Perbedaaan Mou dan Perjanjian

Di dalam dunia bisnis, sering sekali kita mendengar istilah Memorandum Of Understanding  atau disingkat MOU. Biasanya MOU ini digunakan sebagai pendahuluan sebelum perjanjian yang sebenarnya dibuat, lalu apa yang membedakan MOU dengan perjanjian ?

MOU atau Nota kesepahaman merupakan dokumen yang digunakan sebagai pendahuluan dalam suatu perjanjian yang fungsinya hanya sebagai penegasan bahwa para pihak serius menjalin kerja sama atau bisa disebut juga sebagai “Tanda Jadi ” antara para pihak yang melakukan kerja sama.

Simpelnya , MOU adalah tahapan pra kontrak yang isinya hanya menjealskan mengenai hal yang bersifat pokok dan umum saja, sehingga tidak ada hak dan kewajiban serta akibat hukum yang timbul dari MOU tersebut. Lalu ada Perbedaan MOU dan perjanjian , tentunya sangat berbeda sederhananya jika MOU adalah pendahuluan atau pra-kontrak, maka perjanjian adalah kontrak yang sebenarnya. Jadi secara umum MOU itu tidak mengikat para pihak ,sehingga para pihak bisa saja menarik diri dan membatalkan MOU tersebut secara sepihak tanpa ada akibat hukum apapun. Sedangkan  perjanjian itu mengikat para pihak , masih ingat kan dengan asas “Pacta Sunt Servanda” yang menyebut perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang menyepakatinya, sehingga para pihak tidak dapat menarik diri dari perjanjian yang sudah disepakati semudah menarik diri dari MOU, Kecuali jika perjanjian tersebut telah selesai dan para pihak telah menyelesaikan kewajibannya.

 

 

Syarat-syarat tersebut diatur dalam Pasal 1320 KUHPer sebagai berikut:

a. Adanya kesepakatan antara para pihak

Bentuk dari kesepakatan yang dimaksud tidak harus selalu dituangkan dalam bentuk tertulis. Selama kesepakatan tersebut dicapai oleh para pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun, maka para pihak dianggap telah memenuhi syarat sah perjanjian yang pertama.

b. Kecakapan para pihak

Cakap yang dimaksud adalah pihak yang akan membuat perjanjian tersebut merupakan pihak yang mampu bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan/atau merupakan pihak yang berwenang untuk bertindak atas nama pihak yang diwakilinya. Menurut KUHPer, seseorang dapat dikategorikan cakap apabila telah berusia 21 tahun atau telah menikah. Sedangkan apabila pihak yang akan membuat perjanjian adalah badan hukum seperti PT atau Yayasan, maka pihak yang dikategorikan cakap untuk mewakili badan hukum tersebut adalah orang yang memiliki wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Misalnya jika badan hukum berbentuk PT, maka Direktur merupakan pihak yang berwenang untuk mewakili PT sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar PT.

c. Hal tertentu sebagai objek perjanjian

Hal tertentu yang dimaksud adalah hal yang menjadi objek dalam perjanjian termasuk uraian mengenai hak dan kewajiban para pihak. Misalnya dalam perjanjian sewa menyewa mobil, yang menjadi objek dalam perjanjian tersebut adalah mobil dan dapat diatur mengenai hal-hal apa saja yang wajib dilakukan maupun hal yang dilarang untuk dilakukan oleh para pihak.

d. Suatu sebab yang halal

Makna dari suatu sebab yang halal adalah isi dari perjanjian tersebut tidak melanggar peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Meskipun para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan isi dari perjanjian yang akan dibuat, perjanjian tersebut tetap harus mematuhi hukum yang berlaku.

Jika seluruh persyaratan di atas telah terpenuhi, maka perjanjian dapat dianggap sah dan mengikat para pihak. Sehingga perjanjian tersebut akan berlaku sebagai “undang-undang” yang harus dipatuhi para pihak.

Selain itu MOU bersifat sederhana dan hanya mengatur hal yang sifatnya umum, luas dan tidak mendetail dan hanya terbatas pada rencana saja. Sedangkan perjanjian bersifat spesifik dan detail sehingga hal yang diatur menjadi lebih jelas dan terperinci, mulai dari definisi , hak dan kewajiban para pihak, akibat hukum, sampai dengan berakhirnya perjanjian semuanya diatur secara detail.

 

Difference between MoU and Agreement

In the business world, we often hear the term Memorandum Of Understanding or abbreviated as MOU. Usually this MOU is used as a prelude before the actual agreement is made, so what is the difference between an MOU and an agreement?

The MOU or Memorandum of Understanding is a document that is used as a preliminary to an agreement whose function is only to confirm that the parties are serious about cooperating or it can be referred to as a “sign of agreement” between the parties working together.

