Ingin Kuliah Hukum? Ini 5 Konsentrasinya Cari Tahu Jurusanmu

Kamu nonton Law and Order dan jatuh hati pada sosok lawyer yang beratraksi di ruang sidang? Bukan berarti masuk Fakultas Hukum, lantas kamu bisa menangani semua perkara, ya! Fakultas ini membagi bidang hukum sesuai dengan konsentrasinya, dan berikut ini lima diantaranya.

1. Hukum Perdata

Konsentrasi inilah yang harus dipilih jika kamu ingin jadi notaris. Yup, disinilah kamu belajar tentang hukum yang mengikat kontrak dan perjanjian. Karenanya, kamu akan bertemu dengan matakuliah Hukum Adat dalam Perkembangan, Perbandingan Hukum Perdata, Hukum Perselisihan, Hukum Perkawinan, Hukum Keluarga dan Waris, Pengembangan Hukum Keperdataan, Hukum HAKI, Hukum Perbankan, Contract Drafting, Hukum Pasar Modal dan Investasi, Hukum Ekonomi, dan lain-lain.

2. Hukum Pidana

Jika cita-citamu adalah menjadi seorang advokat, oditur militer, polisi, atau jaksa, pilihlah konsentrasi Hukum Pidana di Fakultas Hukum. Meskipun pasal-pasal KUHP-nya berderet tak habis-habis, disinilah kamu belajar tentang penanganan kasus-kasus kriminal. Matakuliahnya juga kental dengan nuansa kriminal, seperti Kriminologi, Hukum Pidana, Victimologi, Kejahatan Korporasi, Penologi, Kriminalistik, Hukum Pidana Internasional, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Hukum Pidana dan Yurisprudensi, Perbandingan Hukum Pidana, dan lain-lain.

3. Hukum Tata Negara

Bila ingin jadi anggota DPR atau menjadi ketua Mahkamah Konstitusi, konsentrasi Hukum Tata Negara wajib kamu pilih. Disini kamu belajar tentang pokok-pokok aturan kenegaraan, lembaga kenegaraan, termasuk pembuatan undang-undang. Matakuliah dalam konsentrasi Hukum Tata Negara antara lain Perbandingan Hukum Tata Negara, Hukum Konstitusi, Kapita Selekta Hukum Tata Negara, Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, dan lain-lain.

4. Hukum Administrasi Negara

Masih saudaraan sama Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara juga mengatur tentang seluk beluk negara. Sebagai saudara jauh, Hukum Tata Negara lebih terfokus pada administrasi dan birokrasi aparatur negara, termasuk juga pembangunan. Pastinya beda dari Hukum Tata Negara, pada konsentrasi Hukum Administrasi Negara kamu bertemu dengan matakuliah Hukum Kepegawaian, Hukum Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan, Hukum Keuangan Negara, Hukum Perizinan, Hukum Administrasi Negara di Daerah, dan lain-lain.

5. Hukum Internasional

Ya, kamu bisa belajar tentang Hukum Internasional meskipun bukan di jurusan Hubungan Internasional. Justru saat ini penting banget untuk mengetahui aspek hukum antar wilayah negara disebabkan oleh pengaruh globalisasi. Hukum Internasinal juga yang bicara saat terjadi kasus ekstradisi, deportasi, bahkan suaka. Jadi, pada konsentrasi Hukum Internasional kamu akan berjibaku dengan matakuliah Hukum Laut Internasional, Studi Kasus Hukum Internasional, Hukum Udara dan dan Ruang Angkasa, Hukum Perjanjian Internasional, Hukum Organisasi Internasional, dan lain-lain.

Program Pascasarjana Mengadakan Workshop Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

InfoMHUMA – Program Pascasarjana Universitas Medan Area (PPS UMA) mengadakan Workshop Penyusunan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang diselenggarakan di Kampus Program Pascasarjana Universitas Medan Area Jalan Setia Budi No 79B Medan, 15 – 16 September 2020.

Hadir dalam kegiaan tersebut Rektor UMA Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc yang sekaligus Fasilitator SPMI Pusat, Direktur PPS UMA Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K., M.S yang sekaligus Fasilitator SPMI LLDIKTI Wilayah I serta Chalis Fajri Hasibuan, S.T., M.Sc yang merupakan Kepala Bagian SPMI UMA.

