Pengadilan Tokyo mengakui keberadaan Walhi sebagai penggugat kasus gugatan Proyek Dam Kotapanjang. Selain itu, pengadilan juga memerintahkan para tergugat yang terdiri Pemerintah Jepang, JICA, JBIC dan PT. Tepsco untuk menyiapkan segala dokumen yang berkaitan dengan pembangunan Proyek Dam Kotapanjang. Sikap pengadilan ini dikeluarkan setelah majelis hakim mendengar seluruh tanggapan kedua belah pihak. Kuasa hukum Wahana […]
Continue ReadingUrgensi Dunia Hukum Mengejar Kecepatan Transformasi Siber
Lemahnya payung hukum membuat masyarakat sebagai pengguna internet rentan menjadi sasaran utama bagi pelaku kejahatan siber seperti kasus kebocoran data pribadi. Perkembangan teknologi informasi semakin cepat perubahannya dalam membantu aktivitas manusia. Di tengah kondisi tersebut, sayangnya, regulasi di Indonesia tidak mampu mengimbangi perkembangan teknologi tersebut. Sebagai negara dengan pengguna internet terbesar dunia, Indonesia harus mampu […]
Continue ReadingMengenal “Hukum Represif” dari Kasus Wadas
Dalam hukum represif, kritik rakyat dianggap sebagai ketidakpatuhan dan bisa berakibat pada pelanggaran hukum.Sejumlah kalangan menilai insiden penangkapan puluhan warga Desa Wadas Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo Jawa Tengah memperlihatkan bekerjanya hukum represif. Warga yang mempertahankan hak-hak mereka justru ditangkap, ditahan, dan beberapa mengalami kekerasan. Proses pengukuran lahan warga justru mendapatkan pengawalan yang berlebihan. “Peristiwa ini […]
Continue ReadingIni Bedanya JHT dan JKP
Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan perlindungan pekerja atau buruh untuk jangka panjang, sementara Jaminan Kehilangan Pekerjaan merupakan perlindungan pekerja jangka pendek yang juga diberikan kepada pekerja dan buruh. Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan skema perlindungan bagi pekerja berupa Jaminan Hari Tua berbeda dengan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). “Jaminan Hari Tua merupakan perlindungan […]
Continue ReadingMemahami Klausula Baku dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konsumen
Klausula baku yang dibuat oleh pelaku usaha harus mengedepankan prinsip keseimbangan, keadilan dan kewajaran. Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen, klausula Baku aturan sepihak yang dicantumkan […]
Continue Reading