Banyak masyarakat salah pengertian mengenai materai dalam sebuah perjanjian. Masyarakat menganggap bahwa “Materai” adalah hal wajib dalam sebuah perjanjian. Seakan-akan materai adalah syarat utama jadi apabila materai tidak ada maka perjanjian tidak sah. Apakah perjanjian tanpa materai tetap sah? Mengenai sahnya suatu perjanjian yang telah diatur dalam Pasal 1320 BW/KUH Perdata, di mana suatu perjanjian […]
Continue ReadingPerlindungan Hukum Bagi Korban Kecelakaan Penerbangan
Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara (Penerbangan ) Pasal 3, besarnya ganti kerugian terhadap penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap atau luka-luka yaitu sebagai berikut : 1. Penumpang yang meninggal dunia di dalam pesawat udara (penerbangan) karena akibat kecelakaan pesawat udara (penerbangan) atau kejadian yang semata-mata ada […]
Continue ReadingAbu Janda & Kasus-Kasusnya yang tak Selesai
Pada hari senin, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri memeriksa Permadi Arya alias Abu Janda atas cuitan ‘Islam adalah agama arogan’ yang ia unggah di Twitter. Pengaduan dilayangkan oleh Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) dengan dengan Nomor: LP/B/0056/I/2021/Bareskrim tanggal 29 Januari 2021. Permadi dituding melanggar Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor […]
Continue ReadingPenyelesaian Hukum Pada Kendaraan Cicilan / Kredit Hilang
Menurut undang-undang, perikatan antara pembeli (debitur) dan pihak penjual (kreditur) telah hapus karena kendaraan yang penjual beli telah hilang di luar kesalahan pembeli. Lebih jelas lagi, Pasal 1381 KUH Perdata yang mengatur tentang hapusnya perikatan, mengatur bahwa: “Perikatan hapus karena pembayaran; karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan; karena pembaharuan hutang; karena perjumpaan […]
Continue Reading
Universitas Medan Area dengan Universiti Sains Islam Malaysia Mengadakan MoU
Penandatanganan kerjasama MoU Universitas Medan Area dengan Universti Sains Islam Malaysia yang dilasanakan secara daring di Platform Zoom dalam menjalin kerjasama mitra Program Kompetisi Kampus Merdeka. Penandatanganan kerjasama dihadiri oleh Rektor Universitas Medan Area Prof. Dr. Dadan Ramdan M.Eng., M.Sc., Wakil Rektor Bidang Akademik Dr. Ir. Siti Mardiana M.Si, Wakil Rektor Bidang Kerjasama Dr. Ir. […]
Continue ReadingJerat Hukum Bagi Pihak yang Menghalangi Kegiatan Agama
Pada dasarnya Negara Republik Indonesia menjamin kebebasan beragama setiap orang dan hak setiap orang untuk beribadah sesuai dengan agama. Hal ini tercermin dari beberapa pasal dalam peraturan perundang-undangan berikut ini: 1. Pasal 28 E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”) “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih […]
Continue ReadingApa itu Self -Plagiarism?
Berdasarkan penjelasan Soelistyo dalam ‘Plagiarism: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika’ seperti dilihat di Panduan Antiplagiarisme pada situs Perpustakaan Universitas Gajah Mada (UGM), ada empat tipe plagiarisme, yakni plagiarisme kata demi kata, plagiarisme atas sumber, plagiarisme kepengarangan dan self-plagiarism. Dia menyebut self-plagiarism terjadi ketika penulis mempublikasikan satu artikel pada lebih dari satu redaksi publikasi dan mendaur […]
Continue ReadingTeori-Teori Penyebab Korupsi
Pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Praktik- praktik tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia hampir setiap hari diberitakan oleh media massa. […]
Continue ReadingPERPRES MIRAS dan Polemiknya
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Dalam aturan tersebut, Jokowi kembali membuka bidang usaha yang sebelumnya masuk Daftar Negatif Investasi (DNI). Salah satunya, yaitu membuka kembali investasi minuman beralkohol atau minuman keras dan minuman alkohol yang terbuat dari anggur. Adapun berikut persyaratan pelaku […]
Continue ReadingSyarat-syarat yang diperlukan untuk amandemen UUD 1945
Sekitar akhir tahun 2019, perpolitikan Tanah Air sempat diramaikan dengan munculnya wacara amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Salah satu wacana yang menuai sorotan ialah masa jabatan presiden menjadi tiga periode yang disuarakan anggota DPR dari Fraksi NasDem. Wacana tersebut mendapat penolakan dari berbagai pihak, mulai dari Demokrat, PKS, Golkar, hingga Pak Presiden Jokowi. Minggu ini, […]
Continue Reading