalu memberikan apa yang sebaiknya dilakukan.

Dalam prosesnya anggota yang menjadi virtual police akan memantau aktivitas yang ada di media sosial dan melaporkannya ke atasan apabila menemukan unggahan konten yang berpotensi melanggar UU Informasi dan Transaksi Elektronik.nSetelahnya, unggahan akan diserahkan oleh petugas dan akan dimintakan pendapat ke para ahli seperti ahli pidana, bahasa dan ITE. Jika terdapat potensi tindak pidana maka unggahan akan diserahkan ke Direktur Tindak Pidana Siber atau pejabat yang ditunjuk.

Setelah memberikan pengesahan, kemudian baru polisi virtual akan berkomunikasi memberikan peringatan melalui fitur chat media sosial yang terkait ke akun tersebut.nPeringatan itu akan meminta agar pemilik akun menghapus konten yang berpotensi melanggar pidana dalam waktu 1×24 jam.nJika postingan di medsos yang diduga mengandung pelanggaran atau hoaks tersebut tidak diturunkan pemilik akun, penyidik akan memberikan peringatan kembali sebanyak satu kali. Jika yang kedua masih belum direspons, maka akan tim akan memanggil pemilik akun untuk diklarifikasi. Dalam proses yang demikian, ditekankan bahwa upaya penindakan akan dilakukan sebagai langkah terakhir.

Kepolisian akan melakukan mediasi, restorative justice. Setelah restorative justice baru laporan polisi. Sehingga tidak semua pelanggaran atau penyimpangan di ruang siber dilakukan upaya penegakan hukum melainkan mengedepankan upaya mediasi dan restorative justice. Cara restorative justice dapat dilakukan misalnya terhadap dugaan kasus pencemaran nama baik, fitnah, penghinaan. Pelaku yang terlibat di kasus tersebut bisa tidak ditahan.

Artikel Terkait :

RUU Larangan Minuman Beralkohol

Usulan Rancangan Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol mulai dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR pada bulan November 2020. RUU Larangan Minuman Beralkohol ini diusulkan 21 anggota DPR, yaitu 18 orang dari Fraksi PPP, 2 orang dari Fraksi PKS, dan 1 orang dari Fraksi Gerindra. RUU ini masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2020 sebagai usul inisiatif DPR RI. RUU tersebut terdiri atas 7 bab dan 24 pasal.

Dalam Pasal 1 Ayat 1, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan minuman alkohol pada RUU ini adalah minuman yang mengandung etanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan etanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung etanol.
Kemudian pada Bab II tentang Klasifikasi, Pasal 4 Ayat (1) mengatur beberapa jenis minuman alkohol. Golongan A (kadar etanol kurang dari 5 persen), Golongan B (kadar etanol antara 5 sampai 20 persen), Golongan C (kadar etanol antara 20 sampai 55 persen).

Dalam pasal tersebut, dikatakan bahwa minuman alkohol tradisional dan campuran atau racikan juga dilarang. Produsen dan penjual terancam pidana Produsen hingga penjual minuman beralkohol terancam pidana dalam RUU Larangan Minuman alkohol.Ketentuan ini diatur dalam Bab III RUU yang berbunyi: “Setiap orang dilarang memproduksi Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, golongan C, Minuman Beralkohol tradisional, dan Minuman Beralkohol campuran atau racikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4”

RUU ini melarang setiap orang memproduksi, memasukkan, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menjual minuman beralkohol di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Adapun sanksi bagi orang yang melanggar ketentuan tersebut adalah pidana dengan pidana penjara paling sedikit 2 tahun dan paling lama 10 tahun atau denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.
Apabila pelanggaran yang dilakukan mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain akan dipidana dengan pidana pokok ditambah satu pertiga. Pengonsumsi terancam pidana Berdasarkan RUU ini, masyarakat yang mengonsumsi minuman beralkohol juga terancam sanksi pidana. Aturan tersebut tertuang dalam Pasal 7 yang berbunyi: “Setiap orang dilarang mengonsumsi Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, golongan C, Minuman Beralkohol tradisional, dan Minuman Beralkohol campuran atau racikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4” Setiap orang yang mengonsumsi minuman beralkohol sebagaimana ketentuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 3 bulan dan paling lama 2 tahun atau denda paling sedikit Rp 10 juta dan paling banyak Rp 50 juta. Kemudian, apabila pelanggaran mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, dipidana dengan pidana pokok ditambah satu pertiga.

