ANALISA KONSEP ATURAN KEADILAN, KEPASTIAN, DAN KEMANFAATAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN DI INDONESIA

Indonesia adalah negara hukum. Hal ini tercermin dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai Negara hukum maka seluruh aspek dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Secara historis, konsep negara penegakan hukum muncul dalam berbagai model, antara lain negara hukum menurut agama Islam, negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental yang dinamakan rechsstaat, negara hukum menurut konsep Anglo Saxon (rule of law), konsep socialist legality, dan konsep negara hukum Pancasila.

Menurut Aristoteles, negara haruslah berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Dalam negara yang memerintah bukanlah manusia sebenarnya, melainkan pikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja.

Paham rechtstaats pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental, banyak dipengaruhi oleh sejarah perkembangan Eropa saat mulai sistem itu dikembangkan yaitu “absolutisme raja”.  Negara harus menjadi negara hukum, itulah semboyan dan sebenarnya juga daya pendorong perkembangan pada zaman baru. Negara harus menentukan secermat-cermatnya jalan-jalan dan batas-batas kegiatannya, bagaimana lingkungan (suasana) kebebasan itu tanpa dapat ditembus. Negara harus mewujudkan atau memaksakan gagasan akhlak dari segi negara, juga secara langsung, tidak lebih jauh dari seharusnya menurut suasana hukum. Inilah pengertian negara hukum, bukannya misalnya, bahwa negara itu hanya mempertahankan tata hukum saja tanpa tujuan pemerintahan, atau hanya melindungi hak-hak dari perseorangan. Negara hukum pada umumnya tidak berarti tujuan dan isi daripada negara, melainkan hanya cara-cara dan untuk mewujudkannya.

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:

  1. Asas kepastian hukum (rechtmatigheid), Asas ini meninjau dari sudut yuridis;
  2. Asas keadilan hukum (gerectigheit), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan;
  3. Asas kemanfaatan hukum (zwech matigheid atau doelmatigheid atau utility).

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, maka  tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah Sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das sollen, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Menurut Utrecht kepastian hukum mengandung dua pengertian; pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian hukum.

Keadilan hukum menurut L.J Van Apeldoorn tidak boleh dipandang sama arti dengan penyamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama. Maksudnya keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri, artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan di mana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, dan setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya. Dalam pengertian lain, menurut Satjipto Rahardjo “merumuskan konsep keadilan bagaimana bisa menciptakan keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban.” Namun harus juga diperhatikan kesesuaian mekanisme yang digunakan oleh hukum, dengan membuat dan mengeluarkan peraturan hukum dan kemudian menerapkan sanksi terhadap para anggota masyarakat berdasarkan peraturan yang telah dibuat itu, perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan yaitu substantif. Namun juga harus dikeluarkan peraturan yang mengatur tata cara dan tata tertib untuk melaksanakan peraturan substantif tersebut yaitu bersifat prosedural, misalnya hukum perdata (substantif) berpasangan dengan penegakan hukum acara perdata (prosedural). Dalam mengukur sebuah keadilan, menurut Fence M. Wantu mengatakan, “adil pada hakikatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (equality before the law).”

Kemanfaatan hukum adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan. Contoh konkret misalnya, dalam menerapkan ancaman pidana mati kepada seseorang yang telah melakukan pembunuhan, dapat mempertimbangkan kemanfaatan penjatuhan hukuman kepada terdakwa sendiri dan masyarakat. Kalau hukuman mati dianggap lebih bermanfaat bagi masyarakat, hukuman mati itulah yang dijatuhkan. Hukum adalah sejumlah rumusan pengetahuan yang ditetapkan untuk mengatur lalulintas perilaku manusia dapat berjalan lancar, tidak saling tubruk dan berkeadilan. Sebagaimana lazimnya pengetahuan, hukum tidak lahir di ruang hampa. Ia lahir berpijak pada arus komunikasi manusia untuk mengantisipasi ataupun menjadi solusi atas terjadinya kemampatan yang disebabkan oleh potensi-potensi negatif yang ada pada manusia. Sebenarnya hukum itu untuk ditaati. Bagaimanapun juga, tujuan penetapan hukum adalah untuk menciptakan keadilan. Oleh karena itu, hukum harus ditaati walaupun jelek dan tidak adil. Hukum bisa saja salah, tetapi sepanjang masih berlaku, hukum itu seharusnya diperhatikan dan dipatuhi. Kita tidak bisa membuat hukum ‘yang dianggap tidak adil’. Itu menjadi lebih baik dengan merusak hukum itu. Semua pelanggaran terhadap hukum itu menjatuhkan penghormatan pada hukum dan aturan itu sendiri. Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat. Karena kalau  kita berbicara tentang  hukum kita cenderung hanya melihat pada peraturan perundang-undangan, yang terkadang aturan itu tidak sempurna adanya dan tidak aspiratif dengan kehidupan masyarakat.  Sesuai dengan prinsip tersebut di atas, saya sangat tertarik membaca pernyataan  Prof. Satjipto Raharjo, yang menyatakan bahwa : keadilan memang salah satu nilai utama, tetapi tetap di samping yang lain-lain, seperti kemanfaatan. Jadi dalam penegakan hukum, perbandingan antara manfaat dengan pengorbanan harus proporsional.

