Kekerasan dalam rumah tangga (“KDRT”) berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (“UU 23/2004”) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan […]
Continue ReadingAkses Rumah Tertutup Bangunan Tetangga
Jalan Umum adalah Jalan yang dipertuntukkan bagi lalu lintas umum. Pendirian bangunan di atas jalan umum tanpa hak dan merugikan kepentingan umum dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Mendirikan bangunan di atas jalan umum tanpa hak adalah merugikan kepentingan umum, sehingga orang yang dirugikan berhak menuntut ganti kerugian atas akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. […]
Continue ReadingHet Recht Hink Achter De Feiten AAN
Pengertian motto hukum Belanda “het recht hink achter de feiten aan” jika dipandang dari segi leksikal yaitu dapat dijabarkan sebagai berikut : 1. Het, merupakan kata sandang dalam bahasa Belanda yang mana kata sandang ini digunakan sebagai kata sandang pada kata yang bersifat tunggal (singular). 2. Recht, jika ditransalatikan ke dalam bahasa Inggris sepadan dengan […]
Continue ReadingParliamentary Threshold
Parliamentary threshold (PT) direncanakan naik dari 4 persen menjadi 7 persen pada Pemilu 2024. Besaran itu tercantum dalam draf RUU Pemilu yang sudah disusun badan keahlian DPR (BKD). Penyusunan draf itu kini sudah tuntas. Rencananya, draf RRU tersebut dibahas oleh Komisi II DPR mulai pekan depan. ”Bahannya sudah ada,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR […]
Continue ReadingBolehkah Polisi Memukul Demonstran di muka umum
Hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum memang dilindungi oleh konstitusi, yakni dalam Pasal 28E UUD 1945. Lebih jauh mengenai mekanisme pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum diatur dalam UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (“UU 9/1998”). Pemerintah memberikan amanat kepada Polri dalam Pasal 13 ayat (3) […]
Continue Reading