Namun demikian pada Pasal 8 disebutkan bahwa larangan yang diatur tersebut tidak berlaku untuk kepentingan terbatas. Adapun kepentingan terbatas yang dimaksud adalah Kepentingan adat, Ritual keagamaan, Wisatawan, Farmasi, Tempat-tempat yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai kepentingan terbatas ini diatur dalam Peraturan Pemerintah.  Menurut Fredy (Ketua Asosiasi Distributor Minuman Beralkohol), meskipun terdapat pengecualian penggunaan alkohol untuk acara atau tempat tertentu, pengawasan di lapangan akan menyulitkan. Ia menambahkan, yang perlu ditegaskan terkait minuman beralkohol antara lain pengawasan dalam penjualannya, yaitu hanya warga dengan usia 21 tahun ke atas yang diperbolehkan membeli.

Sementara itu, salah satu pengusul, anggota DPR Fraksi PPP Illiza Sa’aduddin Djamal mengatakan, RUU Larangan Minol bertujuan melindungi masyarakat dari dampak negatif akibat mengonsumsi minuman beralkohol.

Artikel Terkait :

Hak Asuh Anak Dibawah Umur yang Telah Bercerai

Apabila mengacu pada Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”), maka pada prinsipnya kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Artinya,  Walaupun orang tuanya telah bercerai, maka anak-anak mereka tetap memiliki hak untuk mendapatkan pemeliharaan serta pendidikan yang baik dari kedua orang tuanya.

Oleh karena itu, biasanya apabila hakim memutus suatu bercerai an, maka hakim dalam pertimbangannya memberikan kewajiban kepada orang tua untuk selalu bersama-sama memberikan pemeliharaan, pendidikan serta kehidupan yang layak kepada anaknya. Mengenai hak asuh anak dibawah umur saat terjadinya perceraian, baik yang beragama Muslim maupun Non-muslim jatuh kepada ibunya.

Bagi yang muslim diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, berbunyi:
.
“Dalam hal terjadinya perceraian :
a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
c. biaya pemelliharaan ditanggung oleh ayahnya.”

Sementara bagi yang non-muslim, dasar hukumnya merujuk pada Yurisprudensi (putusan pengadilan terdahulu), sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa :
“..Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogiyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu..”
.
2. Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, menyatakan:
“Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.”Berdasarkan bunyi ketentuan hukum di atas, jelas bahwa bila terjadi perceraian, maka hak asuh terhadap anak yang masih di bawah umur jatuh kepada ibunya. Namun dalam praktek hukum, terdapat banyak kasus dimana seorang ayah mendapatkan hak asuh anak.

Artinya, hakim dapat mengesampingkan aturan hukum tersebut. Namun, putusan-putusan tersebut sangat jarang terjadi, sebab memerlukan alasan-alasan yang rasional dan objektif sehingga hakim menerimanya.
Alasan-alasan yang mungkin dapat mengesampingkan Hak Asuh, sehingga hakim memberikan hak asuh anak kepada ayah adalah sebagai berikut :

1. Ibu dari anak tersebut dalam keadaan tidak normal (gila / tidak waras),
2. Ibu dari anak tersebut sering mabuk-mabukan dan keluar malam,
3. Ibu dari anak tersebut positif memakai narkoba,
4. Ibu dari anak tersebut mengidap penyakit yang membahayakan apabila anak, serta
5. Ibu dari anak tersebut meninggalkan anak dengan jangka waktu yang lama. 

 

Artikel Terkait :

Apa itu Cessie?

Cessie merupakan istilah yang diciptakan oleh doktrin, untuk menunjuk kepada tindakan penyerahan tagihan atas nama, sebagai yang diatur oleh Pasal 613 BW (burgelijk wetbook) yang penyerahannya dilakukan dengan membuat akta. Akta penyerahan tagihan atas nama disebut akta cessie. Namun, karena pasal 613 BW sekaligus mengatur tentang “penyerahan tagihan atas nama” dan “benda benda yang tak bertubuh lainnya”, maka orang sering tidak jeli untuk membedakan penggunaan istilah cessie untuk penyerahan tagihan atas nama dengan akta yang memindahkan “benda tak bertubuh lainnya”.