Sementara itu, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mengingat mineral dan batu bara sebagai kekayaan alam yang terkandung dl dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan. Menurut Prof.DR. Ibr. Supancana, SH., MH. penguasaan oleh negara dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 memiliki pengertian yang lebih tinggi dari pemilikan secara konsepsi hukum perdata. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam pendapatnya sebagai berikut: Bahwa dengan memandang UUD 1945 sebagai sebuah sistem sebagaimana dimaksud, maka penguasaan oleh negara dalam Pasal 33 UUD 1945 memiliki pengertian yang lebih tinggi atau lebih luas daripada pemilikan dalam konsepsi hukum perdata. Konsepsi penguasaan oleh negara merupakan konsepsi hukum publik yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD 1945, baik di bidang politik (demokrasi politik) maupun ekonomi (demokrasi ekonomi). Dalam paham kedaulatan rakyat itu, rakyatlah yang diakui sebagai sumber, pemilik, dan sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara, sesuai dengan doktrin “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Dalam pengertian kekuasaan tertinggi tersebut tercakup pula pengertian pemilikan publik oleh rakyat secara kolektif. Bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah hukum negara pada hakikatnya adalah milik publik seluruh rakyat secara kolektif yang dimandatkan kepada negara untuk menguasainya guna dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran bersama. Karena itu, Pasal 33 ayat (3) menentukan “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

 

Artikel Terkait :

Sebab dan Akibat Alasan Pengurangan Masa Pidana

Penafsiran Hukum

Secara yuridis maupun filosofis, hakim Indonesia mempunyai kewajiban atau hak untuk melakukan penafsiran hukum atau penemuan hukum agar putusan yang diambilnya dapat sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Penafsiran hukum oleh hakim dalam proses peradilan haruslah dilakukan atas prinsip-prinsip dan asas-asas tertentu.yang menjadi dasar sekaligus rambu-rambu bagi hakim dalam menerapkan kebebasannya dalam menemukan dan menciptakan hukum. Dalam upaya penafsiran hukum, maka seorang hakim mengetahui prinsip-prinsip peradilan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dunia peradilan, dalam hal ini Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman .

Penafsiran hukum terdiri dari :

