Seminar Anti Korupsi Fakultas Hukum Dan Program Pascasarjana UMA Bersama KPK RI

Fakultas Hukum dan Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area mengadakan seminar online anti korupsi menggunakan platform Zoom dan Youtube Universitas Medan Area pada Rabu, 09 Juni 2021 yang dimulai pukul 14.00 WIB.

Seminar yang diselenggarakan atas kolaborasi Fakultas Hukum dan Program Magister Ilmu Hukum Pascarjana UMA , Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI serta kasubdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumut dihadiri oleh  Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc. ( Rektor Universitas Medan Area)  sebagai pembuka seminar online,  Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K, MS (Direktur Program Pascasarjana UMA),  Dr. Rizkan Zulyadi, SH,MH (Dekan Hukum UMA), dan adapun narasumber yang hadir  Prof. Dr. Ediwarman, SH., M.Hum (Guru Besar Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum dan Pascasarjana UMA) , Kumbul KS, SIK., SH., MM (Direktur Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat Kedeputian Bidang Pendidikan & Peran Serta Masyarakat KPK) dan Kompol James Hutajulu, SIK., SH., MH., MIK (Kasubdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumut) kemudian adapun moderator pada seminar anti korupsi Dr. M. Citra Ramadhan, SH., MH selaku Ka. Prodi Magister Ilmu Hukum UMA.

 

Adapun jumlah Peserta sekitar  500 yang telah mendaftar, di antaranya  Jamaluddin Pohan  (Walikota Sibolga) mengikuti webinar lewat Zoom Meeting. Seminar juga ditayangkan live di Youtube. Prof Dadan mengharapkan, pimpinan keluarga juga mengajak anak-anaknya berlaku jujur dan mampu mengendalikan diri dari keinginan di luar kemampuan. “Karena korupsi itu biasanya terjadi karena pelakunya tak mampu mengendalikan keinginan. Apalagi kalau kita iri melihat tetangga atau orang lain. Pengamalan agama yang baik dalam lingkungan keluarga juga ikut berperan dalam pencegahan korupsi,” kata Prof Dadan. Rektor kemudian menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada FH dan PPs UMA yang menginisiasi webinar antikorupsi.

 

Sementara itu, Direktur Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat Kedeputian Bidang Pendidikan Peran Serta Masyarakat KPK Kumbul Kuswijanto Sudjadi dalam paparannya mengungkapkan, selama ini sebagian besar masyarakat menganggap, tugas KPK hanya menangkap koruptor. Padahal, berdasarkan pasal 6 UU No19 Tahun 2019, tugas pokok KPK meliputi pencegahan, lalu koordinasi, monitoring, supervisi, kemudian penindakan dan eksekusi. “Jadi pencegahan dulu, baru menindak atau menangkap,” kata polisi berpangkat Brigjen ini

Kumbul yang juga alumni Fakultas Hukum UMA membeberkan hasil survei KPK Oktober 2020 tentang pengetahuan masyarakat dari kalangan berpendidikan S1 – S3 terkait tugas pokok KPK. “Hasilnya hanya 6 persen yang mengetahui tugas pokok KPK. Masyarakat hanya tau KPK kerjanya nangkap dan nangkap aja, sehingga KPK ditakuti masyarakat. Semestinya yang takut KPK itu hanya koruptor. Bukan masyarakat,” kata Kumbul.

Kumbul mengatakan, KPK butuh peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Namun laporan masyarakat harus menghindari fitnah. Karenanya pelapor harus mencantumkan identitas.

 

“KPK bekerja secara profesional. Dan KPK akan memberikan perkembangan informasi kepada pelapor dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor. KPK punya waktu 30 hari untuk memverifikasi laporan masyarakat. Jika pelapor tak ada identitas bagaimana kami berkomunikasi. Jadi jangan sampai saling menyalahkan. KPK menghindari fitnah,” kata Kumbul.