Penyerahan “benda-benda tak bertubuh lainnya” memang sama dengan penyerahan tagihan atas nama dilakukan dengan membuat akta, tetapi dalam doktrin tidak disebut sebagai akta cessie. Ini perlu dibedakan, sebab kalau tidak dibedakan maka kita tidak bisa lagi mengatakan, bahwa cessie selesai dalam arti obyek cessie telah beralih ke dalam pemilikan cessionaries (orang yang menerima penyerahan (kreditur baru)) dengan ditandatanganinya akta cessie, sebab penyerahan saham sebagai benda tak bertubuh melalui akta penyerahan, dengan ditandatanganinya akta penyerahan saham, belum mengalihkan hak milik atas saham yang bersangkutan kepada pembelinya, karena untuk itu masih diperlukan balik nama dalam daftar saham.

Cessie merupakan suatu cara untuk mengalihkan dan/atau menyerahkan hak atas suatu piutang atas nama. Di Indonesia, pengaturan mengenai perbuatan pengalihan piutang atas nama diatur di dalam Pasal 613 KUHPerdata. Namun demikian, definisi mengenai cessie tidaklah disebutkan dan/atau dijabarkan dengan lugas dan jelas di dalam peraturan perundangundangan tersebut.

Hal ini dapat dilihat dari Pasal 613 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut: “Penyerahan akan piutang piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.”

Pasal 613 KUHPerdata menyebutkan bahwa piutang yang diatur di dalam pasal 613 KUHPerdata adalah piutang atau tagihan atas nama. Dalam tagihan atas nama, debitur mengetahui dengan pasti siapa krediturnya. Salah satu ciri khas yang dimiliki oleh suatu tagihan atas nama adalah bahwa tagihan atas nama tidak memiliki wujud.

Apabila dibuatkan suatu surat hutang, maka surat hutang hanya berlaku sebagai alat bukti saja. Hal ini disebabkan karena adanya surat hutang dalam bentuk apapun bukan merupakan sesuatu yang penting dari suatu tagihan atas nama. Dengan demikian maka, jika tagihan atas nama dituangkan dalam bentuk surat hutang, maka penyerahan secara fisik surat hutang itu belum mengalihkan hak tagih yang dibuktikan dengan surat yang bersangkutan. Untuk mengalihkan tagihan atas nama, dibutuhkan akta penyerahan tagihan atas nama yang dalam doktrin dan yurisprudensi disebut sebagai akta cessie.

Pada cessie, hak milik beralih dan dengan dibuatnya akta cessie, maka penyerahan (levering) terhadap atas nama telah selesai.
Piutang yang dimaksud di dalam Pasal 613 KUHPerdata adalah hak tagih yang timbul dari adanya hubungan hukum pinjam-meminjam uang dari suatu kegiatan penyaluran fasilitas kredit antara Bank selaku kreditur dengan debiturnya. Piutang atau hak tagih yang timbul dari hubungan hukum pinjam-meminjam uang atau dari kegiatan penyaluran kredit bank tersebut dapat dialihkan kepada pihak tiga, dengan cara cessie. .
Pengalihan piutang (cessie) kepada pihak ketiga menurut KUH Perdata adalah suatu cara pengalihan piutang atau tagihan, dan hak yang timbul dari suatu perjanjian dalam bentuk akta otentik atau dibawah tangan dapat dialihkan kepada pihak lain. Sehingga pengalihan hak dari kontrak atau piutang atau yang sering disebut dengan istilah cessie diatur dan dibenarkan oleh KUH Perdata dan diatur dalam Pasal 613 KUH Perdata.

 

Artikel Terkait :

Penempatan Transgender Di Dalam Penjara

Transgender adalah orang yang memiliki identitas gender atau ekspresi gender yang berbeda dengan seksnya yang ditunjuk saat lahir.Orang transgender juga terkadang disebut sebagai orang transseksual jika ia menghendaki bantuan medis untuk transisi dari satu seks ke seks lainnya. Transgender juga merupakan sebuah kata umum. Perubahan jenis kelamin sendiri merupakan suatu peristiwa yang dimungkinkan oleh hukum. Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU Adminduk”) menjelaskan bahwa:

Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang dimaksud dengan peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada instansi pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin. (Penjelasan Pasal 56 ayat (1) UU Adminduk).

