Sebab dan Akibat Alasan Pengurangan Masa Pidana

Viral mengenai pemotongan masa hukuman pidana penjara dari Pinangki yang semula 10 tahun menjadi 4 tahun,kali ini mencoba untuk mengulas bagaimana sebenarnya pengurangan masa  pidana berdasarkan peraturan yang berlaku.

Dasar-dasar Pengurangan Masa Pidana secara umum ditentukan berdasarkan alasan sebagai berikut :
a. Belum cukup umur (Pasal 47 KHUP)
b. Percobaan (Pasal 53 KUHP)
c. Pembantuan (Pasal 56 dan pasal 57 KUHP)

Alasan yang bersifat khusus terdapat dalam Pasal 308, 341, 342 KUHP.


1) Belum Cukup Umur (Pasal 47 KUHP Jo. UU No. 11 Tahun 2012)
Sejak berlakunya Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) maka usia anak sebagai pelaku tindak pidana yang dapat diajukan ke sidang anak adalah telah mencapai umur 12 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun.


Pasal 47 KUHP mengenai alasan pengurangan pidana atas dasar pelaku belum cukup umur yakni maksimum hukuman utama dikurangi sepertiga sudah tidak berlaku lagi dan diganti dengan ketentuan yang terdapat dalam UU SPPA pada Pasal 81 ayat (2) menjadi pengurangan seperdua dari ancaman pidana maksimum yang diancamkan bagi orang dewasa.Dan jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam hukuman mati atau penjara seumur hidup maka terhadap anak diterapkan pidana maksimal 10 tahun penjara (Pasal 81 ayat 6).

2) Percobaan (Pasal 53 KUHP)

Pasal 53 ayat (2) KUHP : “Maksimum hukuman utama bagi kejahatan dikurangi dengan sepertiganya dalam hal percobaan.”KUHP tidak memberikan definisi apakah yang dimaksud dengan percobaan tetapi KUHP hanya memberikan batasan atau ketentuan mengenai syarat-syarat supaya percobaan dapat dihukum.
Berdasarkan Pasal 53 KUHP percobaan pada kejahatan dapat dihukum apabila memenuhi syarat- syarat sebagai berikut :
a. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan,
b. Perbuatan berwujud permulaan pelaksanaan
c. Delik tidak selesai di luar kehendak pelaku
Menurut arti kata sehari-hari yang diartikan percobaan yaitu menuju ke suatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju.

3) Pembantuan (Pasal 56, 57 KUHP)

Pasal 57 KUHP, berbunyi:
a. Selama-lamanya hukuman pokok bagi kejahatan dikurangi dengan sepertiganya dalam hal membantu melakukan kejahatan.
b. Jika kejahatan itu diancam dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup maka dijatuhkan hukuman penjara selamalamanya lima belas tahun. Menurut Pasal 56 KUHP pembantuan ada dua jenis yakni:
a. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan (Pasal 56 ke-1 KUHP).
b. Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan (Pasal 56 ke-2 KUHP)

Dilihat dari perbuatannya, pembantuan bersifat accessoir artinya untuk adanya pembantuan harus ada orang yang melakukan kejahatan (harus ada orang yang dibantu), tetapi dilihat dari pertanggungjawabannya tidak accessoir, artinya dipidananya pembantu tidak tergantung pada dapat tidaknya si pelaku dituntut atau dipidana.

Artikel Terkait :

 

Alternatif Sanksi Selain Sanksi Penjara Bagi Pelanggar PPKM

Viral penjual kopi yang dipenjara karena melanggar PPKM, melalui artikel ini mencoba memberikan alternatif penindakan terhadap pelanggar PPKM yang dapat dilakukan, yaitu antara lain:

1. Sanksi Administrasi
Sanksi administrasi dapat berupa teguran tertulis. Selain teguran tertulis, pemberhentian sementara usaha dapat dilakukan apabila teguran tertulis diacuhkan oleh pelanggar sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Sanksi Sosial

Sanksi sosial dapat diterapkan bagi pelanggar seperti contohnya Kerja Sosial menyapu jalan, menjadi satgas Covid-19 membagikan sembako, push up di tempat, dan lain sebagainya.Alangkah baiknya sanksi sosial ini jangan memberatkan bagi para pelaku usaha sehingga mereka tetap dapat melakukan usaha.

3. Penyitaan Barang

Penyitaan barang disini seperti kursi dan meja yang berpotensi untuk menimbulkan kerumunan. Setelah masa PPKM berkahir barang-barang tersebut dikembalikan.Penyitaan barang ini haruslah bijaksana, jangan sampai barang yang disita membuat usaha tidak berjalan. Seperti contohnya jangan menyita kompor penjual makanan sementara ada opsi lain untuk makan di rumah.

4. Denda

Denda merupakan opsi yang masih cukup rasional untuk diterapkan, dalam pengenaan sanksi denda pun harus sebijaksana mungkin, jangan sampai dendanya sangat memberatkan pelaku usaha kecil.Uang denda yang didapatkan kemudian dapat disalurkan untuk membeli sembako dan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan.

5. Tahanan Rumah

Apabila setiap pelanggar PPKM dikenakan sanksi penjara maka bisa saja penjara akan over capacity, yang dapat menyebabkan klaster baru Covid-19 di Penjara.
Salah satu solusi yang dapat dilakukan agar pelanggar PPKM di rumah saja adalah dengan menjadikannya Tahanan Rumah. Pelanggar PPKM kemudian dapat diawasi dengan RT setempat.

6. Tambahan
Tambahan ini sebenarnya bukan salah satu jenis sanksi. Tambahan ini merupakan salah satu saran alternatif yang bisa dilakukan agar mencegah adanya pelanggar PPKM yaitu dengan memberikan masyarakat sembako yang cukup untuk mereka selama PPKM berlangsung.Saya percaya apabila ini dilakukan, potensi pelanggar PPKM dapat diminimalisir. Karena sesuai dengan salah satu prinsip politik hukum pidana bahwa pencegahan lebih baik daripada penindakan.

