Dalam kode etik profesi Jaksa atau dalam istilah lainnya Kode Perilaku Jaksa, dimuat beberapa aturan kebijakan yang menjadi kewajiban dan larangan bagi seorang Jaksa dalam menjalankan fungsi profesinya. Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum memiliki peran dalam menerapkan supremasi hukum, perlindungan terhadap kepentingan hukum, penegakan HAM, serta pemberantasan praktik KKN yang diatur dalam UUD 1945 dan […]
Continue ReadingPahami apa itu Boedel Pailit
Boedel Pailit merupakan peristilahan dalam perkara kepailitan, yang berarti harta kekayaan dari seseorang yagn dipailitkan. Pailit adalah keadaan dimana seorang debitor dinyatakan tidak mampu membayar utang kepada kreditor, sehingga harus dinyatakan pailit. Kendati dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaraan Utang (UU 37/2004) tidak dijelaskan definisi pailit, namun hal tersebut […]
Continue ReadingKapan Batas Waktu Memasukkan Harta Debitur ke Harta Pailit
Pasal mengenai kekayaan debitur yang menjadi harta pailit dengan jelas dan tegas telah diatur dalam Pasal 21 UU Kepailitan yang menyatakan kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Dalam hal ini, debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam […]
Continue ReadingPahami Pengambilan Perkara oleh Kurator
Kepailitan merupakan suatu perkara yang berkaitan dengan penyitaan kekayaan Debitor Pailit. Pada kondisi tersebut, maka lahirlah berbagai perangkat hukum yang berperan dalam kepailitan, salah satunya adalah Kurator. Saat ini Kurator dikenal dengan dua klasifikasi yakni Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan. Hal itu dapat dilihat pada definisi Kurator sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 37 […]
Continue ReadingPahami Penggantian Alamat Korespondensi tanpa konfirmasi
Suatu perjanjian yang melibatkan lebih dari 1 (satu) pihak tentu akan mengakibatkan adanya tindakan pemberitahuan satu sama lain dalam pelaksanaan perjanjian. Alamat korespondensi merupakan alamat yang biasanya digunakan untuk mengirim ataupun menerima surat. Pada tahun 90-an atau bahkan sebelum itu, alamat korespondensi cenderung sama dengan alamat rumah atau tempat yang ditinggali pada umumnya. Sementara itu, […]
Continue Reading