  1. Penafsiran Gramatikal
    Penafsiran yang didasarkan hukum tata bahasa sehari-hari. Hal ini dilakukan apabila ada suatu istilah yang kurang terang atau kurang jelas dapat ditafsirkan menurut tata bahasa sehari-hari.
  2. Penafsiran Autentik
    Penafsiran yang diberikan oleh undang-undang itu sendiri. Dalam Bab X Pasal 86 sampai pasal 101 KUHP dicantumkan penafsiran autentik.
  3. Penafsiran Sistematis
    Penafsiran yang menghubungkan dengan bagian dari suatu undang-undang itu dengan bagian lain dari undang-undang itu juga.
  4. Penafsiran Menurut Sejarah  Undang-undang
    Penafsiran dengan melihat kepada berkas-berkas atau bahan-bahan waktu undang-undang itu dibuat.
  5. Penafsiran Analogis
    Penafsiran suatu istilah berdasarkan ketentuan yang belum diatur oleh undang-undang,tetapi mempunyai asas yang sama dengan sesuatu hal yang telah daitur dalam undang-undang.
  6. Penafsiran Teleologis
    Penafsiran yang didasarkan kepada tujuan daripada udnang-undang itu
  7. Penafsiran menurut sejarah hukum
    Penafsiran dengan melihat kepada sejarah hukum. Misalnya dengan melihat hukum yang pernah berlaku.
  8. Penafsiran Ekstensif
    Penafisran dengan memperluas arti dari suatu istilah yang sebenarnya.
  9. Penafsiran mempertentangkan ( redeneering acontratio)
    Penafsiran secara menemukan kebalikan dari pengertian suatu istilah yang sedang dihadapi. Misalnya kebalikan dari ungkapan tiada pidana tanpa kesalahan adalah pidana hanya dijatuhkan kepada seseorang yang padanya terdapat kesalahan. Contoh lainnya adalah dilarang melakukan suatu tindakan tertentu, kebalikannya adalah jika seseorang melakukan tindakan yang tidak dilarang , tidak tunguk pada ketentuan larangan tersebut.
  10. Penafsiran mempersempit ( restrictieve interpretatie)
    Penafsiran yang mempersempit pengertian suatu istilah. Misalnya undang-undang dalam arti luas adalah semua produk perundang-undangan seperti UUD, undang-undang, Perpu, Peraturan pemerintah dan sebagainya. Sedangkan undang-undang dalam arti sempit hanya undang-undang yang dibuat pemerintah bersama DPR.

Jenis – Jenis Surat Dakwaan

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak dijelaskan apa itu surat dakwaan. Secara sederhana adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan.

Adapun Jenis-Jenis Surat Dakwaan Sebagai Berikut :

  1. Dakwaan Tunggal
    Merupakan Surat yang hanya satu tindak pidana saja yang didakwakan, Karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau pengganti lainnya . Misalnya hanya didakwakan  tindak pidana pencurian ( pasal 362 KUHP).
  2. Dakwaan Alternatif
    Meskipun terdiri dari beberapa lapisan, tetapi hanya satu yang akan dibuktikan. Pembuktian tidak perlu dilakukan sesuai berurut sesuai lapisan nya, tetapi langung kepada yang dipandang terbukti. Apabila salah satu telah terbukti maka pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Misalnya : Pertama pencurian (pasal 362 KUHP)  atau Kedua penadahan (pasal 480 KUHP).
  3. Dakwaan Subsidair
    Pembuktiannya dilakukan secara berturut dimulai dari lapisan teratas sampai dengan lapisan yang dipandang terbukti. Lapisan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut agar terdakwa dibebaskan dari lapisan yang bersangkutan. Misalnya didakwakan Primair: Pembunuhan berencana (pasal 340 KUHP), Subsidair: Pemunuhan (pasal 338 KUHP), Lebih Subsidair: Penganiayaan yang menyebabkan matinya orang ( pasal 351 (3) KUHP).
  4. Dakwaan Kumulatif
    Dalam Surat nya didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus, kesemua harus dibuktikan satu demi satu. kemudian yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut pembebasan  tersebut. ini dipergunakan dalam hal terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri  misalnya : pembunuhan ( Pasal 338 KUHP), dan kedua pencurian dengan pemberatan (363 KUHP) dan Ketiga perkosaan( pasal 285 KUHP).
  5. Dakwaan Kombinasi
    Dakwaan yang merupakan kombinasi karena didalam bentuk ini dikombinasikan/digabungkan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif  atau subsidair. Timbulnya bentuk ini seiring dengan perkembangan dibidang kriminalitas yang semakin variatif baik dalam bentuk / jenisnya mauipun dalam modus operandi yang dipergunakan. Misalnya didakwakan: kesatu primarir pembunuhan berencana (pasal 340 KUHP), Subsidair :pembunuhan biasa ( pasal 338 KUHP) , lebih subsidair :penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang ( pasal 351 (3) KUHP). Kedua Primair pencurian dengan pemberatan ( pasal 36 KUHP) , Subsidari pencurian ( pasal 362 KUHP), dan ketiga perkosaaan ( pasal 285 KUHP).

 

 

Mengenal Asas-Asas Hukum Tata Negara Indonesia

Pengertian asas adalah prinsip dasar yang menjadi acuan berpikir seseorang dalam mengambil keputusan-keputusan yang penting di dalam hidupnya.