Narasumber lainnya, Prof Ediwarman mengatakan, peran serta masyarakat dalam pencegahan korupsi diatur dalam UU No 21 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Masyarakat punya hak dan tanggung jawab untuk memberikan suatu informasi atau pendapat tentang tindak pidana korupsi kepada penegak hukum, yaitu polisi, jaksa, atau KPK. Tidak berperannya maayarakat karena takut memberikan informasi tindak pidana korupsi kepada aparat,” kata kriminolog ini. Sebelumnya, Dekan Fakultas Hukum UMA Dr Rizkan Zulyadi SH MH dalam sambutannya memyampaikan terimakasih kepada rektorat UMA yang mendukung webinar bersama KPK RI. Sedangkan Direktur PPs UMA Prof Retna Astuti Kuswardhani mengatakan, webinar antikorupsi bersama KPK ini merupakan implementasi MoU PPs UMA dengan KPK yang sudah terjalin sejak 2015 lalu

 

 

MITOS-MITOS KULIAH JURUSAN HUKUM

1. Kuliah Hukum Harus Menghafal Pasal-Pasal dalam Undang-Undang

Ini adalah mitos yang paling sering beredar. Untunglah ini hanya mitos belaka, Mahasiswa hukum tidak perlu menghafal bunyi peraturan perundang-undangan, Kalau ingin mengetahui bunyi pasal dalam sebuah peraturan, cukup dibaca aja undang-undang dan peraturan tersebut.

Selain akan sulit jika harus menghafal seluruh undang-undang dan peraturan yang ada di negeri ini, isi undang-undang dan peraturan juga selalu berubah. Kalau kita harus menghafal, bagaimana jika isi peraturan tersebut berubah?

Yang harus dikuasai oleh mahasiswa hukum adalah kemampuan berpikir kritis dan kemampuan analisis. Mahasiswa harus mengetahui dimana ia bisa menemukan aturan mengenai suatu hal, apa maksud dari aturan tersebut, apa kaitan antara aturan tersebut dengan aturan lainnya. Dengan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan analisis, maka ia bisa mengetahui bagaimana penerapan pasal-pasal tersebut dalam suatu kasus.

2. Lulusan Fakultas Hukum Hanya Bisa Menjadi Hakim, Jaksa atau Pengacara

Memang benar bahwa sebagian dari mereka yang kuliah di fakultas hukum bercita-cita menjadi pengacara, hakim atau jaksa. Namun, banyak profesi lain diluar ketiga profesi tersebut yang bisa dijalani oleh lulusan fakultas hukum. Bekerja di divisi hukum suatu perusahaan misalnya, atau divisi hukum lembaga maupun instansi pemerintah.

Lulusan fakultas hukum juga dapat menjadi notaris, perancang peraturan, diplomat, peneliti, dosen, jurnalis, dan lainnya. Menjadi pengacara atau advokat juga masih terbagi lagi, ada yang menjadi advokat publik dan advokat yang bekerja di firma hukum. Advokat yang bekerja di firma hukum juga ada yang melakukan litigasi, yaitu beracara di pengadilan, adapula yang fokus menangani transaksi bisnis perusahaan atau korporasi.

3. Jika Menjadi Hakim atau Jaksa bahkan Pengacara Akan Banyak Dosa dan Masuk Neraka

Harus diakui, bahwa korupsi memang masih marak di dunia peradilan di Indonesia. Sering kita membaca di media tentang hakim, jaksa atau pengacara yang ditangkap oleh KPK karena memberi atau menerima suap.

Namun, apapun profesi kita, peluang melakukan korupsi akan selalu ada. Apabila tekad kita kuat untuk tidak korupsi, maka kondisi lingkungan yang belum ideal seharusnya tidak menjadi halangan. Ini justru tantangan bagi kita untuk mengubah keadaan tersebut. Bayangkan jika semua yang jujur dan anti korupsi tidak mau masuk ke lingkungan tersebut dan berusaha mengubah keadaan, maka tentu kondisi tidak akan pernah berubah.

Tiga hal di atas setidaknya bisa meluruskan mitos-mitos yang beredar tentang Jurusan Hukum. Apabila kamu siap menjadi pembaru hukum dan melakukan perubahan, maka Universitas Medan Area adalah Universitas yang tepat untuk kamu.