Artikel Terkait :

 

Quo Vadis Perlindungan Konsumen Indonesia

Isu paling mengemuka dalam globalisasi adalah penerapan system pasar bebas yang saat ini sedang melaju kencang melanda dunia dengan segala konsekuensinya. Keluar masuknya barang dan jasa melintasi batas negara mempunyai manfaat bagi perlindungan konsumen dimana konsumen mempunyai kebebasan untuk memilih barang dan jasa yang ditawarkan, namun disisi lain timbul dampak negatif, yaitu konsumen akan menjadi sasaran/objek aktivitas bisnis para pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Suatu perkembangan baru dalam masyarakat dewasa ini, khususnya di negara-negara maju adalah makin meningkatnya perhatian terhadap masalah perlindungan konsumen, sejalan dengan meningkatnya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Praktek monopoli dan tidak adanya perlindungan konsumen telah meletakkan “posisi” konsumen dalam tingkat yang terendah dalam menghadapi para pelaku usaha (dalam arti yang seluas-luasnya).

Oleh karenanya pihak konsumen yang dipandang lebih lemah hukum perlu mendapat perlindungan lebih besar di banding masa-masa yang lalu. Sehubungan dengan itu di berbagai negara, khususnya di negara-negara maju dan di dunia internasional telah dilakukan pembaharuan-pembaharuan hukum yang berkaitan dengan tanggungjawab produsen ( product liability ), terutama dalam rangka mempermudah pemberian konpensasi bagi konsumen yang menderita kerugian akibat produk yang diedarkan di masyarakat.

Secara khusus yang dimaksud dengan product liability adalah tanggungjawab secara hukum dari orang atau badan hukum yang menghasilkan suatu produk, dan/atau pihak yang menjual produk tersebut dan/atau pihak yang mendistribusikan produk tersebut, termasuk juga disini pihak yang terlibat dalam rangkaian komersial tentang persiapan atau penyebaran dari suatu produk, dan juga termasuk para pengusaha bengkel, pergudangan, para agen dan pekerja dari badan-badan usaha di atas.

Bahwa upaya-upaya perlindungan konsumen adalah lebih dimaksudkan untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen dan/atau sekaligus dimaksudkan dapat mendorong pelaku usaha di dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dilakukan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Adapun perlunya pengaturan tentang perlindungan konsumen dilakukan dengan maksud sbb : 1) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum ; 2) Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha pada umumnya ;3) Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa ; 4). Memberikan perlindungan kepada konsumen dari paraktik usaha yang menipu dan menyesatkan ; dan 5).Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lain ;

Di dalam kehidupan masyarakat sangat banyak hak-hak konsumen sadar atau tidak sadar sering terabaikan atau dilanggar oleh para pelaku usaha, apakah itu terjadi disektor perbankan/di lembaga pembiayaan, jasa telekomunikasi dan transportasi,di SPBU / POM Bensin, maupun dalam penawaran produk barang dan jasa pada umumnya melalui praktek-praktek iklan yang menyesatkan, yang di dalamnya sering terjadi : 1) Iklan Pancingan (Bait and Switch adv) yang sekarang banyak dilakukan oleh pelaku usaha dengan mengedarkan undangan kecalon konsumen untuk mengambil hadiah secara gratis kemudian konsumen dirayu untuk membeli barang dengan discount yang spektakuler padahal harga dan mutu barang sudah dimanipulasi ; 2). Iklan Menyesatkan (Mock-up-adv), dimana pada isi iklan ini keadaan atau keampuhan produk digambarkan dengan cara berlebihan dan menjurus kearah menyesatkan, seperti terjadi pada produk jamu yang banyak diiklankan, umumnya hanya menunjukkan/ mengeksploitasi hal-hal yang bersifat kehebatan dan keberhasilan produk tanpa menginformasikan akibat-akibat buruk dan efek samping yang dapat merugikan konsumen.

Dan sudah menjadi rahasia umum konsumen yang merasa dirugikan enggan melakukan sesuatu atas kerugian yang dideritanya karena ketidak percayaan terhadap “Lembaga Pengadilan”, sekalipun di dalam Pasal 17 ayat (1) UUPK, yang ancaman hukumannya 5 (lima) tahun penjara atau denda Rp.2 Milyard, yang secara khusus mengatur tentang perbuatan yang diberikan pelaku usaha periklanan dengan memproduksi iklan yang dapat : a) Mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan, dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa ; b) Mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa; c). Memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa; d).Tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa; e). Mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan; dan f).Melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan Perundang-undangan mengenai periklanan. Namun dalam kenyataannya masyarakat konsumen yang dirugikan banyak yang belum tau/mau bagaimana menggunakan haknya.

Dalam UU Perlindungan Konsumen ada tiga lembaga yang berperan dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, yaitu : 1). Menteri dan/atau Menteri teknis terkait yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan; 2).Badan Perlindungan Konsumen Nasional ; dan 3). LSM yaitu Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Pada poin 1 dan 2 mewakili pemerintah sedangkan LSM pada poin 3 mewakili kepentingan masyarakat. Untuk penyelesaian sengketa dimungkinkan tanpa melalui Lembaga Peradilan yaitu melalui Lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang terdiri atas unsur-unsur pemerintah, Konsumen, dan Pelaku Usaha.

Sudah barang tentu keperluan adanya hukum untuk memberikan perlindungan konsumen Indonesia merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindarkan, sejalan dengan tujuan pembangunan nasional kita, yaitu pembangunan manusia Indonesia yang seutuhnya.

Artikel Terkait :

VARIABEL DEMOKRASI INDONESIA

VARIABEL DEMOKRASI INDONESIA

Indonesia bisa saja telah disebut sebagai suatu negara “demokrasi”, dengan salah satu kriteria karena presidennya dipilih lansung oleh rakyat, pemilihan-demi pemilihan untuk menduduki jabatan publik telah melibatkan partisipasi rakyat banyak atau semua pihak yang ada dalam suatu komunitas baik di dalam institusi-institusi maupun dalam suatu lembaga negara.

