Apa itu Program Legislasi Nasional?

Program Legislasi Nasional (prolegnas) adalah instrumen perencanaan program pembentukanundang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Prolegnas merupakan tahapan proses perencanaaan penyusunan undang-undang yang disusun dalam skala prioritas program pembentukan undang-undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional.

 

Daftar Penyusunan Prolegnas?

Ada 8 hal yang menjadi dasar penyusunan program legislasi nasional, yakni :

  1. Perintah UUD NKRI tahun 1945.
  2. Perintah TAP MPR RI
  3. Perintah UU lainnya
  4. Sistem Perencanaan pembangunan nasional
  5. Rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN)
  6. Rencana pembangunan jangka menengan ( RPJM)
  7. Rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR.
  8. Aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.

Muatan Prolegnas

Prolegnas memuat program pembentukan undang-undang yang terdiri dari :

  • Judul RUU
  • Materi yang diatur
  • Keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Materi yang diatur dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya merupakan keterangan mengenai konsepsi rancanagan undang-undang yang terdiri dari :
a. Latar belakang dari tujuan penyusunan
b. Sasaran yang ingin diwujudkan
c. Jangkauan dan arah pengaturan

Kewenangan, Jenis & Mekanisme

Kewenangan untuk menyusun prolegnas dilaksanakan  oleh DPR dan pemerintah. Prolegnas ditetapkan menjadi dua yakni untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan RUU. Prolegnas jangka menengah ditetapkan untuk 5 tahun dan prolegnas tahunan ditetapkan untuk jangka satu tahun. Penyusuan dan penetapan prolegnas jangka menengah dilakukan pada awal masa keanggotaan DPR sebagai prolegnas untuk jangka waktu 5 tahun penyusunan dan penetapan prolegnas prioritas tahunan sebagai pelaksanaan prolegnas jangka menengah dilakukan setiap tahun sebelum penetapan RUU APBN. Hasil penyusunan prolegnans antara DPR dan pemerintah disepakati menjadi prolegnas dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPR dan ditetapkan dengan keputusan DPR.

Daftar Kumulatif Terbuka

Daftar kumulatif terbuka merupakan daftar rancangan undang-undang tertentu yang dapat diajukan berdasarkan kebutuhan. Dalam prolegnas dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri dari :

  1. Pengesahan perjanjian internasional tertentu.
  2. Akibat putusan mahkamah konstitusi
  3. Anggaran pendapatan dan belanja negara
  4. Pembentukan, pemekaran,dan penggabungan daerah prov dan/atau/kab/kota.
  5. Penetapan/pencabutan perppu.

Dalam keadaan tertentu, DPR atau presiden dapat mengajukan RUU diluar Prolegnas dalam hal untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam dan keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *