Year: <span>2023</span>

Eksekusi sebagai salah satu tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara dan memiliki peran yang sangat penting bagi sempurnanya proses peradilan perdata yang membutuhkan pelaksanaan putusan secara paksa. Eksekusi termasuk dalam tata tertib beracara yang diatur dalam Het Heterziene Inlandsch Reglement (HIR) atau Rechtsreglement Buitengewesten (RBg), merupakan proses terakhir […]

Pada dasarnya penggelapan dan penipuan diatur dalam pasal-pasal yang berbeda dalam KUHP yang lama yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan serta UU 1/2023 yang mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan,yakni pada tahun 2026. Jadi, untuk menjerat pelaku penggelapan dan penipuan pasal berapa dalam KUHP dan UU 1/2023? Berikut ini kami jelaskan satu […]

Pada dasarnya, penipuan online merupakan tindak pidana yang sama dengan penipuan konvensional yang diatur baik dalam KUHP lama yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan dan RKUHP 2022 yang telah mendapatkan persetujuan bersama antara Presiden dan DPR (“RKUHP”) yang mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, yakni pada tahun 2025 mendatang. Adapun UU […]

Pasal 412 ayat (1) dan (2) UU 1/2023 menentukan bahwa setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II yaitu Rp10 juta.  apabila ada pengaduan dari suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan atau orang tua […]

Pengertian Badan Usaha Milik Daerah atau yang disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Pada tahun 1974, dalam UU 5/1974 diatur dua bentuk BUMD, yakni perusahaan daerah dan perseroan terbatas. BUMD yang berbentuk perusahaan daerah tunduk pada ketentuan UU 5/1962. Sedangkan BUMD yang berbentuk perseroan terbatas tunduk pada […]

Pengajuan pembatalan arbitrase menjadi suatu hal yang penting mengingat tidak banyak penegak hukum yang mengetahui prosedur atau ketentuan tentang pengajuan pembatalan putusan arbitrase. Sebagaimana telah dijelaskan dalam artikel sebelumnya yang berjudul “Pembatalan Putusan Arbitrase”, pembatalan putusan arbitrase diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, sesuai dengan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase […]

Orang yang mendorong, menolong, atau memberi bantuan/sarana terhadap orang yang akan bunuh diri dilarang menurut ketentuan KUHP lama yang masih berlaku pada saat ini diterbitkan dan RKUHP 2022 yang telah mendapatkan persetujuan bersama antara Presiden dan DPR (“RKUHP”) yang mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan,yakni pada tahun 2025 yaitu:Artikel Terkait : Menurut Andi […]