Namun kenapa negara Indonesia yang telah dikatakan sebagai negara demokrasi ternyata hasilnya selalu menjadi masalah, dimana demokrasi nasional yang telah dijalankan dengan harga yang sangat mahal, dimana untuk biaya Pemilu tahun 2009, KPU mengusulkan 2 x lipat dari biaya Pemilu tahun 2004, hingga mencapai Rp. 47,9 triliun. Sekalipun biaya tersebut disetujui, telah diyakini banyak pihak hasil Pemilu 2009 tetap saja menghasilkan para pemimpin yang dinilai kurang berkualitas, dimana sebagian besar kinerjanya tetap saja tidak bisa memuaskan rakyat banyak. Lantas apanya yang salah dalam demokrasi yang dijalankan di Indonesia selama ini ?. Kalau dilihat dari sisi pemahaman rakyat banyak peristiwa demokrasi adalah sebuah pesta rakyat, ikutan pemilihan umum atau ikutan Pimilukada atau Pilkades, di sana ikut nyoblos gambar atau simbol yang telah disosialisasikan oleh panitia Pemilu/Pemilukada, kemudian rakyat kecipratan rejeki dari team sukses yang mendatanginya dengan memenuhi permintaan untuk mengajak dirinya dan koleganya untuk mencoblos gambar atau lambang tertentu. Tidak lebih dari itu. Sehingga tidak mengherankan jika Pemilu Indonesia hanya bersifat ritual politis atau ceremonial democratie, namun proyek itu harus dijalankan karena undang-undang mengharuskannya. Dari fakta ini menunjukkan sungguh dangkal pemahaman bangsa ini dalam melaksanakan sebuah negara yang demokratis. Sehingga tidak heran ada sementara pihak yang menilai “demokrasi” yang dijalankan Indonesia selama ini telah menghasilkan fakta kehidupan rakyat yang lebih buruk dari fakta kehidupan rakyat semasa rezim “orde baru” pada masa pemerintahan Soeharto.

Secara definisi konsep, “demokrasi” dapat diartikan, adalah suatu proses penyelenggaraan system kekuasaan negara yang dilakukan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sedang secara definisi operasi, “demokrasi” dapat diukur dari, 1. bagaimana sikap dan prilaku rakyat dalam menjalankan Pemilu dengan baik; 2. bagaimana rakyat atau para wakil rakyat bermusyawarah atau bertukar-pikiran dengan baik guna merumuskan suatu keputusan politik ; 3. bagaimana bangsa ini atau para wakil rakyat (DPR) dapat mengatasi perbedaannya dengan baik tanpa harus harus menghujat pribadi sesamanya atau bagaimana sikap dan prilaku wakil rakyat dalam bermusyawarah dan menyampaikan pendapat dengan baik, santun dan beretika; 4. bagaimana hak-hak wakil rakyat (DPR) seperti hak interplasi, hak budget, hak inisiatif dan hak-hak lain dapat digunakan dan berjalan dengan baik dan tepat; 5. Bagaimana rakyat dan wakil rakyat mensikapi perbedaan yang ada, apakah orang yang berbeda pendapat dianggap musuh yang harus dibungkam dan dilenyapkan; 6. masihkan konsep “bhineka tunggal ika” benar-benar dipakai jadi budaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; 7. apakah nasionalisme sebagian besar rakyat dan generasi muda masih mengakar pada penghormatan sejarah pergerakan perjuangan kemerdekaan negara Indonesia; sehingga dari beberapa indikator tersebut jika benar-benar telah kondusif, tentu “tidak ada lagi” terjadi anarkisme, tirani mayoritas terhadap minoritas, komplik horizontal yang bersumber dari ikatan primordialisme sempit yang tanpa disadari turut terbawa-bawa saat dijalankannya demokrasi itu. Keseluruhan itu adalah merupakan variabel untuk mengukur apakah negara kita ini benar-benar sebuah negara demokrasi sejati.

Rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sebelum memberikan kontribusinya dalam system kekuasaan negara yang dalam hal ini dijalankan oleh suatu pemerintahan, disyaratkan pula harus memiliki pemahaman dan menyadari terhadap 4 (empat) hal, yaitu : 1). Rakyat (kita semua) adalah mahluk ciptaan Tuhan, sehingga harus terjalin hubungan yang baik dengan Sang Pencipta, sehingga apapun yang kita lakukan harus bertanggungjawab kepada Nya. ; 2). Bahwa rakyat (kita semua) adalah mahluk sosial, artinya konstribusi yang kita berikan dalam Pemilu tidak boleh memikirkan kepentingan diri sendiri, dan harus memikirkan nasib orang banyak.; 3). Rakyat (kita semua) harus sadar bahwa kita adalah warga dari suatu bangsa dan negara, yang oleh karenanya harus bertanggungjawab terhadap keselamatan dan keutuhan bangsa dan negara.Indonesia ; dan 4). Bahwa rakyat (kita) semua harus sadar bahwa kita adalah warga dari komunitas dunia, yang memiliki tanggungjawab sesama umat sebagai penghuni dunia apalagi dalam menyelamatkan iklim global yang mengancam keselamatan dunia. Pemahaman rakyat dari 4 (empat) hal di atas diharapkan melahirkan seleksifitas rakyat yang tinggi, dimana rakyat tidak sembarangan lagi memilih seorang pemimpin, baik Kepala Desa, Bupati, Gubernur, Presiden, para anggota DPR/MPR/DPD atau memilih seorang Pejabat apapun yang tidak berkualitas. Rakyat sebagai peserta Pemilu harus mengenal betul karakteristik dan kapabelitas calon Kepala Desa yang akan dipilihnya, mengenal betul kemampuan calon Bupati yang akan dipilihnya, begitu juga calon Gubernur dan calon Presiden yang akan memimpinnya, syukur dan lebih baik lagi rakyat juga mengenal kehidupan moralitasnya calon-calon pemimpinnya.