 

5 Asas Hukum  Tata Negara Indonesia

  1. Asas Pancasila
    Bangsa indonesia telah menetapkan falsafah/ asas dasar negara adalah pancasila yang artinya setiap tindakan/perbuatan baik tindakan pemerintah maupun perbuatan rakyat  harus sesuai dengan ajaran pancasila. Dalam bidang hukum, Pancasila  merupakan sumber hukum materiil, sehingga setiap isi peraturan perundangan-undangan  tidak boleh bertentangan  dengan sila-sila yang terkandung dalam pancasila. Undang-undang dasar 1945 merupakan landasan konstitusional daripada negara republik indonesia. Perubahan undang-undang dasar 1945 mengandung empat pokok-pokok pikiran yang merupakan cita-cita hukum bangsa indonesia yang mendasari hukum dasar negara  baik hukum yang tertulis dan hukum tidak tertulis.
  2. Asas Negara Hukum
    Setelah  UUD 1945 diamandemen, maka telah  ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 bahwa ” Negara Indonesia adalah negara hukum  dimana sebelumnya hanya tersirat dan diatur dalam penjelasan UUD 1945″. Atas ketentuan  yang tegas diatas maka setiap sikap kebijakan dan tindakan perbuatan alat negara  berikut seluruh rakyat harus berdasarkan dan sesuai dengan aturan hukum.  Dengan demikian semua pejabat/alat-alat negara tidak akan bertindak sewenang-wenang  dalam menjalankan kekuasaannya.
  3. Asas Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi
    Kedaulatan artinya kekuasaan atau kewenangan yang tertinggi dalam suatu wilayah. Kedaulatan  rakyat artinya kekuasaan itu ada ditangan rakyat. Sehingga dalam pemerintah melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan keinginan rakyat. Pasal 1 ayat 2 undang-undang dasar 1945 berbunyi : ” Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD “.  Rumusan ini secara tegas bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat yang diatur dalam UUD 1945.  UUD 1945 menjadi dasar dalam pelaksanaan suatu kedaulatan rakyat tersebut baik wewenang tugas dan fungsinya ditentukan oleh UUD 1945.
  4. Asas Negara Kesatuan
    Pada dasarnya negara kesatuan dideklarasikan pada saat menyatakan/ memproklamirkan kemerdekaan oleh para pendiri negara dengan menyatakan seluruh wilayah sebagai bagian dari satu negara. Pasal 1 ayat 1 UUD 1945 menyatakan  ” Negara Indonesia sebagai suatu negara kesatuan yang berbentuk republik”. Negara kesatuan adalah negara kekuasaan tertinggi atas semua urusan negara ada ditangan  pemerintah pusat atau pemegang kekuasaaan tertinggi dalam negara ialah pemerintah pusat.
  5. Asas Pembagian kekuasaan dalam check and balances
    Pengertian pembagian kekuasaan adalah berbeda dari pemisahan kekuasaan. Pemisahaan kekuasaan berarti bahwa kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian seperti dikemukaan oleh :
    John Locke yaitu Kekuasaan legislatif,Kekuasaan eksekutif,Kekuasaan federatif.  Sedangkan Montesquieu  mengemukakan  bahwa setiap negara terdapat tiga jenis kekuasaan yaitu trias politica, eksekutif ,legislatif,yudikatif. Dari ketiga kekuasaan itu masing-masing terpisah satu sama lainnya baik mengenai orang nya maupun fungsinya.

Diperhatikan Dalam Pengacara Professional

Kebanyakan orang akan membutuhkan advokat professional yang baik pada suatu saat dalam hidup mereka. Pengacara professional memiliki banyak tujuan, seperti menangani masalah hukum yang mungkin Anda hadapi, membantu Anda mendapatkan paten, dan bahkan menangani hak cipta. Jika Anda membutuhkan pengacara professional, Anda dapat mempelajari cara menemukan pengacara yang baik di artikel ini.  Anda mungkin menemukan bahwa teman, keluarga, dan rekan kerja Anda dapat memberikan banyak informasi ketika harus menemukan pengacara yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda. Bertanyalah dan lihat pengalaman apa yang dimiliki orang-orang dengan pengacara tertentu, atau apakah mereka punya nasihat untuk Anda berdasarkan keadaan mereka.

