Pemerintah telah melonggarkan sektor transportasi umum di masa transisi menuju new normal atau adaptasi kebiasaan baru. Kini, masyarakat dapat bepergian menggunakan transportasi umum seperti pesawat hingga kereta api secara bebas. Asalkan penumpang membawa surat rapid test atau tes swab PCR yang menunjukkan hasil negatif corona. Aturan tersebut tercantum dalam Ketentuan huruf F ayat (2) huruf […]
Continue ReadingPerlindungan Saksi Dan Korban Oleh LPSK
Perlindungan terhadap saksi dan korban diberikan berdasarkan beberapa asas seperti yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yaitu: penghargaan atas harkat dan martabat, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif, dan kepastian hukum. Sebelum saksi dan korban bisa mendapatkan perlindungan hukum dari LPSK, mereka harus melewati beberapa prosedur yang telah ditetapkan oleh LPSK disamping […]
Continue ReadingSeorang Ayah melakukan kekerasan kepada Anak Demi Orang lain
Kekerasan dalam rumah tangga (“KDRT”) berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (“UU 23/2004”) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan […]
Continue ReadingAkses Rumah Tertutup Bangunan Tetangga
Jalan Umum adalah Jalan yang dipertuntukkan bagi lalu lintas umum. Pendirian bangunan di atas jalan umum tanpa hak dan merugikan kepentingan umum dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Mendirikan bangunan di atas jalan umum tanpa hak adalah merugikan kepentingan umum, sehingga orang yang dirugikan berhak menuntut ganti kerugian atas akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. […]
Continue ReadingHet Recht Hink Achter De Feiten AAN
Pengertian motto hukum Belanda “het recht hink achter de feiten aan” jika dipandang dari segi leksikal yaitu dapat dijabarkan sebagai berikut : 1. Het, merupakan kata sandang dalam bahasa Belanda yang mana kata sandang ini digunakan sebagai kata sandang pada kata yang bersifat tunggal (singular). 2. Recht, jika ditransalatikan ke dalam bahasa Inggris sepadan dengan […]
Continue ReadingParliamentary Threshold
Parliamentary threshold (PT) direncanakan naik dari 4 persen menjadi 7 persen pada Pemilu 2024. Besaran itu tercantum dalam draf RUU Pemilu yang sudah disusun badan keahlian DPR (BKD). Penyusunan draf itu kini sudah tuntas. Rencananya, draf RRU tersebut dibahas oleh Komisi II DPR mulai pekan depan. ”Bahannya sudah ada,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR […]
Continue Reading
Penandatanganan MOU & MOA Pascasarjana dan Magister Ilmu Hukum Dengan DPC PERADI MEDAN
Pascasarjana Universitas Medan Area mengadakan kerjasama dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Medan. Penandatanganan yang dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2021 di Gedung Pascasarjana, jalan Setia Budi No. 79B Medan. Kegiatan penandatanganan ini dihadiri oleh Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K, MS (Direktur Pascasarjana), Dr. M. Citra Ramadhan, SH., MH (Kaprodi MH), Anggreini Atmei Lubis, SH., […]
Continue ReadingBolehkah Polisi Memukul Demonstran di muka umum
Hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum memang dilindungi oleh konstitusi, yakni dalam Pasal 28E UUD 1945. Lebih jauh mengenai mekanisme pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum diatur dalam UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (“UU 9/1998”). Pemerintah memberikan amanat kepada Polri dalam Pasal 13 ayat (3) […]
Continue ReadingBeberapa Masalah Pidana Mati Di Indonesia
Berikut Beberapa Masalah Pidana Hukuman Mati di Indonesia 1. Adanya stigma yang melekat di masyarakat. Tatkala sebuah kasus telah mencapai vonis mati, susah bagi hakim untuk menurunkan hukuman. 2. Adanya Maaladministrasi saat Eksekusi Pidana Mati Ombudsman RI menemukan malaadministrasi atas eksekusi Humphrey alias Jeff. Mereka menyebutkan eksekusi seharusnya ditunda, sebab kala itu Jeff sedang mengajukan […]
Continue ReadingApa itu Tapera?
Penyelenggaraan pungutan iuran Tapera diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tenteng Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (PP Tapera 2020). Pemerintah lewat BP Tapera mewajibkan perusahaan pemberi kerja untuk menyetorkan iuran wajib Tapera paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Pungutannya dilakukan lewat pemotongan gaji pekerja (potong gaji karyawan). Iuran Tapera yang ditetapkan yakni sebesar […]
Continue Reading