Oleh karena itu dalam menjalankan pesta demokrasi Panitia Pemilu (KPU atau KPUD) harus dapat mensosialisasikan kelebihan dan kekurangan para calon Pemimpin rakyat yang akan dipilih oleh rakyat. KPU atau KPUD bersama seluruh LSM yang ada harus mendidik rakyat agar tidak termakan dengan segala macam iming-iming yang tidak realisitis. Rakyat harus kebal terhadap segala macam iming-iming atau janji yang menguntungkan diri sendiri, dan demi menghormati kepentingan bangsa dan negara, rakyat tidak lagi bersedia menerima uang, fasilitas dan segala macam pemberian yang membuat dia tidak bisa berpikir jernih dalam menentukan pilihannya. Rakyat dituntut harus lebih banyak mendengar dan melihat fakta apa saja yang telah terjadi di negara ini yang membuat bangsa Indonesia ini terpuruk di segala bidang. Apakah itu terpuruk dalam bidang ekonomi, moralitas yang rendah, penegakan hukum yang rusak, indisipliner berlalu lintas, kerusakan lingkungan yang parah, bencana demi bencana yang terjadi setiap hari sebagai akibat sikap dan prilaku bangsa dan salah urusnya pemerintahan dan negara Indonesia ini. Atas dasar pemahaman semacam inilah diharapkan rakyat akan mempu membangun sikap demokratis dan prilaku demokratis yang baik yang benar-benar dapat memberikan kontribusi positip bagi pembangunan bangsa dan negara Indonesia ke depan. Dari prilaku demokratis inilah tentu diharapkan tidak akan ada lagi kita temui segala bentuk demonstrasi-demonstrasi atau yel-yel dalam rangka menyampaikan tuntutannya yang diiringi dengan adanya pengrusakan atau anarkisme, yang mencerminkan masyarakat Indonesia berwatak/bermental bar-barian yang bertentangan dengan prinsip-prinsip negara yang demokratis.

 

Artikel Terkait :

Unpaid Leave atau Cuti Tak Dibayar pada Karyawan dimasa Pandemic

Variabel Demokrasi Indonesia

Indonesia bisa saja telah disebut sebagai suatu negara “demokrasi”, dengan salah satu kriteria karena presidennya dipilih lansung oleh rakyat, pemilihan-demi pemilihan untuk menduduki jabatan publik telah melibatkan partisipasi rakyat banyak atau semua pihak yang ada dalam suatu komunitas baik di dalam institusi-institusi maupun dalam suatu lembaga negara.

Namun kenapa negara Indonesia yang telah dikatakan sebagai negara demokrasi ternyata hasilnya selalu menjadi masalah, dimana demokrasi nasional yang telah dijalankan dengan harga yang sangat mahal, dimana untuk biaya Pemilu tahun 2009, KPU mengusulkan 2 x lipat dari biaya Pemilu tahun 2004, hingga mencapai Rp. 47,9 triliun. Sekalipun biaya tersebut disetujui, telah diyakini banyak pihak hasil Pemilu 2009 tetap saja menghasilkan para pemimpin yang dinilai kurang berkualitas, dimana sebagian besar kinerjanya tetap saja tidak bisa memuaskan rakyat banyak. Lantas apanya yang salah dalam demokrasi yang dijalankan di Indonesia selama ini ?. Kalau dilihat dari sisi pemahaman rakyat banyak peristiwa demokrasi adalah sebuah pesta rakyat, ikutan pemilihan umum atau ikutan Pimilukada atau Pilkades, di sana ikut nyoblos gambar atau simbol yang telah disosialisasikan oleh panitia Pemilu/Pemilukada, kemudian rakyat kecipratan rejeki dari team sukses yang mendatanginya dengan memenuhi permintaan untuk mengajak dirinya dan koleganya untuk mencoblos gambar atau lambang tertentu. Tidak lebih dari itu. Sehingga tidak mengherankan jika Pemilu Indonesia hanya bersifat ritual politis atau ceremonial democratie, namun proyek itu harus dijalankan karena undang-undang mengharuskannya. Dari fakta ini menunjukkan sungguh dangkal pemahaman bangsa ini dalam melaksanakan sebuah negara yang demokratis. Sehingga tidak heran ada sementara pihak yang menilai “demokrasi” yang dijalankan Indonesia selama ini telah menghasilkan fakta kehidupan rakyat yang lebih buruk dari fakta kehidupan rakyat semasa rezim “orde baru” pada masa pemerintahan Soeharto.

Secara definisi konsep, “demokrasi” dapat diartikan, adalah suatu proses penyelenggaraan system kekuasaan negara yang dilakukan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sedang secara definisi operasi, “demokrasi” dapat diukur dari, 1. bagaimana sikap dan prilaku rakyat dalam menjalankan Pemilu dengan baik; 2. bagaimana rakyat atau para wakil rakyat bermusyawarah atau bertukar-pikiran dengan baik guna merumuskan suatu keputusan politik ; 3. bagaimana bangsa ini atau para wakil rakyat (DPR) dapat mengatasi perbedaannya dengan baik tanpa harus harus menghujat pribadi sesamanya atau bagaimana sikap dan prilaku wakil rakyat dalam bermusyawarah dan menyampaikan pendapat dengan baik, santun dan beretika; 4. bagaimana hak-hak wakil rakyat (DPR) seperti hak interplasi, hak budget, hak inisiatif dan hak-hak lain dapat digunakan dan berjalan dengan baik dan tepat; 5. Bagaimana rakyat dan wakil rakyat mensikapi perbedaan yang ada, apakah orang yang berbeda pendapat dianggap musuh yang harus dibungkam dan dilenyapkan; 6. masihkan konsep “bhineka tunggal ika” benar-benar dipakai jadi budaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; 7. apakah nasionalisme sebagian besar rakyat dan generasi muda masih mengakar pada penghormatan sejarah pergerakan perjuangan kemerdekaan negara Indonesia; sehingga dari beberapa indikator tersebut jika benar-benar telah kondusif, tentu “tidak ada lagi” terjadi anarkisme, tirani mayoritas terhadap minoritas, komplik horizontal yang bersumber dari ikatan primordialisme sempit yang tanpa disadari turut terbawa-bawa saat dijalankannya demokrasi itu. Keseluruhan itu adalah merupakan variabel untuk mengukur apakah negara kita ini benar-benar sebuah negara demokrasi sejati.

Rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sebelum memberikan kontribusinya dalam system kekuasaan negara yang dalam hal ini dijalankan oleh suatu pemerintahan, disyaratkan pula harus memiliki pemahaman dan menyadari terhadap 4 (empat) hal, yaitu : 1). Rakyat (kita semua) adalah mahluk ciptaan Tuhan, sehingga harus terjalin hubungan yang baik dengan Sang Pencipta, sehingga apapun yang kita lakukan harus bertanggungjawab kepada Nya. ; 2). Bahwa rakyat (kita semua) adalah mahluk sosial, artinya konstribusi yang kita berikan dalam Pemilu tidak boleh memikirkan kepentingan diri sendiri, dan harus memikirkan nasib orang banyak.; 3). Rakyat (kita semua) harus sadar bahwa kita adalah warga dari suatu bangsa dan negara, yang oleh karenanya harus bertanggungjawab terhadap keselamatan dan keutuhan bangsa dan negara.Indonesia ; dan 4). Bahwa rakyat (kita) semua harus sadar bahwa kita adalah warga dari komunitas dunia, yang memiliki tanggungjawab sesama umat sebagai penghuni dunia apalagi dalam menyelamatkan iklim global yang mengancam keselamatan dunia. Pemahaman rakyat dari 4 (empat) hal di atas diharapkan melahirkan seleksifitas rakyat yang tinggi, dimana rakyat tidak sembarangan lagi memilih seorang pemimpin, baik Kepala Desa, Bupati, Gubernur, Presiden, para anggota DPR/MPR/DPD atau memilih seorang Pejabat apapun yang tidak berkualitas. Rakyat sebagai peserta Pemilu harus mengenal betul karakteristik dan kapabelitas calon Kepala Desa yang akan dipilihnya, mengenal betul kemampuan calon Bupati yang akan dipilihnya, begitu juga calon Gubernur dan calon Presiden yang akan memimpinnya, syukur dan lebih baik lagi rakyat juga mengenal kehidupan moralitasnya calon-calon pemimpinnya.

Oleh karena itu dalam menjalankan pesta demokrasi Panitia Pemilu (KPU atau KPUD) harus dapat mensosialisasikan kelebihan dan kekurangan para calon Pemimpin rakyat yang akan dipilih oleh rakyat. KPU atau KPUD bersama seluruh LSM yang ada harus mendidik rakyat agar tidak termakan dengan segala macam iming-iming yang tidak realisitis. Rakyat harus kebal terhadap segala macam iming-iming atau janji yang menguntungkan diri sendiri, dan demi menghormati kepentingan bangsa dan negara, rakyat tidak lagi bersedia menerima uang, fasilitas dan segala macam pemberian yang membuat dia tidak bisa berpikir jernih dalam menentukan pilihannya. Rakyat dituntut harus lebih banyak mendengar dan melihat fakta apa saja yang telah terjadi di negara ini yang membuat bangsa Indonesia ini terpuruk di segala bidang. Apakah itu terpuruk dalam bidang ekonomi, moralitas yang rendah, penegakan hukum yang rusak, indisipliner berlalu lintas, kerusakan lingkungan yang parah, bencana demi bencana yang terjadi setiap hari sebagai akibat sikap dan prilaku bangsa dan salah urusnya pemerintahan dan negara Indonesia ini. Atas dasar pemahaman semacam inilah diharapkan rakyat akan mempu membangun sikap demokratis dan prilaku demokratis yang baik yang benar-benar dapat memberikan kontribusi positip bagi pembangunan bangsa dan negara Indonesia ke depan. Dari prilaku demokratis inilah tentu diharapkan tidak akan ada lagi kita temui segala bentuk demonstrasi-demonstrasi atau yel-yel dalam rangka menyampaikan tuntutannya yang diiringi dengan adanya pengrusakan atau anarkisme, yang mencerminkan masyarakat Indonesia berwatak/bermental bar-barian yang bertentangan dengan prinsip-prinsip negara yang demokratis.

 

Artikel Terkait :

Unpaid Leave atau Cuti Tak Dibayar pada Karyawan dimasa Pandemic

Unpaid Leave atau Cuti Tak Dibayar pada Karyawan dimasa Pandemic

Selain bahaya pada kesehatan, Pandemic juga berdampak pada sektor-sektor lain salah satunya adalah pada sektor ekonomi industri yang mana didalamnya bergantung hajat hidup orang banyak sebagai Buruh / Karyawan. Pada masa Pandemic Covid-19 ini, tercatat lebih dari 1.9 Juta tenaga kerja diputus hubungan kerjanya oleh perusahaan dimana dia bekerja, mayoritas sektor usaha yang terdampak adalah hotel dan pariwisata, penerbangan, pameran atau Meetings, incentives, conferences and exhibitions (MICE), restoran, dan bioskop atau hiburan, Pelaku usaha mulai mengalami kesulitan dalam mengendalikan keberlangsungan usahanya karena income atau pendapatan menurun drastis sedangkan pengeluaran tetap sama, sehingga menimbulkan banyak keadaan yang memaksa untuk mengurangi jumlah tenaga kerja.

