6 Transformasi Cara Berhukum

Tidak mungkin dihindari. Perubahan perilaku berhukum yang semakin membutuhkan teknologi digital. Perlu untuk segera beradaptasi sebaik mungkin. Wabah Covid-19 memaksa sejumlah adaptasi cepat di berbagai sektor kehidupan. Termasuk cara-cara kepatuhan dan penegakkan hukum. Mulai dari pelayanan publik urusan hukum sampai dengan bisnis jasa hukum harus melakukan penyesuaian. Kebanyakan jalan keluar yang tersedia memanfaatkan teknologi digital.

Richard Susskind, pengamat hukum asal Inggris telah banyak memprediksi perubahan cara berhukum mengikuti kemjuan teknologi. Dua judul buku terbaru karyanya, Tomorrow’s Lawyers dan Online Courts and The Future of Justice susskind.com menjelaskan sangat baik perubahan tersebut.

Wabah Covid-19 yang melumpuhkan dunia global hari ini seolah memperjelas prediksinya. Keharusan dan kebutuhan transformasi segera berbagai pemanfaatan teknologi untuk praktik berhukum. “It is impossible to avoid the technology tidal wave,” tulis Susskind dalam bukunya.

Berikut catatan hukumonline atas berbagai transformasi cara berhukum yang menonjol sepanjang wabah Covid-19 di Indonesia. Beberapa sudah berlangsung sebelum wabah dan makin terasa dibutuhkan. Selebihnya bisa dikatakan terobosan darurat karena mendesak di tengah pandemi. Namun, tak menutup kemungkinan akan menjadi permanen pasca Covid-19 berlalu.

1.Persidangan Pengadilan

Mahkamah Agung (MA) sudah meluncurkan e-court dan e-litigasi sejak tahun 2018. Momen Hari Ulang Tahun ke-74 MA tahun lalu bahkan meresmikan penerapan sistem peradilan secara elektronik (e-litigation). Peluncuran aplikasi e-litigasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.1 Tahun 2019 tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Sistem e-Litigasi itu dimaksudkan untuk perkara selain perkara pidana. Ruang lingkupnya menjalankan proses persidangan secara elektronik. Mulai dari pertukaran dokumen persidangan (gugatan, permohonan, perlawanan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan), pembuktian, pengucapan putusan, hingga pengiriman putusan kepada para pihak secara elektronik.

Tak disangka, wabah Covid-19 menuntut solusi teknologi agar persidangan pidana tetap bisa berjalan. Persidangan perkara pidana dengan telekonferensi video dilakukan sejak tanggal 24 Maret. “Persidangan dengan cara tersebut dilakukan untuk melaksanakan petunjuk MA baik Surat Edaran MA No. 1 Tahun 2020 maupun Surat Edaran Sekretaris MA No. 1 Tahun 2020,” ungkap Djuyamto, Humas PN Jakarta Utara.

Sidang perkara pidana dengan telekonferensi ini bukan kewajiban. MA memberikan keleluasaan Pengadilan memilih cara yang paling tepat untuk kepentingan pencari keadilan. Sejumlah Pengadilan di Jakarta berinisiatif menerapkan persidangan perkara pidana dengan menggunakan telekonferensi video.

Memang belum semua Pengadilan memiliki teknologi pendukung Masih perlu koordinasi lebih lanjut lintas sektoral untuk menyiapkan semua kebutuhan ini. Setidaknya cara ini mendapat dukungan pihak Kejaksaan Agung.

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin meminta seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi mendorong persidangan perkara pidana secara online. Burhanuddin menginginkan pelaksanaannya di seluruh kejaksaan tinggi se-Indonesia. Kejaksaan diminta bekerja sama dengan inisiatif yang sudah digagas Pengadilan.

Belakangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta telah memilih langkah serupa. Bukan tidak mungkin akan terbit regulasi permanen soal persidangan dengan telekonferensi video. Sistem e-litigasi bisa menjadi praktik normal baru pasca wabah Covid-19.

2. Rapat Umum Pemegang Saham

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberi izin penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) oleh Perusahaan Terbuka atau Emiten dengan pemberian kuasa secara elektronik. Cara ini disebut e-Proxy. Sementara sistem e-RUPS disediakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan Pelaksanaan RUPS seperti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Merujuk Pasal 77 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas (UU PT), ada landasan hukum pelaksanaan RUPS secara daring atau online. Ada tiga bentuknya yaitu menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lain. Syarat formil yang harus dipenuhi e-RUPS adalah seluruh peserta RUPS harus bisa melihat dan mendengar yang terjadi dalam RUPS. Selain itu mereka harus dapat berpartisipasi langsung dalam rapat.

Sedangkan e-Proxy adalah cara baru berdasarkan POJK Nomor 15/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. POJK ini mengubah POJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan Terbuka.