Jangan menyewa tanpa melakukan penelitian latar belakang. Cari nama mereka di Internet dan bicaralah dengan teman atau kerabat yang mungkin tahu yang Anda minati. Selalu menjadi kepentingan terbaik Anda untuk memilih pengacara professional dengan reputasi dan etika yang baik. Jika Anda memperhatikan bahwa yang Anda pilih tidak melakukan pekerjaan yang Anda harapkan, jangan takut untuk memecat mereka. Untuk orang inilah Anda membayar uang Anda, jadi kapan saja Anda dapat memutuskan hubungan. Jika Anda menghadapi masalah hukum, Anda hanya menginginkan yang terbaik di pihak Anda.

Anda harus setuju dengan pengacara  professional Anda tentang waktu pertemuan yang baik. Jangan hanya berasumsi bahwa kasus Anda adalah prioritas pertama mereka. Menetapkan jadwal dari awal adalah cara yang baik untuk menghindari masalah seperti itu. Anda harus menetapkan anggaran sebelum mulai mencari nya. Periksa kembali keuangan Anda dan nilai berapa banyak yang mampu Anda belanjakan untuk nya. Anda tidak boleh memberi tahu pengacara tentang anggaran Anda ketika Anda meminta penawaran, tetapi ini adalah cara yang baik untuk mempersempit penelitian Anda.

Penting untuk mendiskusikan biaya dengan Anda di muka, sebelum menandatangani kontrak dengan mereka. Cari tahu struktur biaya yang mereka gunakan untuk memastikan bahwa Anda mampu membeli layanan mereka. Jika di luar kisaran harga Anda, maka Anda dapat mencari yang lebih terjangkau. Tidak peduli siapa Anda, Anda selalu bisa menggunakan yang baik. Alasan Anda membutuhkan pengacara bergantung pada keadaan Anda. Terlepas dari ini, Anda akan dapat menemukan yang dapat berspesialisasi dalam masalah hukum apa pun yang Anda miliki. Ingatlah artikel ini ketika saatnya untuk menemukannya.

Apa itu Hukum Pidana Islam ?

Hukum Pidana Islam/ fiqh jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf ( orang yang dapat dibebani kewajiban). Sebagai hasil pemahaman atas dalil-dalil hukum dari Al-Qur’an dan Hadis.

pidana islam

Dalam khazanah hukum positif, hukum menurut isinya dapat dibagi menjadi Hukum Privat (Hukum Sipil) dan Hukum Publik. Hukum Sipil dalam arti luas meliputi Hukum Perdata (Burgelijkrecht) dan Hukum Dagang (Handelsrecht), sedangkan dalam arti sempit meliputi Hukum Perdata saja.

Hukum Publik terdiri dari Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Internasional. Berbeda dengan hukum positif, hukum Islam tidak membedakan dengan tajam antara hukum perdata dengan hukum publik. Ini disebabkan karena menurut sistem hukum Islam, pada hukum perdata terdapat segi segi publik dan pada hukum publik ada segi segi perdatanya. Itulah sebabnya maka dalam hukum Islam tidak dibedakan kedua bidang hukum itu. Dalam Hukum pidana Islam, hukum kepidanaan atau disebut juga dengan jarimah ( perbuatan tindak pidana ).

  1. Jarimah Hudud
    Jarimah hudud adalah perbuatan yang mempunyai bentuk dan batas hukumannya didalam Al-Qur’an dan sunnah Nabi Muhammad Saw. Sanksinya berupa sanksi had (ketetapan yang terdapat dalam Al-Qur’an dan sunnah). Hukumannya berupa rajam,jilid atau, potong tangan , penajra/kurungan seumur hidup, eksekusi bunuh, pengasingan/ deportasi, dan salib.
  2. Jarimah Ta’zir
    Jarimah Ta’zir adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh pengusa (hakim) sebagai pelajaran kepada pelakunya . Dalam pengertian istilah hukum islam merupakan hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenal had. Hukumannya berupa hukuman penjara,skorsing atau pemecatan,ganti rugi, pukulan,teguran dengan kata-kata, dan jenis hukuman lain yang dipandang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Selain itu, dalam hukum pidana islam juga dikenal delik qishas  ( memotong atau membalas). Selain itu juga ada delik diat ( denda dalam bentuk benda atau hara) berdasarkan ketentuan yang harus dibayar oleh pelaku pidana kepada pihak korban sebagai sanksi atas pelanggaran yang dilakukannya. Perbedaannya qishas diberlakukan bagi perbuatan pidana yang disengaja, sedangkan diat diberlakukan bagi perbuatan pidana yang tidak disengaja.