Pengusaha mulai mengatasi masalahnya dengan mengambil alternatif skema cuti tak dibayar / unpaid leave atau memposisikan tenaga kerja dalam kondisi dirumahkan, namun tenaga kerja tidak kehilangan status ketenagakerjaannya dalam perusahaan, dengan kata lain setelah pandemic selesai pekerja dapat bekerja lagi di perusahaan tempat ia bekerja. Kebijakan ini  biasanya dilakukan oleh banyak sektor mulai dariperhotelan hingga maskapai penerbangan. Namun pada penerapannya pun masi terjadi polemik antara pelaku usaha dengan serikat pekerja.

Pelaku usaha mendasarkan tindakan Unpaid Leave kepada Pasal 93 ayat (1) UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mana isinya berbunyi “Upah tidak dibayar apabila pekerja / buruh tidak melakukan pekerjaan”, dengan kata lain unpaid leave menggunakan prinsip No Work – No Pay. Tentunya trobosan ini tidak dapat digunakan diseluruh jenis pekerjaan buruh, namun dapat diupayakan untuk bisa disesuaikan dengan skema industri atau pekerjaan oleh pelaku usaha dengan terlebih dahulu dikaji dan dibuat perjanjian dengan tenaga kerja melalui Peraturan Kerja Bersama atau Peraturan Perusahaan.

Namun dilain sisi, ternyata terdapat penolakan oleh beberapa serikat pekerja yang berdalih bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (2) UU Ketenagakerjaan yang menegaskan bahwa itu tidak berlaku, dan pengusaha wajib membayar upah apabila :

  1. Pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan;
  2. Pekerja/buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan;
  3. Pekerja/buruh tidak masuk bekerja karena pekerja/buruh menikah, menikahkan, mengkhitankan, membaptiskan anaknya, istri melahirkan dan keguguran kandungan, suami atau istri atau anak atau menantu atau orang tua atau mertua atau anggora keluarga dalam satu rumah meninggal dunia
  4. Pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang menjalankan kewajiban terhadap agamanya;
  5. Pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya;
  6. Pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha;
  7. Pekerja/buruh melaksanakan hak istirahat;
  8. Pekerja/buruh melaksanakan tugas serikat pekerja/serikat buruh atas persetujuan pengusaha; dan
  9. Pekerja/buruh melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan.

Bagi serikat pekerja, apabila pengusaha menerapkan merumahkan karyawan tanpa digaji sama sekali atau cuti tak dibayar, sudah termasuk pelanggaran. Mereka berpedoman pada Pasal 93 Ayat (2) huruf f UU No 13 Tahun 2003. Intinya, pengusaha wajib tetap membayar upah pekerja/buruh yang bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha.

Dari argumentasi beberapa serikat pekerja tersebut sebenarnya dapat dipatahkankarena bila kita cermati landasan argumentasi tersebut pada pasal 93 ayat (2) UU Ketenagakerjaan, terdapat frase “baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha”, sedangkan kita ketahui kasus Pandemic Covid-19 ini adalah termasuk Bencana Nasional yang tidak dapat dihindari oleh pelaku usaha. Dalam kasus pandemic ini, pelaku usaha didudukkan pada posisi tidak punya pilihan dalam hal pengurangan resiko tumbangnya kerajaan bisnisnya.

Maka bilamana menimbang antara Pemutusan Hubungan Kerja dengan Unpaid Leave ( Cuti Tak Dibayar ), pilihan Unpaid Leave adalah solusi yang lebih baik diterapkan dan disepakati oleh tenaga kerja dengan pelaku usaha ketimbang kehilangan pekerjaan secara mutlak. Namun pelaku usaha tetap harus bijak dan bijaksana dalam menerapkan Unpaid Leave dengan membuka perundingan dan memberikan konpensasi terhadap tenaga kerja agar tidak terlalu menderita dalam menjalani kondisi dirumahkan, karena dalam kehidupan ada nilai-nilai kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi demi iklim sosial yang baik.

 

Artikel Terkait :

Tindak Pidana Lingkungan Hidup Yang Mengancam Perusahaan

Tindak Pidana Lingkungan Hidup Yang Mengancam Perusahaan

Sesuai dengan Undang – undang No.32 tahun 2009 yang di maksud dengan Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Tujuan dibentuknya Undang-undang tersebut adalah untuk menciptakan Lingkungan Hidup yang baik dan sehat bagi seluruh warga negara Indonesia, karena saat ini kualitas lingkungan hidup yang ada sudah semakin menurun dan mengancam kelangsungan hidup manusia kedepannya, serta dikarenakan lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah merupakan salah satu hak asasi manusia yang wajib dilindungi oleh negara Indonesia.

Dalam Undang- undang Lingkungan Hidup adala beberapa hal yang sangat perlu mendapat perhatian dari para pelaku usaha yaitu, adanya ketentuan pidana yang harus dipatuhi oleh semua perusahaan di Indonesia.

Berikut beberapa jenis tindak pidana Lingkungan Hidup yang mengancam perusahaan yang diatur dalam UU No.32 tahun 2009 adalah sebagai berikut :

1). Pelaku Usaha yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, 2). Pelanggaran terhadap baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan, 3). Pelepasan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup, 4). Pengelolaan limbah B3 tanpa izin atau Pelaku Usaha yang menghasilkan Limbah B3 namun tidak melakukan pengelolaan limbah tersebut, 5). Dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin, 6). Memasukkan limbah dan/atau Limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa memenuhi izin dan persyaratan, 7). Melakukan Pembakaran Lahan, 8). Melakukan usaha dan/atau kegiatan tertentu tanpa memiliki izin lingkungan, 9). Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal, 10). Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, 11). Mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil.

Apabila tindak pidana lingkungan hidup diatas dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha dan/atau kepada orang yang memberi perintah untukmelakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

Dan jika tindak pidana diatas dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dan usaha tersebut. ketentuan ini mengharusnkan para pemimpin atau direksi perusahaan untuk bersunguh-sungguh memastikan karyawanya untuk tidak melanggar ketentuan pidana lingkungan hidup yang diatur dalam Undang-undang No.32 tahun 2009 tersebut.

