Artikel

Ketua Bidang Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Fitra Arsil, mengatakan pemindahan Ibukota Jakarta tak semata berimplikasi pada keuangan tetapi juga hukum. Dalam konstitusi, setidaknya ada  dua pasal yang menyinggung Ibukota negara. Pasal 2 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di Ibukota negara. Lalu, ada Pasal 23G […]

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang […]

Testimonium de auditu yaitu kesaksian tentang hal yang didengar dari orang lain; keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan, yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari orang lain dan bukan pengalaman sendiri. Keterangan seorang saksi yang bersumber dari cerita atau keterangan yang disampaikan orang lain kepadanya adalah: a. Berada di […]

Salah-satu asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah asas larangan deternment de pouvoir (penyalahgunaan wewenang).Awal mula populernya istilah douternement de pouvoir dikalangan dunia hukum berasal dari suatu badan peradilan yang secara khusus diperuntukan bagi penyelesaian sengketa administrasi Negara, yang terkenal dengan sebutan Conseil d’Etat yang terdapat di Perancis. Badan ini berfungsi sebagai penasihat administrasi maupun menjalankan […]