Ibnu Rusyd mengelompokkan qishas menjadi 2 yaitu :

    • Qishas an-nafs ( pembunuhan),yaitu qishas yang membuat korbannya meninggal. Sering disebut dengan kelompok alqatlu ( pembunuhan)
    • Qishas ghairu an-nafs yaitu qishas yang membuat korbannya cidera atau melukai korbannya tidak sampai meninggal, sering disebut dengan kelompok al-jarhu ( pencederaan).

 

Kenali 4 Jenis Norma Sosial Dalam Masyarakat

Manusia disebut juga sebagai makhluk sosial sekaligus individu. Dikatakan sebagai makhluk sosial karena manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga cenderung hidup berkelompok. Manusia juga merupakan makhluk individu, mengingat setiap orang memiliki perbedaan kepentingan yang umum maupun pribadi, sehingga perbedaan tersebut akan menimbulkan konflik. Untuk itu, guna menciptakan hubungan yang romantis (rukun) antar manusia dibutuhkan norma sosial untuk menaunginya.

norma

Bisa diartikan sebagai petunjuk atau pedoman tingkah laku yang harus dilakukan ataupun tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, berdasarkan suatu alasan tertentu. Secara etimologis, berasal dari bahasa Latin yaitu norm-a-ae yang berarti pola, pedoman, standar, ukuran, aturan, dan kebiasaan. Sementara itu, di dalam bahasa Belanda yaitu “norm” memiliki arti patokan, pedoman, kaidah, atau pokok.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Di mana sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai. Norma biasanya berlaku dalam lingkungan masyarakat dengan aturan tak tertulis, tetapi secara sadar masyarakat mematuhinya.

Macam-macam Norma :

  1. Norma Keagamaan
    adalah peraturan atau kaidah yang sumbernya dari firman atau perintah tuhan melalui Nabi /Utusannya. Bagi orang yang beragama , perintah atau firman tuhan itu menjadi  petunjuk atau pedoman didalam sikap dan perbuatannya (war of life ). Kaidah agama tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan tuhannya tetapi juga mengatur hubungan di antara sesama manusia. Bagi mereka yang melanggar norma agama akan mendapatkan sanksi yang berupa kemurkaan tuhan atau siksaan neraka.
  2. Norma Kesusilaan
    adalah kaidah yang bersumber pada suara bisikan hati atau insan kamil manusia. Kaidah itu ber bisikan suara batin yang diakui dan diinsyafi oleh setiap orang dan menjadi dorongan atau pedoman dalam perbuatan dan sikapnya. Bagi mereka yang melanggar akan mendapatkan sanksi yang bersifat otonom yang datangnya dari diri orang itu sendiri berupa penyesalan, Siksaan batin atau sejenisnya
  3.  Norma Kesopanan atau tatakrama
    adalah peraturan yang timbul dalam pergaulan hidup segolongan manusia. kaidah-kaidah ini di ikuti dan ditaati sebagai pedoman dalam tingkah laku sesama orang yang ada di sekelilingnya. Apabila seseorang melanggar akan mendapatkan sanksi dari masyarakat yang berupa cemoohan,celaan, tertawaan, diasingkan dari pergaulan hidup dan sejenisnya.
  4. Norma Hukum
    adalah peraturan yang dibuat oleh negara dan berlakunya dipertahankan oleh alat-alat negara seperti polisi,jaka,hakim dan sebagainya. Ciri khasnya adalah memaksa. Sanksi terhadap orang yang melanggar norma hukum bersifat heteronom yang berasal dari luar. yakni pemerintah lewat aparatnya.