 

Artikel Terkait :

Istilah Pembatasan Masyarakat Selama Pandemi Covid-19

Istilah Pembatasan Masyarakat Selama Pandemi Covid-19

Selama masa pandemi COVID-19 berlangsung, pemerintah kerap mengganti penggunaan istilah pembatasan masyarakat. Jika negara-negara lain di dunia umumnya menggunakan kata ‘lockdown’, maka Indonesia justru punya berbagai istilah dengan kebijakan yang berbeda-beda. Mulai dari pembatasan skala besar seperti PSBB sampai dengan pembatasan skala kecil seperti PPKM Mikro hingga PPKM Darurat.

Berikut merupakan ragam istilah yang digunakan pemerintah dalam memberlakukan pengetatan aktivitas dan mobilitas masyarakat untuk menurunkan penularan COVID-19.

1. PSBB
Penerapan pembatasan pertama kali dilakukan pada 10 April 2020.Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) adalah istilah kekarantinaan kesehatan di Indonesia yang didefinisikan sebagai “Pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.Tujuan PSBB yaitu mencegah meluasnya penyebaran penyakit kedaruratan kesehatan masyarakat (KKM) yang sedang terjadi antarorang di suatu wilayah tertentu

2. PSBB Total
Pada saat itu, DKI Jakarta yang punya kasus cukup tinggi menerapkan PSBB total. Gubernur DKI Anies Baswedan meminta kewajiban untuk bekerja di rumah untuk sektor non-esensial, sekolah daring, ibadah di rumah, penutupan tempat wisata, penutupan mal, resto tak melayani dine-in, hingga pembatasan transportasi.  PSBB yang pernah diterapkan Jakarta merujuk pada Permenkes Nomor 9 Tahun 2020.

3. New Normal
Usai adanya PSBB, Presiden Jokowi kemudian menggunakan istilah ‘New Normal’ pada Mei 2020. Menurut Jokowi, selagi vaksin corona belum ditemukan, warga Indonesia harus beradaptasi dan hidup berdampingan dengan corona melalui sebuah tatanan baru, yang disebut dengan new normal. Di masa New Normal ini masyarakat diminta untuk selalu menerapkan kebiasaan baru seperti selalu mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker.

4. PSBB Transisi
Setelah PSBB dianggap berhasil menurunkan lonjakan kasus, aturannya kemudian dibuat lebih longgar dalam PSBB Transisi.Salah satunya seperti membolehkan kantor untuk work from office (WFO) hingga kapasitas 50%, kapasitas transportasi 50%, restoran boleh dine-in hingga jam tertentu. Mal dibuka, bioskop dibuka dengan kapasitas 50%, hingga boleh ke luar kota. PSBB transisi fase I di Jakarta dimulai pada 5 Juni 2020. Konsep ini sebetulnya sama saja dengan New Normal yang diucapkan Jokowi. Namun, kata Wagub DKI Riza Patria, istilah new normal dikhawatirkan bisa membuat masyarakat salah kaprah.

5. PPKM

PPKM kepanjangan dari Pemberlakuan Pembatasan Kegaitan Masyarakat. Kebijakan ini diambil pemerintah untuk membatasi kegiatan masyarakat terutama untuk mengurangi kerumunan. Harapannya, kebijakan ini bisa menekan jumlah penularan kasus Covid-19. Kebijakan ini pertama kali disampaikan oleh Menko Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto 6 Januari 2021. Saat itu, PPKM awal hanya diterapkan di provinsi yang ada di Jawa-Bali yang dinilai memiliki kasus cukup tinggi. Airlangga menyebut pembatasan ini merujuk UU dan PP 21 tentang PSBB. Secara teknis, pembatasan ini ternyata diatur melalui Instruksi Mendagri yang diturunkan lagi menjadi peraturan daerah (Perda). PPKM diberlakukan pada kab/kota yang memenuhi salah satu atau seluruh kriteria yakni tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional, tingkat kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional, kasus aktif di atas tingkat kasus aktif nasional, tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit untuk ICU dan ruang isolasi di atas 70%.

6. PPKM Mikro
Usai PPKM yang diterapkan di kabupaten/kota, pemerintah menggantinya dengan PPKM skala mikro yang diharapkan akan lebih efektif. Pelaksanaannya pun dilakukan di tingkat RT/RW dan juga desa. Penentuan zonasi kemudian juga diterapkan seperti zona merah (tingkat penularan tinggi), oranye (sedang), kuning (rendah) atau hijau (nol kasus). Aturan ini mulai diterapkan pada 9-22 Februari 2021 yang awalnya hanya di provinsi di Jawa-Bali. Kemudian menyusul adanya penambahan provinsi lainnya pada 23 Maret-5 April 2021. PPKM Mikro dan PSBB memiliki kemiripan dalam hal pembatasan kegiatan masyarakat di sejumlah sektor. Bedanya, PPKM Mikro dalam lingkup lebih kecil lagi bisa di tingkat desa/kelurahan sementara PSBB diterapkan dalam skala provinsi.

7. PPKM Darurat
Kasus COVID-19 kembali melonjak setelah adanya momen libur Idul Fitri pada Mei lalu. Pemerintah kemudian mengambil keputusan untuk menerapkan pengetatan mobilitas masyarakat melalui PPKM Darurat pada 3-20 Juli di Jawa dan Bali. Aturan yang diberlakukan juga lebih ketat dibanding PPKM Mikro. Misalnya seperti WFH 100 persen, penutupan pusat perbelanjaan, hingga adanya syarat hasil negatif tes PCR dan bukti vaksinasi untuk penerbangan.

