Info Penting Surat Edaran KAPOLRI Soal Penanganan Kasus UU ITE

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan surat edaran terkait penerapan UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik).  Ada 11 poin dalam surat tersebut, salah satunya mengatur bahwa penyidik tidak perlu melakukan penahanan terhadap tersangka yang telah meminta maaf. Surat Edaran Nomor SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif itu diteken Kapolri pada 19 Februari 2021.

Melalui surat itu, Kapolri meminta seluruh anggota Polri berkomitmen menerapkan penegakan hukum yang dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dalam penerapan UU ITE. Karena itu, Sigit meminta jajarannya mengedepankan edukasi dan langkah persuasif dalam penanganan perkara UU ITE.

Ada pun 11 poin yang harus menjadi pedoman anggota Polri dalam menangani perkara UU ITE yaitu sebagai berikut:

a. Mengikuti perkembangan pemanfaatan ruang digital yang terus berkembang dengan segala macam persoalannya.
b. Memahami budaya beretika yang terjadi di ruang digital dengan menginventarisir berbagai permasalahan dan dampak yang terjadi di masyarakat.
c. Mengedepankan upaya preemtif dan preventif melalui virtual police dan virtual alert yang bertujuan untuk memonitor, mengedukasi, memberikan peringatan, serta mencegah masyarakat dari potensi tindak pidana siber.
d. Dalam menerima laporan dari masyarakat, penyidik harus dapat dengan tegas membedakan antara kritik, masukan, hoaks, dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana untuk selanjutnya menentukan langkah yang akan diambil.
e. Sejak penerimaan laporan, agar penyidik berkomunikasi dengan para pihak terutama korban (tidak diwakilkan) dan memfasilitasi serta memberi ruang seluas-luasnya kepada para pihak yang bersengketa untuk melaksanakan mediasi.
f. Melakukan kajian dan gelar perkara secara komprehensif terhadap perkara yang ditangani dengan melibatkan Bareskrim/Dittipidsiber (dapat melalui zoom meeting) dan mengambil keputusan secara kolektif kolegial berdasarkan fakta dan data yang ada.

g. Penyidik berprinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum (ultimatum remidium) dan mengedepankan restorative justice dalam penyelesaian perkara
h. Terhadap para pihak dan/atau korban yang akan mengambil langkah damai agar menjadi bagian prioritas penyidik untuk dilaksanakan restorative justice terkecuali perkara yang bersifat berpotensi memecah belah, SARA, radikalisme, dan separatisme.
i. Korban yang tetap ingin perkaranya diajukan ke pengadilan namun tersangkanya telah sadar dan meminta maaf, terhadap tersangka tidak dilakukan penahanan dan sebelum berkas diajukan ke JPU agar diberikan ruang untuk mediasi kembali.
j. Penyidik agar berkoordinasi dengan JPU dalam pelaksanaanya, termasuk memberikan saran dalam hal pelaksanaan mediasi pada tingkat penuntutan.
k. Agar dilakukan pengawasan secara berjenjang terhadap setiap langkah penyidikan yang diambil dan memberikan reward serta punishment atas penilaian pimpinan secara berkelanjutan

Artikel Terkait :

Penyebar Stiker Porno di Media Sosial dapat dikenakkan Sanksi

Obrolan di WhatsApp group atau di media sosial lainnya rasanya kurang seru kalau nggak ada bumbu-bumbu stiker. Yup, kita kerap menemukan ada stiker muncul dan bentuk stikernya pun beragam. Kadang pakai muka teman-teman kita sendiri, hingga karakter lucu yang bisa bikin kita terpingkal. Fitur ini bisa bikin ajang kreasi karena stiker bisa dibuat sama siapa aja. Tapi hati-hati ya kalau mau mengirim stiker di media sosial. Jangan sampai itu masuk kategori porno. Karena bisa saja stiker itu melanggar Undang-undang (UU) Pornografi dan UU ITE.Dirjen Aplikasi dan Informatika Kemkominfo Semuel Abrijani Pangerapan menyebutkan kalau stikernya sudah masuk kategori pornografi, maka pelaku yang mengirimkan atau menyebarkan bisa dijerat dengan pasal pidana dari dua UU tersebut. Gambar yang masuk kategori pornografi sudah dijelaskan dalam UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Tepatnya di pasal 1 angka 1, dijelaskan pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (1), bahwa “Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:”
a.persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
b.kekerasan seksual;
c.masturbasi atau onani;
d.ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
e.alat kelamin; atau
f.pornografi anak.

