Berikut Beberapa Masalah Pidana Hukuman Mati di Indonesia 1. Adanya stigma yang melekat di masyarakat. Tatkala sebuah kasus telah mencapai vonis mati, susah bagi hakim untuk menurunkan hukuman. 2. Adanya Maaladministrasi saat Eksekusi Pidana Mati Ombudsman RI menemukan malaadministrasi atas eksekusi Humphrey alias Jeff. Mereka menyebutkan eksekusi seharusnya ditunda, sebab kala itu Jeff sedang mengajukan […]
Continue ReadingApa itu Tapera?
Penyelenggaraan pungutan iuran Tapera diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tenteng Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (PP Tapera 2020). Pemerintah lewat BP Tapera mewajibkan perusahaan pemberi kerja untuk menyetorkan iuran wajib Tapera paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Pungutannya dilakukan lewat pemotongan gaji pekerja (potong gaji karyawan). Iuran Tapera yang ditetapkan yakni sebesar […]
Continue ReadingPengertian dan Asas pada Hukum Jaminan
Pemahaman umum di masyarakat, jaminan itu digunakan untuk “jaga-jaga” kalau debitur atau orang yang berutang tidak mengembalikan uang yang dipinjam, maka jaminan bisa diambil oleh si kreditur sebagai bentuk pelunasan utang debitur. Istilah hukum jaminan berasal dari terjemahan zakerheidsstelling atau security of law. Dalam seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional tentang lembaga hipotek dan jaminan lainnya, […]
Continue ReadingMemahami Peradilan in absentia
Secara singkat, peradilan in absentia dapat diartikan pemeriksaan suatu perkara tanpa kehadiran pihak tergugat (dalam perkara perdata dan tata usaha negara) atau terdakwa (dalam perkara pidana). Dalam perkara pidana, menurut mantan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh dalam buku berjudul “Bukan Kampung Maling, Bukan Desa Ustadz” (hlm. 208), konsep in absentia adalah konsep di mana terdakwa […]
Continue ReadingJustice Collaborator Di Indonesia
Justice collaborator diartikan sebagai saksi pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu atau bekerjasama dengan penegak hukum. Justice collaborator diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, jo. Undang-undang Nomor 31 tahun 2014, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 04 tahun 2011, Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, […]
Continue Reading