Pentingnya Nota Kesepahaman dalam Negosiasi Bisnis

Meskipun merupakan dokumen fundamental untuk negosiasi bisnis, nota kesepahaman sering diabaikan oleh sebagian besar perusahaan, baik karena ketidaktahuan total tentang keberadaannya atau karena mereka mengabaikan kebutuhannya. Sebelum menandatangani kontrak utama, pihak-pihak yang terlibat harus menggunakan dokumen ini untuk menentukan tujuan transaksi dan kegiatan para pihak yang terlibat, yang menjelaskan hak dan kewajiban di masa depan. Melalui MOU (Memorandum of Understanding) dimungkinkan untuk mendaftarkan manifestasi gratis dari para pihak mengenai tujuan negosiasi untuk menghindari keraguan dan keburukan yang akhirnya terjadi dalam pembentukan bisnis legal.mou

Maksud utama dalam membangun Nota pemahaman semacam itu adalah untuk mencatat fakta-fakta yang melibatkan negosiasi, dengan menyebutkan poin-poin yang menjadi dasar kesepakatan. Oleh karena itu, penting bagi para pihak untuk mendokumentasikan masing-masing ketentuan pemahaman tersebut, sehingga pedomannya ditentukan dari awal.

Namun, pentingnya memorandum melampaui pemahaman sederhana antara mitra perusahaan, karena juga dapat digunakan untuk bertukar informasi publik dan mentransfer informasi rahasia.

Seperti diketahui, penyelesaian kontrak didahului dengan negosiasi yang panjang. Setelah negosiasi awal, semua kesimpulan dari setiap tahap transaksi harus dirangkum dalam memorandum, yang dalam hal ini akan menggunakan kondisi hukum kontrak pendahuluan.

Kontrak pendahuluan, secara umum, menimbulkan kewajiban untuk menyelesaikan kontrak masa depan lainnya. Dengan kata lain, hal itu tidak menimbulkan efek yang substansial, melainkan kewajiban tambahan untuk menyelesaikan transaksi hukum di masa depan, yang objeknya adalah pemberian kontrak definitif.

Oleh karena itu, MoU (Memorandum of Understanding) tidak dapat digunakan sebagai kontrak definitif untuk negosiasi perusahaan, tetapi hanya sebagai dokumen sebelum kontrak lain yang lebih rumit. Untuk alasan ini, dokumen ini dapat dianggap sebagai keamanan strategis untuk operasi pengusaha yang terlibat. MoU (Memorandum of Understanding) juga dapat digunakan dalam operasi yang lebih sensitif, seperti investasi, akuisisi kepentingan ekuitas, opsi pembelian belaka, dan lain-lain. Selain itu, ini dapat berfungsi sebagai versi yang lebih formal dari kontrak verbal, yang didasarkan pada saling pengertian antara para pihak tentang hak dan kewajiban mereka.

Manfaat Mempelajari Hukum

Hukum adalah salah satu tren paling populer dalam beberapa dekade terakhir. Tidak heran, prospek dan kesempatan kerja yang terus berkembang menggoda bahkan yang paling skeptis. Ratusan orang juga memutuskan untuk mengikuti pelatihan, karena mereka sadar bahwa hukum adalah bagian penting dari setiap industri, dan mengetahuinya tidak diragukan lagi merupakan nilai positif.

hukum

 

Apa lagi yang bisa Anda peroleh dengan mempelajari hukum?

 

Studi hukum telah menjadi elit karena suatu alasan. Banyak orang menyerah selama mereka karena mereka takut dengan besarnya pembelajaran. Namun, mereka yang menerima tantangan ini mendapatkan lebih dari apa yang disebut “kertas” dan kepuasan. Selama studi Anda, Anda mendapatkan pengetahuan khusus yang sangat berguna, yang berguna tidak hanya di ruang sidang, tetapi juga di perusahaan, perusahaan asing, lembaga pendidikan … Karena selektivitas siswa, daya saing di pasar tidak tinggi. Setelah lulus, kami memiliki lebih banyak kesempatan untuk terus belajar dan memperluas kualifikasi kami, yang dengan demikian memberi kami lebih banyak kesempatan untuk pengembangan profesional.

Banyak orang memutuskan untuk dipekerjakan sebagai pengacara, hakim, juru sita.Namun, ini bukan satu-satunya fungsi yang dapat dilakukan orang setelah lulus dari hukum. sebagai pengacara atau hakim. Namun demikian, fungsi tersebut bukan hanya satu-satunya yang dapat diselenggarakan setelah lulus dari fakultas ini. Selama studi kami, kami memilih spesialisasi yang menarik bagi kami – terkait langsung dengan industri tempat kami ingin bekerja di masa depan. Jadi, mari kita beralih ke masalah yang sangat penting tentang penghasilan.