Penerbitan POJK tersebut untuk meningkatkan partisipasi pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Terutama untuk mencapai kuorum kehadiran. Pemegang saham dapat melakukan pemberian kuasa secara elektronik kepada pihak ketiga untuk mewakilinya hadir dan memberikan suara dalam RUPS.

“Dari sisi Konsultan Hukum tentunya sangat mendukung terobosan yang dilakukan di tengah-tengah situasi Covid-19 ini,” kata partner dari kantor hukum Assegaf Hamzah & Partners, Mohammad Renaldi Zulkarnaen.

3.Tanda Tangan Elektronik

Sudah sekira 10 tahun yang lalu UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengakui keabsahan penandatanganan suatu kontrak secara elektronik. Pengaturan lebih lanjut di PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik bahkan memiliki Bab V khusus tentang Tanda Tangan Elektronik.

Pasal 11 ayat (1) UU ITE jelas menyebut bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah. Hanya saja anggapan soal kekuatan pembuktian di persidangan masih jadi perdebatan.

Mahkamah Agung belum juga menerbitkan petunjuk tentang pemeriksaan tandatangan elektronik. Kini, saat berbagai kontrak sulit ditandatangani basah karena pembatasan sosial, tentu tanda tangan elektronik termasuk solusi. Sangat mungkin tanda tangan elektronik akan semakin diperkuat dengan petunjuk teknis MA untuk pemeriksaan dalam sidang perkara. Manfaat tanda tangan elektronik menjadi sangat terbukti untuk ikut mendukung e-court dan e-litigasi yang diusung MA.

4.Praktik Kantor Advokat

“Sepertinya kami tidak perlu ruangan kantor yang besar lagi,” kata Senior Partner Guido Hidayanto & Partners, Mohamad Kadri. Kadri mengakui aktifitas working from home (WFH/bekerja dari rumah) besar-besaran akibat wabah Covid-19 menjadi pengalaman baru termasuk untuk law firm.

Ternyata produktifitas kerja lawyer tetap bisa terjaga dengan efisiensi waktu. Misalnya waktu perjalanan ke kantor bisa dipangkas dan dialihkan pada pekerjaan lain. Apalagi pekerjaan dilakukan dari rumah. “Saya sampai tidak merasa lelah sudah meeting berjam-jam dari rumah lewat telekonferensi video,” kata Kadri berbagi pengalamannya.

Kadri melihat ada banyak hal yang berhasil dibuktikan dengan pemanfaatan teknologi untuk bekerja selama wabah Covid-19. Partner dari Kantor Hukum ADCO Law, Dendi Adisuryo membenarkan hal itu. “Sekarang kita makin menyadari, cara memberi instruksi kerja lewat e-mail ketika di kantor pun sama saja dengan e-mail yang kita kirim saat ini dari rumah masing-masing,” ujar Dendi.

Ia mengaku ADCO Law sudah lama memungkinkan WFH bagi para lawyer mereka. Hanya saja biasanya karena kondisi khusus seperti alasan kesehatan atau darurat. Itu pun tidak untuk durasi yang panjang hingga berhari-hari. Mereka yang WFH tidak perlu menggunakan jatah cuti dan laporan hasil kerjanya dianggap sebagai kehadiran kerja. Kali ini Dendi melihat ternyata WFH bisa berfungsi baik untuk durasi yang lama.

“Saya bercita-cita membangun law firm yang para lawyer bisa bekerja dari mana saja. Kondisi Covid-19 ini membuat saya semakin yakin mewujudkannya,” ungkap Dendi. Ia merasa semakin dekat dengan targetnya. Dendi mengaku sedang mempertimbangkan hasil laporan kinerja selama WFH ini untuk inovasi kerja di ADCO saat wabah Covid-19 berlalu.

“Ini berpotensi menjadi model bisnis yang baru bagi AHP karena ternyata bisa tetap bekerja dengan bagus dari rumah,” kata Bono Daru Adji, Managing Partner Assegaf Hamzah & Partners kepada hukumonline. Ia menyatakan terjadi peningkatan kinerja para personel mereka.

Bono mengatakan pengeluaran terbesar dari law firm adalah gaji dan sewa fasilitas operasional. Termasuk fasilitas kantor di gedung kawasan bisnis. Semakin besar law firm, semakin luas area kantor yang harus disediakan. Tentu saja fleksibilitas kerja di luar kantor yang teruji membuat law firm lebih yakin menggunakan pola baru.

Termasuk pula model finansial yang akan disesuaikan. Bukan tidak mungkin berdampak pada efisiensi biaya operasional hingga akhirnya biaya jasa bagi klien. Tentu saja klien akan menyambutnya positif.

