Jaksa Pengacara Negara adalah jaksa yang memiliki kuasa khusus yakni Jaksa Agung yang bertindak dalam perkara perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan, atas nama negara, pemerintahan, ataupun kepentingan umum. Kewenangan Jaksa sebagai pengacara negara untuk melaksanakan kepentingan hukum baik upaya non litigasi maupun upaya litigasi berupa mengajukan gugatan ke pengadilan tinggi. Yang kita kenal bila berbicara mengenai jaksa diidentikan dengan perkara pidana dalam fungsi penuntutan. Namun, dengan adanya pembagian bidang dalam Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Jaksa dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan atas nama negara, pemerintahan, BUMN, BUMD, bahkan perorangan selain hukum pidana. Jaksa inilah yang disebut Jaksa Pengacara Negara.
Sebab dalam UU No.16 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU No.11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI tidak menjelaskan mengenai Jaksa Pengacara Negara. Yang ada hanya jaksa sebagai pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksnaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lainnya berdasarkan undang-undang.
Mantan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Maryin Basiang dalam tulisannya “Tentang Jaksa Selaku Jaksa Pengacara Negara”, menyebut makna “kuasa khusus” dalam bidang keperdataan sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) UU No.5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan dengan sendirinya identik dengan jaksa pengacara negara. Tulisan Martin adalah terjemahaan dari landsadvocaten yang dikenal dalam Staatblad 1922 No.522 tentang Vertegenwoordige (keterwakilan) van den Lande in Rechten.
Sebelumnya, Pasal 27 ayat (2) UU Kejaksaan 1991 itu menyebutkan “Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah”.
Pasal 2 Staatblad 1922 No.522 juga menyebut dalam suatu proses (atau sengketa) yang ditangani secara perdata, bertindak untuk pemerintahan sebagai penanggung jawab negara di pengadilan adalah opsir justisi atau jaksa. Ini kemudian diadopsi dalam Pasal 30 ayat (2) UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang diubah menjadi UU No.11 Tahun 2021. Menurut Martin, sebutan jaksa pengacara negara hanya diberikan kepada jaksa-jaksa yang secara struktural dan fungsional melaksanakan tugas perdata dan tata usaha negara. Sebutan pengacara dalam jaksa pengacara negara tak bermakna bahwa JPN tunduk pada UU Advokat.
Pasal 30 ayat (2) UU No.16 Tahun 2004 menyebutkan “Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.” Kejelasan mengenai tugas yang disebutkan dalam Pasal 34 UU Kejaksaan yang menyebutkan “Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada pemerintah lainnya.”
Artikel Terkait :
