Pembuktian Perjanjian Lisan

Perjanjian merupakan salah satu hubungan hukum yang sering dilakukan dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer) perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap orang lain. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPer yang terdiri dari syarat subyektif dan syarat obyektif. […]

Saksi Mahkota dalam Pembuktian Pidana

Dalam kapasitasnya sebagai instrumen hukum publik yang mendukung pelaksanaan dan penerapan ketentuan hukum materil maka KUHAP sebagai hukum formil telah memiliki sistem pembuktian tersendiri yang mengacu pada alat bukti yang sah sebagaimana diterangkan dalam pasal 184 KUHAP, yaitu yang dimaksud alat bukti yang sah adalah : a).keterangan saksi ; b).keterangan ahli ; c). surat ; […]

Saksi Mahkota dalam Pembuktian Pidana

Dalam kapasitasnya sebagai instrumen hukum publik yang mendukung pelaksanaan dan penerapan ketentuan hukum materil maka KUHAP sebagai hukum formil telah memiliki sistem pembuktian tersendiri yang mengacu pada alat bukti yang sah sebagaimana diterangkan dalam pasal 184 KUHAP, yaitu yang dimaksud alat bukti yang sah adalah : a).keterangan saksi ; b).keterangan ahli ; c). surat ; […]

Mengenal Sistem Hukum Pembuktian Perdata

Hukum Pembuktian merupakan bagian terpenting dan kompleks dalam proses litigasi sebab pembuktian berkaitan dengan kemampuan merangkai atau mengkonstruksikan kejadian atau peristiwa masa lalu ( past event) sebagai suatu kebenaran (truth). Namun, kebenaran yang dicari dalam sistem hukum sangat berbeda dengan kebenaran dalam sistem hukum pidana, dalam sistem hukum pembuktian perdata kebenaran sangat relatif bahkan sangat […]

Jangka waktu Keautentikan Akta Notaris

Keautentikan akta notaris adalah proses yang dilakukan oleh seorang notaris untuk memastikan bahwa dokumen yang dibuatnya benar-benar sah dan otentik. Jangka waktu keautentikan akta notaris dapat bervariasi tergantung pada jenis dokumen yang dibuat dan peraturan hukum di negara masing-masing. Namun, umumnya, keautentikan akta notaris memiliki jangka waktu yang tetap dan berlaku untuk waktu yang lama. […]

Asas Praduga Tak Bersalah dalam KUHAP

Asas praduga tak bersalah merupakan salah satu prinsip hukum yang sangat penting dalam sistem peradilan di Indonesia. Asas ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia, memastikan keadilan, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Asas praduga tak bersalah menyatakan bahwa seseorang dianggap tidak bersalah […]

Pahami Pendaftaran Hak Atas Tanah

Pendaftaran tanah mempunyai arti penting dan mempunyai manfaat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pendaftaran tanah merupakan amanat yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomro 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) guna menjamin kepastian hukum bagi para pemilik ha katas tanah sebagaimana dimaksud Pasal 19 UUPA. Ketentuan lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan pendaftarannya tanah diatur […]

Bagaimana Penerapan Prinsip Ultra Petita Dalam Hukum Acara

Penerapan prinsip ultra petita dalam hukum acara di Indonesia cukup banyak menjadi perbincangan dan perdebatan. Putusan Hakim sebagai proses akhir dalam penegakan hukum merupakan hal yang paling problematis, dilematis dan mempunyai tingkat kontroversi yang tinggi. Upaya untuk mencari, menemukan dan menerapkan hukum inilah yang kerapkali menimbulkan rasa tidak puas terhadap para pihak hingga di kalangan […]

Aset dari Kasus Indra Kenz Dikembalikan Kepada Korban

Kasus investasi bodong binary option berlanjut ke tingkat banding, karena Terdakwa tidak puas dengan putusan tingkat pertama yang salah satu putusannya terkait aset dari Terdakwa Indra Kenz yang dirampas oleh negara. Beberapa waktu lalu tepatnya tanggal 10 Januari 2023, Pengadilan Tinggi Banten melalui amar putusannya nomor 17/ Pid.Sus/2022/PT.BTN mengabulkan permintaan banding soal aset sitaan dari […]

Pahami apa itu Gugatan Prematur

Secara sederhana, gugatan prematur adalah salah satu variasi jenis gugatan yang mengandung cacat formil karena itu gugatan belum dapat diterima pengadilan. Terkait gugatan prematur lebih lanjut, Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek (hal. 111) menerangkan bahwa putusan hakim tidak selalu mengabulkan gugatan untuk seluruhnya, namun dapat pula gugatan […]