8. PPKM Level 1-4

Setelah PPKM Darurat berjalan lebih dari 2 minggu, kasus konfirmasi harian di Indonesia masih mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Begitu pula dengan tingginya angka rawat inap serta kematian. Untuk itu, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang PPKM Darurat sampai 25 Juli 2021 namun menggantinya dengan istilah Level 1 sampai 4. Level ini ditentukan oleh sejumlah indikator yang mengacu pada WHO seperti jumlah kasus konfirmasi, keterisian rumah sakit, dan juga angka kematian. Jika penurunan kasus terjadi, maka pelonggaran bisa saja dilakukan. Sampai saat ini, seluruh daerah di Jawa dan Bali masih masuk dalam Level 3 dan 4 yang artinya punya kasus yang cukup tinggi.

Artikel Terkait :

Pidana Bagi Pelaku Yang Sengaja Menyebarkan Covid-19

Akhir-akhir ini terdapat berita viral dimana salah seorang pasien Covid-19 mencoba menularkan penyakitanya ke orang lain. Tentu saja akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pelaku yaitu menyebarkan virus Covid-19, dapat menyebabkan rasa sakit atau terganggunya kesehatan seseorang.

Terhadap pelaku yang menyebarkan virus Covid-19 dengan sengaja dapat dijerat dengan pasal 351 tentang penganiayaan yang disamakan dengan merusak kesehatan seseorang.
Adapun berikut uraian pasalnya:

(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
(3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
(4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
(5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.  Menurut ayat 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”. R. Soesilo juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”:
1. “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.
2. “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.
3. “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.
4. “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

Ini berarti tidak penting apa yang dilakukan oleh seseorang dalam penganiayaan tersebut. Yang terpenting adalah si korban merasakan perasaan-perasaan sebagaimana diuraikan di atas. Selain itu, pelaku yang tidak mentaati himbauan untuk karantina pasien Covid-19 (Isolasi Mandiri), maka terhadap pelaku dapat dikenakan Pasal 93 UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan apabila perbuatannya tersebut menyebabkan kedaruratan kesehatan.
Adapun Pasal 93 tersebut menyatakan bahwa:
“Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Tips Memilih Pengacara Cedera Pribadi

Menavigasi situasi cedera pribadi bisa jadi sulit, terutama bagi mereka yang tidak pernah meninggal dengan peristiwa serupa di masa lalu. Kunci keberhasilan utama adalah menemukan pengacara cedera pribadi yang hebat dan bekerja sama dengannya untuk membangun kasus yang efektif melalui Anda dapat menerima kompensasi yang layak Anda dapatkan. Teruslah membaca untuk mempelajari lebih lanjut.

Carilah pengacara yang berpengalaman. Meskipun ada banyak pengacara cedera pribadi, tidak semuanya berpengalaman. Hukum cedera pribadi sangat rumit, dan pengacara yang tidak berpengalaman mungkin tidak bisa memberi Anda hasil yang pantas Anda dapatkan. Lihatlah kasus-kasus masa lalu yang telah mereka tangani untuk melihat apakah mereka mampu mengamankan penyelesaian moneter yang substansial.

Bersikaplah wajar dengan jumlah klaim Anda. Jika Anda meminta ganti rugi yang tidak masuk akal, hakim yang memimpin kasus cenderung tidak menganggap Anda serius. Jika Anda masuk akal dengan klaim Anda, Anda memiliki peluang lebih baik untuk memenangkan kasus Anda dan mengumpulkan uang.

Ajukan pertanyaan apa pun yang Anda miliki tentang pengacara Anda. Misalnya, tanyakan tentang durasi persiapan kasus dan waktu pengadilan Anda, dan cari tahu tentang biaya yang diperlukan. Agar Anda merasa nyaman sepanjang gugatan, Anda harus bisa menanyakan apa saja dan segalanya kepada pengacara Anda.

Anda tidak boleh berpikir untuk menyelesaikan kasus Anda sampai semua gejala Anda hilang. Ini penting karena Anda mungkin akan tenang dan kemudian menyadari bahwa cedera yang Anda alami jauh lebih serius daripada yang diperkirakan orang lain, yang berarti Anda berhak menerima lebih dari yang Anda terima.

Jangan meregangkan kebenaran untuk mendapatkan penyelesaian yang lebih besar dalam gugatan. Banyak orang yang benar-benar terluka melakukan ini, dan itu mengakibatkan seluruh kasus mereka dibuang. Hal terbaik yang harus dilakukan adalah jujur ​​dan berharap yang terbaik dengan kasus Anda.

Saat mencari pengacara cedera pribadi, jangan membuat keputusan terlalu cepat. Pastikan untuk mewawancarai beberapa pengacara untuk memiliki kumpulan kandidat yang baik sebelum Anda membuat keputusan. Kadang-kadang, Anda akan menemukan pengacara yang lebih baik daripada yang pertama, bahkan jika Anda berpikir dia adalah yang terbaik.

Sewa pengacara cedera pribadi setempat. Mungkin tergoda untuk menelepon nomor 1-800 yang Anda lihat di TV untuk pengacara ini atau itu, tetapi Anda mungkin akan mendapatkan pengacara yang tidak tinggal di dekat Anda. Ketika segala sesuatunya dipertaruhkan, Anda pasti ingin dapat berkomunikasi tatap muka dengan pengacara Anda, jadi lokal adalah yang terbaik.

Jangan pernah meninggalkan lokasi kecelakaan, bahkan jika Anda merasa bahwa Anda tidak bersalah. Sering kali ini dianggap sebagai kesalahan dan Anda mungkin terpaksa membayar cedera yang sebenarnya bukan kesalahan Anda. Hanya pergi setelah petugas memberi tahu Anda bahwa tidak apa-apa untuk melakukannya.

Berurusan dengan akibat dari peristiwa cedera pribadi bisa menjadi pengalaman yang benar-benar memilukan. Arahkan kursor jika Anda tahu apa yang diharapkan dalam kasus seperti itu dan mampu mendapatkan layanan dari pengacara cedera pribadi yang berbakat, peluang Anda untuk sukses jauh lebih besar. Artikel sebelumnya seharusnya memberi Anda apa yang Anda butuhkan untuk memulai.