Kerahasiaan data pasien diatur dalam 4 Undang-Undang dan 1 Peraturan Menteri. Pengurus Besar (PB) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menegaskan jika mengungkap identitas orang terinfeksi virus Covid-19 tidak bertentangan dengan hukum. Pasal 57 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 (UU Kesehatan): (1) Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan. […]
Continue ReadingWisuda Program Sarjana dan Magister UMA Periode II Tahun 2021
Universitas Medan Area menggelar upacara wisuda luring Sarjana dan Magister Periode II Tahun 2021 dengan mentaati protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 pada hari Rabu dan Kamis 24-25 November 2021 bertempatan di Gelanggang Kampus I Universitas Medan Area Jl. Kolam No. 1 Medan Estate. Dalam kesempatan ini, Rektor UMA Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng M.Sc menyampaikan, dalam periode ini […]
Continue ReadingSyarat – Syarat Menjadi Pahlawan
Dokter yang gugur dalam perjuangan melawan pademi Covid-19 pantaslah disebut sebagai Pahlawan Kemanusiaan. Berikut ini merupakan aturan hukum mengenai Pahlawan Nasional berdasarkan Hukum Positif Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan (“UU No. 20/2009”), pahlawan nasional adalah gelar yang diberikan kepada warga […]
Continue ReadingKunjungan Wakil Bupati Deli Serdang ke Kebun Percobaan UMA
Wakil Bupati Deli Serdang lakukan kunjungan kerja ke Universitas Medan Area. Kunjungan kali ini Wakil Bupati Deli Serdang hadir di melihat kebun percobaan di Universitas Medan Area didampingi Ketua Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim Drs. M. Erwin Siregar, MBA dalam rangka meninjau hasil dari kebun percobaan di kampus UMA (25/11/2021). Lokasi kunjungan pertama adalah kebun tempat […]
Continue ReadingPerbedaaan Karantina Wilayah dan PSBB
PSBB ditetapkan oleh Menteri Kesehatan berkoordinasi dengan Kepala Gugus Tugas Covid-19 bersama Kepala Daerah daerah atas dasar hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 (UU Kekarantinaan Kesehatan). Namun, masih ada pihak yang tak puas dengan keputusan Kepala Negara yang hanya menerapkan PSBB. Beberapa elemen meminta Jokowi melaksanakan karantina wilayah untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Dalam […]
Continue ReadingEX Aequo et Bono
Ex aequo et bono berasal dari bahasa Latin. Kamus Juridisch Latin karya GRW Gokkel dan N van der Wal mendefinisikan secara singkat frase tersebut sebagai “menurut keadilan”. Dalam literatur berbahasa Inggris, ini sering diartikan sebagai “according to the right and good”, atau “from equity and conscience”. Sesuatu yang diputuskan menurut ex aequo et bono adalah […]
Continue ReadingPemindahan Ibukota Jakarta Berdasarkan Perspektif Hukum
Ketua Bidang Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Fitra Arsil, mengatakan pemindahan Ibukota Jakarta tak semata berimplikasi pada keuangan tetapi juga hukum. Dalam konstitusi, setidaknya ada dua pasal yang menyinggung Ibukota negara. Pasal 2 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di Ibukota negara. Lalu, ada Pasal 23G […]
Continue ReadingKejaksaan Republik Indonesia
Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang […]
Continue ReadingTestimonium de auditu
Testimonium de auditu yaitu kesaksian tentang hal yang didengar dari orang lain; keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan, yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari orang lain dan bukan pengalaman sendiri. Keterangan seorang saksi yang bersumber dari cerita atau keterangan yang disampaikan orang lain kepadanya adalah: a. Berada di […]
Continue ReadingPenyalahgunaan wewenang
Salah-satu asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah asas larangan deternment de pouvoir (penyalahgunaan wewenang).Awal mula populernya istilah douternement de pouvoir dikalangan dunia hukum berasal dari suatu badan peradilan yang secara khusus diperuntukan bagi penyelesaian sengketa administrasi Negara, yang terkenal dengan sebutan Conseil d’Etat yang terdapat di Perancis. Badan ini berfungsi sebagai penasihat administrasi maupun menjalankan […]
Continue Reading