Mengingat BUMN merupakan badan usaha yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara dan bertujuan untuk kemanfaatan umum maka kepailitan dalam BUMN tidak semudah kepailitan yang terjadi pada perusahaan swasta. Masa sulit pandemi Covid-19 membuat kondisi ekonomi masih belum stabil. Dalam sektor bisnis, persaingan usaha di antara perusahan-perusahan yang ada saat ini sangat ketat seiring dengan […]
Continue ReadingPentingnya Undang-undang Khusus untuk Tanggulangi Kejahatan Kartu Kredit
Tingkat kejahatan kartu kredit makin meningkat setiap tahun. Untuk itu pihak Kepolisian mendesak agar pemerintah dan DPR memprioritaskan Undang-undang khusus tentang kejahatan kartu kredit. Berdasarkan data Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI), sepanjang tahun 2003 total kerugian akibat sindikat pemalsu kartu kredit mencapai Rp60 miliar. Sampai saat ini vonis bagi pelaku kejahatan kartu kredit paling tinggi […]
Continue ReadingProblematik Putusan Uji Formil UU Cipta Kerja
Bertentangan dengan pertimbangan hukum MK yang menyebut UU Cipta Kerja sebagai produk hukum yang bersifat strategis; membuka ruang multitafsir; menutup akses terhadap keadilan; dan berpotensi revisi UU Cipta Kerja sifatnya parsial. Putusan MK terhadap pengujian formil UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terus polemik dan perbincangan publik. Dari 12 permohonan baik uji formil dan/atau […]
Continue ReadingMemahami Tanggung Jawab Soal Salah Transfer Dana
Pasal 3 UU Transfer Dana menganut prinsip umum, yakni batas waktu yang wajar dalam memperbaiki kesalahan transfer adalah mengikuti prinsip zero hour rules. Artinya jika tidak ada permasalahan dari pengirim atau penyelenggara hingga pukul 00.00 WIB, maka telah terjadi perpindahan hak dari pengirim ke penerima. Persoalan kasus salah transfer memang masih menjadi polemik, terutama adanya […]
Continue ReadingIDI Tolak Peradilan Profesi Kedokteran
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyatakan menolak konsep peradilan profesi kedokteran dalam RUU tentang Praktek Kedokteran. IDI khawatir akan timbul stigmatisasi di tengah masyarakat jika dokter sampai diseret ke pengadilan. Menurut Broto, Majelis Kehormatan Disiplin yang diinginkan IDI adalah komite yang otonom dan independen di luar Konsil Kedokteran maupun peradilan umum. Majelis tersebut, lanjutnya, bertugas memeriksa […]
Continue Reading