5.Praktik Kantor Notaris

Para notaris tidak bisa mengubah ketentuan wajib berhadapan langsung dengan para pihak terkait pembuatan akta. Aturan itu dikunci dalam pasal 1868 KUHPerdata. “Sejauh ini tidak terlihat ada opsi selain menghadap langsung ke notaris untuk pembuatan akta autentik,” kata Prita Miranti Suyudi, narasumber diskusi yang bertugas notaris di Bali.

Padahal banyak negara di dunia telah memiliki protokol khusus pembuatan akta autentik secara daring. Beberapa negara mengambil langkah progresif demi kelancaran tugas notaris di tengah wabah Covid-19.

Misalnya protokol praktik notaris dengan telekonferensi video khusus selama wabah Covid-19. “Spanyol, Brazil, Belgia, Quebec di Kanada, Lithuania, Prancis, mereka menerapkan kebolehan telekonferensi video untuk menggantikan kehadiran fisik di hadapan notaris. Penyedia platform telekonferensi ditunjuk Pemerintah,” Prita menjelaskan.

Selain itu, beberapa negara sudah membangun sistem untuk pembuatan akta autentik tanpa berhadapan dengan notaris di kondisi normal. Misalnya di Korea Selatan dan Australia. Konfir Kabo, Notaris Publik di Australia berbagi pengalaman praktik notaris di sana. Singkat cerita, Australia memberikan opsi yang sangat membantu pembuatan akta autentik tanpa pertemuan fisik.

Sayangnya Indonesia baru sebatas memberikan rambu-rambu penundaan pembuatan akta autentik jika tak bisa menghadap notaris. “Video conference itu belum memenuhi prosedur wajib pembuatan akta autentik dalam undang-undang,” kata Aulia Taufani mewakili Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia.

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM yang dipimpin Cahyo Rahadian Muzhar memberikan konfirmasi soal rambu-rambu tersebut. “Belum ada arahan teknis dari Dirjen AHU,” kata Cahyo kepada hukumonline.

Dorongan untuk mengembangkan e-notary semakin terasa besar akibat wabah Covid-19. Perimbangan kebutuhan masyarakat di era digital sangat mungkin membawa cara baru praktik notaris. Apalagi cara kerja pelayanan publik semakin mengoptimalkan efisiensi berbasis teknologi digital.

6.Kursus Hukum

“Usai mengisi webinar, seorang peserta dari Kalimantan Selatan mengirim pesan teks ucapan terima kasih. Selama ini sulit bagi mereka yang jauh dari Jakarta mendapatkan kursus hukum dari para praktisi di Ibu Kota,” ujar Dendi Adisuryo, Partner dari Kantor Hukum ADCO Law. Ia mengalihkan alokasi waktu pengembangan diri dengan mengisi sejumlah kursus hukum lewat webinar.

Para peserta mulai dari mahasiswa hukum hingga praktisi hukum. Tentu saja daya jangkau peserta kali ini menembus sekat geografis. Dendi melihat hal ini sebagai hal positif bagi dunia hukum Indonesia. Ia mengaku sudah akrab dengan webinar dari penyelenggara di luar negeri. Maraknya webinar bertema hukum di Indonesia diakuinya baru muncul saat ini.

Managing Partner Budidjaja International Lawyers (BIL), Tony Budidjaja mengakui kondisi wabah Covid-19 sebagai faktor pendorong maraknya webinar dari lawyer. “Di Indonesia memang tergolong baru dan terlihat mencolok,” katanya.

Bahkan pertama kali dalam sejarah Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Indonesia diselenggarakan secara online. Hukumonline berhasila menghimpun 100 peserta dari 17 provinsi se-Indonesia untuk kelas PKPA angkatan tahun ini.

“Kami sangat bersyukur pesertanya tersebar di 17 provinsi yang tentu akan memperkaya diskusi PKPA angkatan ketiga ini,” kata Jan Ramos Pandia, Direktur Bisnis Hukumonline, di pembukaan PKPA. Wabah Covid-19 mendorong Peradi mengizinkan pelaksanaan PKPA lewat telekonferensi video.

PKPA Hukumonline secara virtual ini akan berlangsung 4 Mei-11 Juni 2020. Sebanyak 25 kali pertemuan tiap Senin-Jumat sore dan Sabtu pagi dilakukan melalui platform Zoom Cloud. Animo calon peserta PKPA di tengah wabah Covid-19 rupanya lebih besar. Didukung kapasitas platform, Hukumonline bisa menampung jumlah peserta dua kali lipat dibandingkan dua angkatan sebelumnya.

Tampak bahwa tren kursus bertema hukum bisa terus berkembang di Indonesia. Tentu saja dampak positifnya akan dirasakan banyak pihak. Edukasi serta pelatihan keterampilan hukum bisa menjangkau lebih banyak orang di berbagai lokasi. Tentunya dengan biaya yang lebih efisien.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *