Omnibus LAW RUU Cipta Kerja telah resmi menjadi Undang-Undang

 

DPR ( Dewan Perwakilan Rakyat ) telah meresmikan Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang, Senin (05/10/2020).  Di sisi lain, pengesahan tersebut mendapat  penolakan dari berbagai elemen masyarakat, Terutama Fraksi dari Partai Demokrat yang memilih WALK OUT dari rapat tersebut.  Hal itu disebabkan  akan menjadi dampak buruk bagi tenaga kerja atau buruh.

Asal Mula Omnibus Law

Istilah Omnibus Law bermula saat pidato pertama Presiden RI (Ir.H. Joko Widodo) ketika dilantik menjadi Presiden RI untuk periode kedua , Minggu (20/10/2019). Pada isi pidatonya, Jokowi membahas konsep hukum perundangan  yang disebut omnibus law dan mengajak DPR untuk membahas 2 undang-undang . Regulasi baru ini, direncanakan menggunakan konsep omnibus law yaitu  suatu undang-undang yang membidik satu isu besar dan dapat mengubah undang-undang sebelumnya. UU ini diproyeksikan akan menyederhanakan sekitar 79 UU dan 1244 pasal menjadi 15 bab dan 174 pasal saja yang mencakup berbagai klaster.

Setelah  muncul dipermukaan, sebagian masyarakat menganggap RUU ini problematik, Ombudsman RI mengkritik RUU Cipta Lapangan Kerja karena dinilai minim memuat partisipasi publik. Kritik ini juga diikuti dengan demo para buru di beberapa daerah. DPR tetap menggodok RUU Cipta  Lapangan Kerja dan melanjutkan RUU ini ke Badan Legislasi ( Baleg) DPR pada tanggal 02 April 2020 untuk pembahasan tahap pertama. 2 Minggu setelahnya , Baleg DPT sepakat untuk membentuk panitia (panja) RUU Cipta Kerja yang idealnya berfungsi sebagai penerima aspirasi masyarakat. Saat Pandemi memburuk, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menunda pembahasan  klaster ketenagakerjaan dengan dalih persiapan substansi. Pada tanggal 30 April 2020, RUU Cipta kerja kembali ditolak para buruh melalui aksi demonstrasi besar-besaran menjelang Hari Buruh Internasional pada tanggal 01 Mei 2020.

Pada tanggal 18 Agustus 2020, DPR membentuk tim peremus (Timus) yang tersusun atas pimpinan DPR,beberapa anggota Baleg & Panja, serta gabungan dari beberapa serikat pekerja. RUU  Cipta Kerja terus dipercepat, meski masih ada penolakan. pada akhir september 2020 perencanaan telah mencapai tahap 2 yang dilanjutkan oleh timus secara tertutup. Aalasan utama percepatan ini adalah karena urgensi pemulihan eknomi ditengah pandemi Covid-19 saat ini. Baleg DPR RI bersama pemerintah dan DPD RI mengadakan rapat terakhir sebelum pengesahan RUU Cipta Kerja pada malam akhir tanggal 4 oktober 2020, Rapat di mulai sekitar pukul 21:00 WIB dan sampai mendekati pukul 00.000 WIB. Pada tanggal 5 oktober 2020 , DPR secara resmi mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang melalui Rapat Paripurna DPR RI. Adapun aliansi buruh berencana mogok besar-besaran dan unjuk rasa secara serentak di berbagai kota.

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *