UU Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) yang kini namanya diganti menjadi Cipta Kerja (Cika) berisi 1028 halaman yang membahas berbagai hal, dari peningkatan ekosistem investasi, ketenagakerjaan, hingga jaminan sosial.
Beberapa pasal dalam draf RUU ini potensial menimbulkan kontroversi, yaitu: .
1. Masuk enam hari kerja .
Pada pasal 89 poin 22 berisi perubahan dari pasal 79 UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Isinya, pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti bagi pekerja. Waktu istirahat wajib diberikan paling sedikit selama 30 menit setelah bekerja selama 4 jam, dan Istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu. .
2. Ketentuan lembur .
Pada pasal 89 poin 20 tercantum, pengusaha dapat memberlakukan waktu lapangan kerja yang melebihi ketentuan untuk jenis pekerjaan atau sektor usaha tertentu. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pekerjaan atau sektor usaha tertentu serta skema periode kerja diatur dengan Peraturan Pemerintah. .
3. Upah minimum ditetapkan gubernur .
Upah minimum tidak diatur secara nasional. Pada pasal 89 poin 24 disebutkan, Gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman. Upah minimum tersebut dihitung dengan mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. .
Hanya, ketentuan tersebut tidak berlaku untuk industri kecil. Demikian pula untuk industri karya akan dibuat ketentuan tersendiri. .
Selain itu, pada pasal 89 poin 30 disebutkan bahwa pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas.
4. Ketentuan pesangonSaat terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib memberikan pesangon dan/atau uang penghargaan masa lapangan kerja bagi buruh.
.
Pada pasal 89 poin 45 disebutkan bahwa uang pesangon itu dihitung menurut masa kerja, ketentuannya yaitu:
.
1. Masa kerja kurang dari 1 tahun, pesangon 1 bulan upah.
2. Masa kerja 1 – 2 tahun mendapat 2 bulan upah.
3. Masa kerja 2 – 3 tahun, mendapat 3 bulan upah.
4. Masa kerja 3 – 4 tahun, 4 bulan upah.
5. Masa kerja 4 – 5 tahun, 5 bulan upah.
6. Masa kerja 5 – 6 tahun, 6 bulan upah.
7. Masa kerja 6 – 7 tahun, 7 bulan upah.
8. Masa kerja 7 – 8 tahun, 8 bulan upah.
9. Masa kerja 8 tahun atau lebih, mendapat pesangon 9 bulan upah.
.
Sedangkan, perhitungan uang penghargaan masa kerja diatur sebagai berikut:
.
1. Masa kerja 3 – 6 tahun, mendapat 2 bulan upah.
2. Masa kerja 6 – 9 tahun, 3 bulan upah.
3. Masa kerja 9 – 12 tahun, 4 bulan upah.
4. Masa kerja 12 – 15 tahun, 5 bulan upah.
5. Masa kerja 15 – 18 tahun, 6 bulan upah.
6. Masa kerja 18 – 21 tahun, 7 bulan upah.
7. Masa kerja 21 tahun atau lebih, mendapat 8 bulan upah.Bagaimanapun, pengusaha dapat memberikan uang penggantian hak yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran uang pesangon serta uang penghargaan masa kerja juga akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
5. Bonus tahunan
Pada pasal 92 disebutkan bahwa pemberi kerja berdasarkan Undang-Undang ini memberikan penghargaan lainnya kepada pekerja/buruh. Berikut ketentuannya:
1. Pekerja dengan masa kerja kurang dari 3 tahun, sebesar 1 kali upah.
2. Pekerja yang memiliki masa kerja 3 – 6 tahun, sebesar 2 kali upah.
3. Pekerja yang memiliki masa kerja 6 – 9 tahun, sebesar 3 kali upah.
4. Pekerja yang memiliki masa kerja 9 – 12 (dua belas) tahun, sebesar 4 kali upah.
5. Pekerja yang memiliki masa kerja 12 tahun atau lebih, mendapat bonus 5 kali upah.
.
Pemberian penghargaan ini diberikan satu kali dalam jangka waktu paling lama satu tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.
Artikel Terkait :
