PSBB ditetapkan oleh Menteri Kesehatan berkoordinasi dengan Kepala Gugus Tugas Covid-19 bersama Kepala Daerah daerah atas dasar hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 (UU Kekarantinaan Kesehatan). Namun, masih ada pihak yang tak puas dengan keputusan Kepala Negara yang hanya menerapkan PSBB.
Beberapa elemen meminta Jokowi melaksanakan karantina wilayah untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Dalam UU Kekarantinaan Kesehatan, PSBB diatur dalam pasal 59 dan 60 dan karantina wilayah diatur dalam Pasal 53, 54 dan 55.Berikut perbedaan diantara keduanya berdasarkan UU Kekarantinaan Kesehatan:Karantina Wilayah:
a. Membatasi seluruh kegiatan penduduk.
Pasal 1 angka 10 : Karantina Wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu Masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

b. Warga gak boleh keluar masuk wilayah karantina.
Pasal 54 ayat (3) : Anggota masyarakat yang dikarantina tidak boleh keluar masuk wilayah karantina.

c. Wilayah karantina dijaga pejabat kesehatan dan aparat keamaan.
Pasal 54 ayat (1) dan (2):
(1) Pejabat Karantina Kesehatan wajib memberikan penjelasan kepada masyarakat di wilayah setempat sebelum melaksanakan Karantina Wilayah.
(2) Wilayah yang dikarantina diberi garis karantina dan dijaga terus menerus oleh Pejabat Karantina Kesehatan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di luar wilayah karantina.

d. Kebutuhan hidup dasar orang dan makanan ternak ditanggung pemerintah pusat
Pasal 55 ayat (1) : Selama dalam Karantina Wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.

e. Melibatkan Pemda dan pemerintah terkait
Pasal 55 Ayat (2): Tanggung jawab Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan Karantina Wilayah dilakukan dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan pihak yang terkait.