BAGAIMANA PENGACARA MENGHASILKAN UANG?

Kita telah mengetahui sejak lama bahwa gaji terendah pengacara berada pada level tinggi. Tentu saja, itu tergantung pada pengalaman, tahun-tahun praktek, tetapi setelah lulus, lulusan dapat mengandalkan penghasilan yang sangat stabil dan “konkret”. Tentu saja, lokasi merupakan faktor penting, karena harus diingat bahwa pengacara akan mendapatkan penghasilan yang berbeda di kota kecil dan kota besar. Saat memilihnya, ada baiknya untuk menganalisis jumlah pendapatan dan biaya.

Hukum juga membutuhkan banyak dedikasi, antusiasme, dan kesabaran dari siswa. Studi dan karir selanjutnya sering dikaitkan dengan pengorbanan tertentu. Bersiaplah bahwa jalan yang menginspirasi menuju sukses menanti kita, penuh dengan pendidikan tambahan, lamaran dan jam magang. Tapi apa kali ini dibandingkan dengan apa yang menanti kita di ujung jalan? Prestise, pengakuan, pengetahuan, kemampuan untuk membantu mereka yang membutuhkan dan status material yang baik.

 

MOU MENGIKAT SECARA HUKUM

MOU

Apa itu MOU?

 

Memorandum of Understanding (MOU) adalah dokumen yang menjadi dasar untuk negosiasi di masa depan antara dua pihak atau lebih yang dapat menghasilkan kontrak definitif yang menetapkan syarat-syarat di mana mereka akan dijalankan. dan di mana catatan keinginan atau kesepakatan awal di antara mereka ditinggalkan. MOU pada prinsipnya tidak mengikat para pihak, karena ini adalah semacam draft yang hanya menyatakan niat para pihak sebelum perundingan formal diselesaikan; Namun, mengingat tidak adanya formalitas khusus, para pihak dapat menetapkan di dalamnya apa yang sesuai dengan kepentingan mereka, sehingga mereka dapat menyepakati keberlakuan kepatuhan tersebut.

Apa tujuanmu? Tujuan utamanya adalah:

(i) untuk membangun kepentingan para pihak dalam melakukan negosiasi di masa depan;

(ii) memperjelas poin-poin utama dari negosiasi yang akan diadakan;

(iii) memberikan jaminan jika kesepakatan gagal selama negosiasi;

(iv) jika perlu untuk mengetahui maksud para pihak, berfungsi sebagai elemen penafsiran kontrak yang, jika sesuai, dimasukkan ke dalamnya saat bisnis ditutup.

Apa perbedaan antara MOU dan Letter of Intent? Meskipun kedua dokumen tersebut dimaksudkan untuk mencatat kemauan dan kepentingan para pihak dalam menyelesaikan suatu usaha di masa depan, perbedaan keduanya terletak pada hal-hal yang bersifat formal. Yang pertama adalah jumlah pihak yang terlibat, karena dalam Letter of Intent hanya ada dua pihak yang terlibat (penerbit dan penerima), sedangkan dalam MOU bisa lebih dari dua pihak. Begitu pula perbedaan lainnya adalah bahwa dalam Letter of Intent hanya yang mengajukan kesepakatan yang harus menandatangani dan dalam MOU semua harus ada penandatangan.

Apakah MOU mengikat secara hukum? Pada prinsipnya, MOU tidak memiliki efek mengikat bagi para pihak, kecuali kewajiban yang umumnya ditetapkan di dalamnya tentang kerahasiaan sehubungan dengan informasi yang dipertukarkan dan eksklusivitas dalam negosiasi. Namun, isinya ditentukan oleh kemauan para pihak, sehingga, jika para pihak menginginkan, mereka dapat menetapkan bahwa hal itu akan mengikat dan bahkan menentukan konsekuensi dari ketidakpatuhan. Oleh karena itu, sifat mengikat dari MOU tidak terletak pada nama yang diterimanya, tetapi pada isinya; namun, penting untuk diketahui dengan jelas apakah para pihak bermaksud untuk menjadi atau tidak.