Pencatatan tersebut paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan. (Pasal 56 ayat (2) UU Adminduk)
Jika menurut hukum jenis kelamin seorang transgender berstatus narapidana telah berganti menjadi perempuan, maka sudah sepantasnya yang bersangkutan ditempatkan di penjara perempuan. Demikian pula jika statusnya masih sebagai tahanan, maka yang bersangkutan ditempatkan di sel tahanan perempuan. Namun apabila seorang transgender masih laki-laki secara hukum, maka ia akan ditempatkan di penjara/sel tahanan laki-laki. Sebagaimana yang diketahui bahwa penggolongan narapidana berdasarkan jenis kelamin hanya mengenal laki-laki dan perempuan.

Untuk menghindari pelecehan seksual, menurut hukumonline.com, transgender yang secara hukum masih laki-laki sebaiknya terlebih dahulu ditempatkan di sel khusus dalam beberapa hari agar terjadi penyesuaian terlebih dahulu. Transgender juga perlu mendapatkan pengawasan khusus, mengingat tujuan hukum pidana adalah pembinaan bukan balas dendam. Dengan dijalananinya proses hukum oleh yang bersangkutan, maka ia harus mendapatkan perlindungan dari pelecehan seksual.

Bagaimanapun, transgender tersebut merupakan warga negara. Walaupun nantinya putusan pengadilan menyatakan ia terbukti bersalah melakukan tindak pidana, akan tetapi hak-hak serta perlidungan hukum bagi seorang terpidana harus tetap diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Artikel Terkait :

Pasal Penting tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Berikut poin-poin penting UU No. 5/2018 jo. UU No. 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme:

Pasal 1: Definisi Terorisme

Terorisme didefinisikan sebagai perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Pasal 12 A: Organisasi Teroris

Pasal ini mengatur, setiap orang yang dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota korporasi yang ditetapkan pengadilan sebagai organisasi terorisme dipidana paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun.bPendiri, pemimpin, pengurus, atau orang yang mengendalikan kegiatan korporasi juga bisa dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun.

Pasal 12 B: Pelatihan Militer
.
Pasal ini mengatur setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, memberikan, atau mengikuti pelatihan militer, pelatihan paramiliter, atau pelatihan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan maksud merencanakan, mempersiapkan, atau melakukan tindak pidana terorisme atau ikut berperang di luar negeri untuk tindak pidana terorisme, dipidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 15 tahun.

Dengan pasal ini, maka WNI yang selama ini banyak mengikuti pelatihan terorisme di Luar Negeri bisa dijerat pidana.

Pasal 13 A: Penghasutan

Pasal ini mengatur, setiap orang yang memiliki hubungan dengan organisasi Terorisme dan dengan sengaja menyebarkan ucapan, sikap atau perilaku, tulisan, atau tampilan dengan tujuan untuk menghasut orang atau kelompok orang untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat mengakibatkan tindak pidana terorisme, dipidana paling lama 5 tahun.

Pasal 16 A: Pelibatan Anak

Pasal ini mengatur, setiap orang yang melakukan tindak pidana terorisme dengan melibatkan anak, ancaman pidananya ditambah sepertiga. Pasal ini dibuat dengan berkaca pada banyaknya aksi teror yang melibatkan anak di luar negeri.

Pasal 25: Waktu Penahanan

Pasal ini mengatur tersangka teroris bisa ditahan dalam waktu yang lebih lama. Jika sebelumnya penahanan seorang tersangka untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan hanya bisa dilakukan dalam waktu 180 hari atau 6 bulan, kini menjadi 270 hari atau 9 bulan. Kendati demikian, pasal ini juga mengatur bahwa penahanan harus menjunjung tinggi hak asasi manusia. Setiap penyidik yang melanggar ketentuan tersebut bisa dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28: Penangkapan

