Banyak masyarakat salah pengertian mengenai materai dalam sebuah perjanjian. Masyarakat menganggap bahwa “Materai” adalah hal wajib dalam sebuah perjanjian. Seakan-akan materai adalah syarat utama jadi apabila materai tidak ada maka perjanjian tidak sah. Apakah perjanjian tanpa materai tetap sah? Mengenai sahnya suatu perjanjian yang telah diatur dalam Pasal 1320 BW/KUH Perdata, di mana suatu perjanjian […]
Continue ReadingPerlindungan Hukum Bagi Korban Kecelakaan Penerbangan
Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara (Penerbangan ) Pasal 3, besarnya ganti kerugian terhadap penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap atau luka-luka yaitu sebagai berikut : 1. Penumpang yang meninggal dunia di dalam pesawat udara (penerbangan) karena akibat kecelakaan pesawat udara (penerbangan) atau kejadian yang semata-mata ada […]
Continue ReadingAbu Janda & Kasus-Kasusnya yang tak Selesai
Pada hari senin, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri memeriksa Permadi Arya alias Abu Janda atas cuitan ‘Islam adalah agama arogan’ yang ia unggah di Twitter. Pengaduan dilayangkan oleh Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) dengan dengan Nomor: LP/B/0056/I/2021/Bareskrim tanggal 29 Januari 2021. Permadi dituding melanggar Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor […]
Continue ReadingPenyelesaian Hukum Pada Kendaraan Cicilan / Kredit Hilang
Menurut undang-undang, perikatan antara pembeli (debitur) dan pihak penjual (kreditur) telah hapus karena kendaraan yang penjual beli telah hilang di luar kesalahan pembeli. Lebih jelas lagi, Pasal 1381 KUH Perdata yang mengatur tentang hapusnya perikatan, mengatur bahwa: “Perikatan hapus karena pembayaran; karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan; karena pembaharuan hutang; karena perjumpaan […]
Continue ReadingJerat Hukum Bagi Pihak yang Menghalangi Kegiatan Agama
Pada dasarnya Negara Republik Indonesia menjamin kebebasan beragama setiap orang dan hak setiap orang untuk beribadah sesuai dengan agama. Hal ini tercermin dari beberapa pasal dalam peraturan perundang-undangan berikut ini: 1. Pasal 28 E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”) “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih […]
Continue Reading