Penyelesaian Hukum Pada Kendaraan Cicilan / Kredit Hilang

Menurut undang-undang, perikatan antara pembeli (debitur) dan pihak penjual (kreditur) telah hapus karena kendaraan yang penjual beli telah hilang di luar kesalahan pembeli. Lebih jelas lagi, Pasal 1381 KUH Perdata yang mengatur tentang hapusnya perikatan, mengatur bahwa:

“Perikatan hapus karena pembayaran; karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan; karena pembaharuan hutang; karena perjumpaan utang atau kompensasi; karena percampuran utang; karena pembebasan utang; karena musnahnya barang yang terhutang; karena kebatalan atau pembatalan; karena berlakunya suatu syarat pembatalan, yang diatur dalam Bab I buku ini; dank arena lewat waktu, yang akan diatur dalam suatu bab sendiri.”

Mengenai, musnahnya barang yang terutang diatur pada Pasal 1444 KUH Perdata, yaitu:

“Jika barang tertentu yang menjadi pokok persetujuan musnah, tak dapat diperdagangkan, atau hilang hingga tak diketahui sama sekali apakah barang itu masih ada atau tidak, maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang di luar kesalahan debitur dan sebelum ia lalai menyerahkannya. Bahkan meskipun debitur lalai menyerahkan suatu barang, yang sebelumnya tidak ditanggung terhadap kejadian-kejadian yang tak terduga, perikatan tetap hapus jika barang itu akan musnah juga dengan cara yang sama ditangan kreditur, seandainya barang tersebut sudah diserahkan kepadanya. Debitur diwajibkan membuktikan kejadian tak terduga yang dikemukakannya. Dengan cara bagaimanapun suatu barang hilang atau musnah, orang yang mengambil barang itu sekali-kali tidak bebas dan kewajiban untuk mengganti harga.”

Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dalam KUH Perdata, jika terjadi kehilangan terhadap barang yang terutang yang dilakukan dengan tidak sengaja oleh debitur, maka debitur tidak diwajibkan untuk menyelesaikan pembayaran terhadap cicilan barang tersebut.

Apabila dilihat dari segi keadilan, ketentuan hukum tersebut tentunya akan sangat merugikan pihak Kreditur karena ia tidak akan mendapatkan apa-apa dari hilangnya barang tersebut, sehingga saat ini telah berkembang pemikiran untuk mengasuransikan risiko kerugian melalui perusahaan Asuransi. Perusahaan Asuransi yang nantinya akan melakukan penanggungan risiko atas kejadian-kejadian yang diperjanjikan untuk ditanggung.  Sehingga tidak heran kalau pembeli/debitur akan disodorkan untuk membayar biaya asuransi oleh pihak penjual/kreditur ketika pertama kali mengambil kredit kendaraan.

Dengan hal ini, maka jika terjadi kehilangan suatu hari (asalkan diperjanjikan dalam perjanjian asuransinya), maka Pihak Asuransi akan membayarkan kepada Kreditur sejumlah biaya yang ditanggung, dan Kreditur nantinya bahkan mungkin bisa menggantikan kendaraan yang diambil debitur dengan kendaraan baru. Dalam hal ini pembeli selaku debitur harus melaporkan kehilangkan kendaraan tersebut ke polisi. Bukti laporan polisi tersebut kemudian diberikan kepada kreditur (pihak yang menjual kendaraan) sebagai bukti bahwa kendaraan yang dicicil tersebut telah hilang bukan karena kesalahan yang dilakukan oleh pembeli/debitur.

Debitur pun diwajibkan untuk membuktikan kejadian tak terduga yang dialaminya kepada kreditur. Kasus kendaraan yang hilang ini tidak dapat dibawa ke ranah hukum pidana karena dalam kasus ini murni mengenai perikatan, perjanjian dan musnahnya barang yang terhutang berarti masuk dalam ranah hukum perdata.

 

Artikel Terkait :

Perbedaan hukum antara pinjaman dan kredit

Beberapa orang menganggap istilah pinjaman dan kredit sangat identik. Yang lain percaya bahwa pinjaman diberikan oleh bank dan pinjaman kepada perusahaan non-bank. Namun, tidak satupun dari asumsi ini yang benar.

 

pinjaman bank

Apa perbedaan antara pinjaman dan kredit?

Perbedaan antara pinjaman dan kredit terletak pada peraturan perundang-undangan. Pinjaman ditentukan oleh antar dua pihak, sedangkan Kredit diatur oleh Undang-Undang Konsumen. Jadi, hampir semua orang dapat memberikan pinjaman, tetapi hanya entitas dengan izin usaha, seperti bank atau perusahaan non-bank berlisensi, yang berwenang untuk memberikan pinjaman.

Hal ini juga mengikuti dari undang-undang bahwa subjek pinjaman secara eksklusif adalah sumber daya keuangan, sedangkan subjek pinjaman dapat berupa benda bergerak lainnya. Dari sudut pandang orang yang meminjam uang, tidak ada perbedaan yang mencolok antara pinjaman dan kredit  dalam kedua kasus sejumlah uang disediakan. Imbalan untuk meminjam uang biasanya berupa bunga, tetapi ada yang disebut pinjaman tanpa bunga, yang bunganya tidak dibayarkan. Tentu saja, bahkan dalam kasus pinjaman, remunerasinya tidak harus dalam bentuk bunga.

Namun, perjanjian pinjaman berbeda dari perjanjian pinjaman dalam beberapa hal. Perjanjian pinjaman menjadi berlaku hanya setelah transfer uang (atau properti bergerak lainnya) dan oleh karena itu disebut perjanjian nyata. Perjanjian pinjaman dibuat dengan menyimpulkannya terlepas dari apakah dana tersebut benar-benar ditransfer. Oleh karena itu, dalam kasus ini, kita berbicara tentang apa yang disebut kesepakatan konsensual.

Perjanjian pinjaman mewajibkan peminjam untuk mengembalikan barang yang dipinjam dalam batas waktu yang ditentukan. Perjanjian pinjaman mewajibkan pemberi pinjaman untuk memberikan sejumlah uang tertentu kepada peminjam atas permintaannya. Peminjam berkewajiban mengembalikan jumlah ini dalam jangka waktu yang disepakati dan membayar bunga.

Oleh karena itu, persyaratan perjanjian pinjaman dan perjanjian mencakup persyaratan seperti jangka waktu jatuh tempo dan, jika berlaku, jumlah bunga atau remunerasi lainnya.

Perbedaan utama antara pinjaman dan kredit:

1. Pemberi Pinjaman dan Peminjam
2. Jumlah Pinjaman
3. Periode Pinjaman
4. Proses yang Ditempuh
5. Tujuan Melakukan Pinjaman

Subjek pinjaman adalah uang, subjek kredit adalah setiap harta benda yang dapat dipindahkan
pinjaman didefinisikan oleh Undang-Undang Kredit Konsumen. Oleh karena itu, perbedaan antara pinjaman dan kredit disebabkan oleh undang-undang.