Apakah Perjanjian Tanpa Materai Tetap Sah

Banyak masyarakat salah pengertian mengenai materai dalam sebuah perjanjian. Masyarakat menganggap bahwa “Materai” adalah hal wajib dalam sebuah perjanjian. Seakan-akan materai adalah syarat utama jadi apabila materai tidak ada maka perjanjian tidak sah.

Apakah perjanjian tanpa materai tetap sah?

Mengenai sahnya suatu perjanjian yang telah diatur dalam Pasal 1320 BW/KUH Perdata, di mana suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi 4 syarat pokok.
4 syarat pokok tersebut, yaitu :
.
1. Kesepakatan kedua belah pihak, kedua belah pihak yang membuat perjanjian harus menyetujui hal-hal pokok dalam kontrak
2. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum, dikatakan cakap apabila seseorang sudah dewasa dan sehat pikirannya. Ketentuan dewasa menurut KUHPerdata , yaitu 21 tahun bagi laki-laki, dan 19 tahun bagi wanita
3. Adanya pekerjaan/objek yang diperjanjikan, sesuatu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau barang yang jelas
4. Perkerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku (sebab yang halal), suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum (batal demi hukum)

Dalam syarat sahnya perjanjian tersebut tidak menyebutkan materai adalah syarat sahnya suatu perjanjian. Kecuali: “Apabila tujuannya untuk pembuktian dalam pengadilan perdata maka Materai menjadi syarat mutlak.”Namun apabila perjanjian kamu ternyata belum diberikan materai jangan khawatir, karena dapat dilakukan pemateraian-kemudian dengan denda sebesar 200% dari nilai materainya.

Ketentuan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, yaitu:

Pasal 8: “Dokumen yang bea meterainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya dikenakan denda administrasi sebesar 200 %.”
Pasal 10: “Pemeteraian kemudian dilakukan oleh pejabat pos menurut tata cara yang telah di tentukan oleh menteri keuangan”

Bea meterai adalah pajak atas dokumen, yaitu sesuatu yang ditulis atau tulisan, dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, atau elektronik, yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan

Jadi surat pernyataan atau perjanjian yang tidak dibubuhkan meterai tidak membuat pernyataan atau perjanjian tersebut menjadi tidak sah.

Perlu diketahui juga bahwa Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea Materai hanya berlaku sampai 31 Desember 2020, karena sudah diundangkannya Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai yang mulai berlaku 01 Januari 2021.

 

 

Artikel Terkait :

Syarat sahnya Perjanjian Yang Wajib diketahui

Mendengar kata “perjanjian” mungkin sudah tidak asing lagi ditelinga kita semua, hampir di setiap transaksi, baik itu transaksi jual beli, transaksi sewa menyewa atau bahkan dalam hal kerja sama sekalipun pasti membutuhkan perjanjian. Akan tetapi tidak dapat dibuat sembarangan , terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar yang dibuat dapat sesuai dengan aturan yang berlaku dan tentunya menghindari risiko dibatalkan atau batal demi hukum.

Secara Hukum

Syarat-syarat yang diatur di kitab undang-undang hukum perdata (KUHPerdata) yaitu  didalam pasal 1320 sampai 1337 KUHPerdata, syaratnya meliputi:

  1. Kata sepakat
  2. Cakap hukum
  3. Adanya objek perjanjian
  4. Sebab yang halal

Kata Sepakat

Kata sepakat bermakna bahwa para pihak harus saling sepakat mengikatkan diri atas dasar kemauan sendiri dan saling setuju terhadap hal-hal yang diperjanjikan. Kata sepakat tersebut pun harus didasari atas kehendak para pihak tanpa ada unsur kekhilafan, paksaan ataupun penipuan.

Cakap Hukum

Perjanjian harus disetujui oleh orang yang cakap dan mampu melakukan tindakan hukum ,setiap orang adalah cakap hukum kecuali mereka yang masih berusia dibawah 21 tahun , dan mereka yang berada dibawah pengampuan ( orang cacat, tidak waras, dll). Tidak perlu diingat, ada hal lain yang membuat seorang yang seharusnya cakap melakukan tindakan hukum menjadi tidak cakap, misalnya orang dewasa yang sedang mabuk atau terpengaruh obat-obatan yang akhirnya menyebabkan hilangnya kesadaran.

Adanya Objek Perjanjian

tidak mungkin bikin perjanjian tidak tahu objeknya, objek yang dimaksud itu bisa berupa benda dalam bentuk fisik atau jasa. Contohnya misal pak ifnu dalam berniat untuk menjual motor beat berwarna putih yang diproduksi tahun 2016 kepada bapak mahesa dengan harga 5 juta rupiah, dalam perjanjian ini bapak ifnu secara jelas menyatakan barang apa yang akan dijual beserta jenis, harga , hingga ciri-ciri barang tersebut.

Sebab yang halal

Maksud dari sebab yang halal adalah perjanjian tersebut dibuat berdasarkan tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan dilarang oleh undang-undang atau norma sosial.  Contohnya yang sebabnya tidak halal adalah ketika seseorang melakukan jual beli obat terlarang atau narkoba. Hal ini dikarenakan narkoba adalah benda yang dilarang oleh undang-undang, sehingga perjanjian tersebut menjadi tidak sah.

 

Perbedaan hukum antara pinjaman dan kredit

Beberapa orang menganggap istilah pinjaman dan kredit sangat identik. Yang lain percaya bahwa pinjaman diberikan oleh bank dan pinjaman kepada perusahaan non-bank. Namun, tidak satupun dari asumsi ini yang benar.

 

pinjaman bank

Apa perbedaan antara pinjaman dan kredit?

Perbedaan antara pinjaman dan kredit terletak pada peraturan perundang-undangan. Pinjaman ditentukan oleh antar dua pihak, sedangkan Kredit diatur oleh Undang-Undang Konsumen. Jadi, hampir semua orang dapat memberikan pinjaman, tetapi hanya entitas dengan izin usaha, seperti bank atau perusahaan non-bank berlisensi, yang berwenang untuk memberikan pinjaman.

Hal ini juga mengikuti dari undang-undang bahwa subjek pinjaman secara eksklusif adalah sumber daya keuangan, sedangkan subjek pinjaman dapat berupa benda bergerak lainnya. Dari sudut pandang orang yang meminjam uang, tidak ada perbedaan yang mencolok antara pinjaman dan kredit  dalam kedua kasus sejumlah uang disediakan. Imbalan untuk meminjam uang biasanya berupa bunga, tetapi ada yang disebut pinjaman tanpa bunga, yang bunganya tidak dibayarkan. Tentu saja, bahkan dalam kasus pinjaman, remunerasinya tidak harus dalam bentuk bunga.

Namun, perjanjian pinjaman berbeda dari perjanjian pinjaman dalam beberapa hal. Perjanjian pinjaman menjadi berlaku hanya setelah transfer uang (atau properti bergerak lainnya) dan oleh karena itu disebut perjanjian nyata. Perjanjian pinjaman dibuat dengan menyimpulkannya terlepas dari apakah dana tersebut benar-benar ditransfer. Oleh karena itu, dalam kasus ini, kita berbicara tentang apa yang disebut kesepakatan konsensual.

Perjanjian pinjaman mewajibkan peminjam untuk mengembalikan barang yang dipinjam dalam batas waktu yang ditentukan. Perjanjian pinjaman mewajibkan pemberi pinjaman untuk memberikan sejumlah uang tertentu kepada peminjam atas permintaannya. Peminjam berkewajiban mengembalikan jumlah ini dalam jangka waktu yang disepakati dan membayar bunga.

Oleh karena itu, persyaratan perjanjian pinjaman dan perjanjian mencakup persyaratan seperti jangka waktu jatuh tempo dan, jika berlaku, jumlah bunga atau remunerasi lainnya.

Perbedaan utama antara pinjaman dan kredit:

1. Pemberi Pinjaman dan Peminjam
2. Jumlah Pinjaman
3. Periode Pinjaman
4. Proses yang Ditempuh
5. Tujuan Melakukan Pinjaman

Subjek pinjaman adalah uang, subjek kredit adalah setiap harta benda yang dapat dipindahkan
pinjaman didefinisikan oleh Undang-Undang Kredit Konsumen. Oleh karena itu, perbedaan antara pinjaman dan kredit disebabkan oleh undang-undang.