Pasal ini mengatur polisi memiliki waktu yang lebih lama untuk melakukan penangkapan terhadap terduga teroris sebelum menetapkannya sebagai tersangka atau membebaskannya. Jika sebelumnya polisi hanya memiliki waktu 7 hari, kini bisa diperpanjang sampai 21 hari. Namun, pasal ini juga mengatur bahwa penangkapan terduga teroris harus menjunjung tinggi hak asasi manusia. Setiap penyidik yang melanggar ketentuan tersebut bisa dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33 dan 34: Perlindungan

Pasal ini mengatur penyidik, penuntut umum, hakim, advokat, pelapor, ahli, saksi, dan petugas pemasyarakatan beserta keluarganya dalam perkara terorisme wajib diberi perlindungan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan atau hartanya. Perlindungan diberikan baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara. Di UU sebelumnya, perlindungan hanya diberikan pada saksi, penyidik, penuntut umum dan hakim saja.

Artikel Terkait :

Makna Garis-Garis Tengah Di Jalan Raya

Kurang disiplinnya pengemudi saat berkendara di jalan raya merupakan salah satu penyebab utama kecelakaan di jalan raya. Sudah banyak korban yang berjatuhan akibat ketidaktahuan akan rambu-rambu jalan. Padahal dengan hanya menurutinya saja, Anda sudah menyelamatkan nyawa Anda dan orang lain.


Rambu-rambu lalu lintas tak hanya terbatas pada palang rambu saja. Salah satu yang sering diabaikan adalah garis putih dan kuning yang berada di tengah jalan. Garis tersebut bukanlah sekadar pembatas jalan, melainkan memiliki maksud untuk mengamankan pengendara saat melintas. Markah jalan atau garis-garis di jalanan ini pada dasarnya sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 tahun 2014. Selain itu, aturan soal marka jalan dituangkan dalam Pasal 106 ayat 4 huruf b UU No. 22 Tahun 2009 (UU LLAJ), yang berbunyi:
“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan:… b. Marka Jalan”

Jika melanggar marka jalan, maka sanksinya bisa dikenakan seperti dalam pasal Pasal 287 ayat 1, yakni:  Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu.
Berikut ini adalah beberapa makna garis putih dan jalan raya yang wajib Anda pahami berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan.

1. Marka dua garis utuh atau garis ganda

Dilarang melewati marka tersebut dan dipasang jika jalan memiliki tiga lajur atau lebih. Artinya, pengendara tidak boleh melewati garis untuk mendahului pengendara lain

2. Marka garis putus dan utuh
.
Lajur jalan di sisi garis utuh dilarang melewati marka tersebut. Dan lajur jalan di sisi garis putus boleh melewati garis tersebut.  Maksud dari marka ini adalah, pengendara yang berada di sisi garis putus-putus boleh berpindah jalur atau menyusul ke sisi sebelahnya. Sebaliknya, pengendara di sisi garis tanpa putus tidak boleh melakukan hal tersebut.

3. Garis kuning putus di sisi tepi jalan

Fungsi dari garis utama dengan warna kuning putus-putus ini sebagai tanda pengendara boleh mendahului atau menyalip kendaraan lain dari sisi tepi samping dengan memperhatikan kondisi pengendara lain.

4. Garis lurus tanpa putus

Arti dari garis lurus ini adalah tidak boleh melewati marka atau mendahului dan menyalip kendaraan lain. Pengendara wajib berada di lajur masing-masing.

5. Garis putih lurus tanpa putus melengkung

Biasanya garis ini ada di belokan atau tikungan yang artinya sama seperti nomor 4, tidak boleh mendahului kendaraan lain.

6. Garis putih putus-putus

Garis putih putus-putus ini biasanya terletak di tengah jalan, dan memperbolehkan pengendara berpindah jalu atau mendahului kendaraan lain, namun tetap mempertimbangkan kondisi jalan dari arah lainnya.

7. Yellow Box Junction

Yellow Box Junction (YBJ) sering kita temui di persimpangan jalan di perkotaan. Adapun dengan adanya YBJ maka jalur persimpangan diharapkan bisa tidak terkunci apalagi saat kondisi jalan padat. Meski banyak pengendara yang tak paham, namun seharusnya dengan adanya YBJ maka semua kendaraan dilarang melintas atau berada di kota garis kuning.

Artikel Terkait :