Gunstigste Bepalingen adalah istilah yang digunakan dalam hukum untuk mengacu pada ketentuan-ketentuan yang paling menguntungkan atau menguntungkan bagi pihak tertentu dalam suatu perjanjian atau kontrak. Ketentuan ini biasanya dirancang untuk melindungi kepentingan pihak yang lebih lemah atau memberikan keuntungan tambahan kepada pihak tertentu. Dalam konteks hukum perjanjian, Gunstigste Bepalingen sering kali digunakan untuk mengatur hak […]
Continue ReadingBagaimana Eksekusi Putusan Deklaratoir
Dalam sistem hukum Indonesia, putusan deklaratoir merupakan salah satu jenis putusan yang diberikan oleh pengadilan. Putusan ini bertujuan untuk menyatakan atau mendeklarasikan hak atau status hukum suatu pihak. Namun, putusan deklaratoir ini tidak memberikan sanksi atau perintah kepada pihak yang kalah dalam perkara. Meskipun putusan deklaratoir tidak memberikan sanksi, namun putusan ini tetap memiliki kekuatan […]
Continue ReadingEksekusi riil
Eksekusi riil adalah langkah penting dalam mencapai kesuksesan. Banyak orang memiliki ide-ide brilian dan rencana yang hebat, tetapi hanya sedikit yang benar-benar mampu mewujudkannya. Eksekusi riil adalah tentang mengambil tindakan nyata untuk mewujudkan rencana tersebut. Pertama-tama, eksekusi riil melibatkan membuat rencana yang jelas dan terperinci. Rencana ini harus mencakup tujuan yang spesifik, langkah-langkah yang harus […]
Continue ReadingApa itu Feodalisme
Feodalisme adalah sistem politik dan sosial yang dominan di Eropa pada Abad Pertengahan. Sistem ini didasarkan pada hubungan hierarki antara penguasa dan rakyatnya. Penguasa, yang biasanya adalah seorang bangsawan atau tuan tanah, memberikan perlindungan dan keamanan kepada rakyatnya dalam pertukaran atas pelayanan dan ketaatan mereka. Feodalisme dimulai pada abad ke-9 dan berlangsung hingga abad ke-15. […]
Continue ReadingApa itu Tindak Pidana Pemerkosaan
Tindak Pidana Pemerkosaan adalah salah satu jenis kejahatan seksual yang sangat serius dan melanggar hak asasi manusia. Pemerkosaan adalah tindakan memaksa atau melakukan hubungan seksual dengan seseorang tanpa persetujuan dari korban. Tindak pidana ini termasuk dalam kategori kejahatan yang sangat keji dan dapat menyebabkan trauma fisik dan psikologis yang serius bagi korban. perbuatan itu dapat […]
Continue ReadingTindak Pidana Persekusi
Tindak Pidana Persekusi adalah tindakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan untuk menganiaya, menyakiti, atau merugikan orang lain secara fisik, mental, atau emosional. Tindak pidana ini sering kali dilakukan oleh individu atau kelompok yang memiliki kekuasaan atau pengaruh yang kuat terhadap korban. Tindak Pidana Persekusi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti […]
Continue ReadingApa itu Perampasan
Perampasan adalah tindakan mengambil atau merebut sesuatu secara paksa atau dengan kekerasan dari pemiliknya. Tindakan ini sering kali dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk merugikan orang lain. tindakan tersebut dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik dalam konteks kriminal maupun dalam konteks politik atau sosial. Dalam konteks kriminal, sering kali terjadi dalam bentuk […]
Continue ReadingDasar Hukum Cessie
Cessie adalah suatu perjanjian yang dilakukan antara pemberi hutang (cedent) dengan penerima hak (cessionaris) yang mengalihkan hak tagihannya kepada penerima hak. Dasar hukum Cessie di Indonesia diatur dalam Pasal 1170 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa “hak tagih dapat dialihkan kepada orang lain dengan suatu perjanjian”. Cessie memiliki beberapa dasar hukum yang mengatur […]
Continue ReadingPengumuman Libur Natal dan Tahun Baru 2024
Berdasarkan surat edaran Rektor Universitas Medan Area No : 3762/UMA.12/XII/2023 perihal Libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2024, maka dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :Bahwa pada tanggal 25 Desember 2023 merupakan libur Hari Raya Natal maka kegiatan pelayanan administrasi dan pelayanan akademik di lingkungan Universitas Medan Area diliburkan. Bahwa pada tanggal 26 Desember […]
Continue ReadingKedudukan Wakil Presiden Menurut Hukum Tata Negara
Kedudukan Wakil Presiden dalam Hukum Tata Negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 12B UUD 1945 menyebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan oleh rakyat dalam pemilihan umum. Wakil Presiden memiliki kedudukan yang sama dengan Presiden, namun memiliki peran yang lebih terbatas. Wakil Presiden bertindak sebagai pengganti […]
Continue Reading