Tindakan membuat atau menyebarluaskan Pornografi merupakan tindakan yang dilarang. Ancaman terhadap pasal ini diatur dalam Pasal 29 UU Pornografi yaitu:
Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250 juta dan paling banyak Rp 6 miliar.

Selain itu, ancaman pidana terhadap pelaku juga diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU 19/2016 (UU ITE), yaitu:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar”.Untuk itu bagi masyarakat yang mengetahui diharapkan untuk melapor ke Kominfo atau ke pihak kepolisian.

Bagi yang masih suka berkirim gambar stiker porno di Media Sosial sebaiknya segera di hentikan daripada dipenjarakan atau didenda 6 milyar. Hapus dan stop penyebaran gambar stiker berbau pornografi di Media Sosial bukan demi untuk supaya Kominfo senang tapi demi untuk diri kita sendiri agar tidak sampai ketiban sial dipidanakan atau dikenai denda dikemudian hari.

Artikel Terkait :

Apa Sebenarnya Hoaks itu ?

Dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBBI), hoax diterjemahkan menjadi hoaks yang diartikan dengan “berita bohong”. Hoax Merupakan informasi palsu, berita bohong, atau fakta yang diplintir atau direkayasa untuk tujuan lelucon hingga serius (politis) yang disampaikan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

Fake news

Soal ini telah dipertanyakan jurnalis AS, Curtis D.MacDougall pada 1958. Dalam bukunya, ia menyebut hoaks sudah menjadi bahan pembicaraan dan dipelajari  sejak abad ke-17. Sepanjang sejarah, hoaks pernah muncul di dunia sains,agama,mitos,humor hingga cerita legenda. Singkatnya , MacDougall menyebut hoaks sebagai ” ketidakbenaran yang sengaja dibuat-buat untuk disamarkan sebagai kebenaran”

Di indonesia kata Hoaks sering disamakan begitu saja dengan “kabar bohong”, “fitnah” , dan “kabar palsu”. Namunm hal ini tidak sepenuhnya tepat. Mengacu pada filolog  inggris Robert Nares, Etimologi hoax berasal dari kata latin hocus yang berarti to cheat atau menipu. Sementara, kata hocus ditemukan pada mantra penyihir abad pertengahan, hocus focus . Nares mengungkap itu dengan merujuk buku risalah dari Thomas Ady pada 1656 tentang  sifat penyihir dan sihir. Para pesulap  kemudian hari menggunakan frasa yang sama ketika memulai trik dalam pertunjukkan. fungsinya tak lain untuk menyajikan hiburan lewat tipuan.

 

Hoaks, Kabar Palsu dan Disinformasi

Kabar palsu (fake news ) mulai ramai dibicarakan setelah pemilihan presiden AS pada 2016. Saat itu, kabar palsu yang muncul di facebook lebih banyak menarik perhatian orang daripada berita media arus utama dan berdampak dalam arus politik pemilihan. Informasi dari kabar palsu yang beredar itulah yang lantas di fabrikasi secara sistematis menjadi disinformasi. Informasi tipe ini memang sengaja direkayasa sejak awal dan disebarkan secara sistematis untuk tujuan tertentu.  Jika merujuk pada nares, konteks informasinya memang bohong, tapi dalam maksud kelakar. Sementara, kabar palsu dalam konteks disinformasi sifatnya bukan hanya sengaja tapi juga merugikan orang atau kelompok tertentu. Dan perlu diketahui juga pelaku penyebar disinformasi itu cukup luas, mulai dari penipu (scammer) selebritas bahkan politisi. Sebuah studi dari oxford internet institute (2019) menemukan fakta bahwa beberapa pemerintahan di dunia  turut punya andil dan menjadi pemain utama dalam penyebaran disinformasi global.

Tips untuk terhindar dari disinformasi:

  1. Periksa sumbernya
  2. periksa penulis dan latar belakangnya
  3. periksa isinya, Apakah berimbang atau hanya dari satu sisi saja.
  4. Periksa gambar dari video
  5. Lihat bagaimana cerita dari informasi itu mempengaruhi perasaan.
  6. Jika negatif, perlu berhati-hati dan cek kembali
  7. Laporkan dan pertimbangan untuk tidak membaginya lagi

 

Bagi penyebar hoax, dapat diancam Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE (UU ITE) yang menyatakan “Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik yang Dapat di hukum pidana berdasarkan Pasal 45A ayat (1) UU 19/2016, yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.