In simple terms, the MOU is a pre-contract stage whose content only deals with basic and general matters, so that there are no rights and obligations as well as legal consequences arising from the MOU. Then there is the difference between the MOU and the agreement, of course it is very different, simply if the MOU is a preliminary or a pre-contract, then the agreement is an actual contract. So in general the MOU does not bind the parties, so the parties can withdraw and cancel the MOU unilaterally without any legal consequences. While the agreement is binding on the parties, still remember the principle of “Pacta Sunt Servanda” which states that the agreement is valid as law for the parties that agree to it, so that the parties cannot withdraw from the agreement that has been agreed as easily as withdrawing from the MOU. if the agreement has been completed and the parties have completed their obligations.

These conditions are regulated in Article 1320 of the Criminal Code as follows:

a. There is an agreement between the parties The form of the agreement in question does not have to always be written. As long as the agreement is reached by the parties without coercion from any party, the parties are deemed to have fulfilled the legal conditions of the first agreement.

b. The skills of the parties The competent means that the party that will make the agreement is a party that is able to be responsible for itself and / or is the party authorized to act on behalf of the party it represents. According to the Criminal Code, a person can be categorized as capable if they are 21 years old or already married. Meanwhile, if the party that will make the agreement is a legal entity such as a PT or foundation, then the party categorized as competent to represent the legal entity is the person who has the authority based on statutory regulations. For example, if a legal entity is in the form of a PT, then the Director is the authorized party to represent the PT in accordance with the laws and regulations and the articles of association of PT.

c. Certain things as the object of the agreement Certain things that are meant are things that are the object of the agreement, including a description of the rights and obligations of the parties. For example, in a car rental agreement, the object of the agreement is a car and can be regulated regarding what things must be done or what the parties are prohibited from doing.

d. A cause that is lawful The meaning of a lawful cause is that the contents of the agreement do not violate statutory regulations, morals, and public order. Even though the parties are given the freedom to determine the contents of the agreement to be made, the agreement must still comply with the applicable law.

If all the conditions above have been met, then the agreement can be considered valid and binding on the parties. So that the agreement will act as a “law” which must be obeyed by the parties. In addition, the MOU is simple and only regulates general, broad and not detailed matters and is limited to plans only. Meanwhile, the agreement is specific and detailed so that everything that is regulated becomes clearer and more detailed, starting from the definition, rights and obligations of the parties, legal consequences, to the termination of the agreement, all of which are regulated in detail.

Pentingnya Nota Kesepahaman dalam Negosiasi Bisnis

Meskipun merupakan dokumen fundamental untuk negosiasi bisnis, nota kesepahaman sering diabaikan oleh sebagian besar perusahaan, baik karena ketidaktahuan total tentang keberadaannya atau karena mereka mengabaikan kebutuhannya. Sebelum menandatangani kontrak utama, pihak-pihak yang terlibat harus menggunakan dokumen ini untuk menentukan tujuan transaksi dan kegiatan para pihak yang terlibat, yang menjelaskan hak dan kewajiban di masa depan. Melalui MOU (Memorandum of Understanding) dimungkinkan untuk mendaftarkan manifestasi gratis dari para pihak mengenai tujuan negosiasi untuk menghindari keraguan dan keburukan yang akhirnya terjadi dalam pembentukan bisnis legal.mou

Maksud utama dalam membangun Nota pemahaman semacam itu adalah untuk mencatat fakta-fakta yang melibatkan negosiasi, dengan menyebutkan poin-poin yang menjadi dasar kesepakatan. Oleh karena itu, penting bagi para pihak untuk mendokumentasikan masing-masing ketentuan pemahaman tersebut, sehingga pedomannya ditentukan dari awal.

Namun, pentingnya memorandum melampaui pemahaman sederhana antara mitra perusahaan, karena juga dapat digunakan untuk bertukar informasi publik dan mentransfer informasi rahasia.

Seperti diketahui, penyelesaian kontrak didahului dengan negosiasi yang panjang. Setelah negosiasi awal, semua kesimpulan dari setiap tahap transaksi harus dirangkum dalam memorandum, yang dalam hal ini akan menggunakan kondisi hukum kontrak pendahuluan.

Kontrak pendahuluan, secara umum, menimbulkan kewajiban untuk menyelesaikan kontrak masa depan lainnya. Dengan kata lain, hal itu tidak menimbulkan efek yang substansial, melainkan kewajiban tambahan untuk menyelesaikan transaksi hukum di masa depan, yang objeknya adalah pemberian kontrak definitif.

Oleh karena itu, MoU (Memorandum of Understanding) tidak dapat digunakan sebagai kontrak definitif untuk negosiasi perusahaan, tetapi hanya sebagai dokumen sebelum kontrak lain yang lebih rumit. Untuk alasan ini, dokumen ini dapat dianggap sebagai keamanan strategis untuk operasi pengusaha yang terlibat. MoU (Memorandum of Understanding) juga dapat digunakan dalam operasi yang lebih sensitif, seperti investasi, akuisisi kepentingan ekuitas, opsi pembelian belaka, dan lain-lain. Selain itu, ini dapat berfungsi sebagai versi yang lebih formal dari kontrak verbal, yang didasarkan pada saling pengertian antara para pihak tentang hak dan kewajiban mereka.