Acara yang diikuti oleh seluruh Fungsionaris PPS UMA ini dibuka langsung oleh Rektor yang dalam pemaparan nya menerangkan tentang kebijakan nasional sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi dilanjutkan oleh Direktur PPS UMA yang menerangkan tentang kebijakan SPMI Universitas Medan Area. Kegiatan pada tanggal 15 September ditutup dengan pemaparan tentang teori pembuatan dokumen SPMI (PPEPP) yang dibawakan oleh Chalis Fajri Hasibuan, S.T., M.Sc.

Keesokan harinya acara dilanjutkan dengan praktik pembuatan dokumen SPMI program studi berdasarkan Permendikbud no 3 tahun 2020, APS 9 Kriteria, dan SK Rektor yang dipandu langsung oleh rof. Dr. Ir. Retna Astuti K., M.S dan Chalis Fajri Hasibuan, S.T., M.Sc. Luaran atau tujuan dari kegiatan ini adalah program studi mampu menyusun dokumen SPMI program studi yang melampaui SN Dikti. (/dianfp)

Alur Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara

Pengaturan mengenai penyelesaian sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (“UU 5/1986”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU 9/2004”) dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU 51/2009”).

Sengketa Tata Usaha Negara

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sengketa tata usaha negara ini diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan mengajukan gugatan tertulis yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

Alur Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara

1. Upaya Administratif

Upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk:

a. Keberatan

Penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara yang dilakukan sendiri oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara.

b. Banding Administratif

Penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara, yang berwenang memeriksa ulang Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan .

Berbeda dengan prosedur di Peradilan Tata Usaha Negara, maka pada prosedur banding administratif atau prosedur keberatan dilakukan penilaian yang lengkap, baik dari segi penerapan hukum maupun dari segi kebijaksanaan oleh instansi yang memutus. Dari ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dapat dilihat apakah terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara itu terbuka atau tidak terbuka kemungkinan untuk ditempuh suatu upaya administratif.

2. Gugatan Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara

Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara jika seluruh upaya administratif sudah digunakan

Apabila peraturan dasarnya hanya menentukan adanya upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan, maka gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Namun, jika peraturan dasarnya menentukan adanya upaya administatif berupa pengajuan surat keberatan dan/atau mewajibkan pengajuan surat banding administratif, maka gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diputus dalam tingkat banding administratif diajukan langsung kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama yang berwenang.

Ketentuan Pengajuan Gugatan Pada Pengadilan Tata Usaha Negara

Gugatan

Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan. Sehingga yang menjadi tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.

Sedangkan yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara, yang menjadi objek sengketa, adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Yang tidak termasuk ke dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara dalam UU 5/1986 berserta perubahannya adalah:

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia
g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.

Perlu diketahui bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Prosedur Dismissal

Setelah diajukan gugatan, maka akan dilakukan pemeriksaan dismissal atau rapat permusyawaratan. Dalam rapat permusyawaratan ini, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal:

a. pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan;
b. syarat-syarat gugatan tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberi tahu dan diperingatkan;
c. gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;
d. apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
e. gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.

Terhadap penetapan ini dapat diajukan Perlawanan kepada Pengadilan dalam tenggang waktu empat belas hari setelah diucapkan. Dalam hal perlawanan tersebut dibenarkan oleh Pengadilan, maka penetapan gugur demi hukum dan pokok gugatan akan diperiksa, diputus dan diselesaikan menurut acara biasa. Terhadap putusan mengenai perlawanan itu tidak dapat digunakan upaya hukum.

Pemeriksaan Persiapan

Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas.

Dalam pemeriksaan persiapan Hakim:

a. wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;
b. dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan.

Apabila dalam jangka waktu 30 hari penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima. Terhadap putusan ini tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru.

Setelah dilakukan pemeriksaan persiapan maka akan dilakukan pemeriksaan perkara untuk mendapatkan putusan. Terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dimintakan pemeriksaan banding oleh penggugat atau tergugat kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Bahkan jika penggugat tidak juga puas dengan putusan tersebut, dapat dilakukan upaya hukum kasasi hingga upaya hukum luar biasa peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.

Dasar hukum:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Suhariyono dan Gagasan Mengefektifkan Pidana Denda

Cobalah sesekali membolak balik putusan yang dijatuhkan hakim dalam perkara pidana. Niscaya Anda akan menemukan fakta bahwa hakim cenderung menghukum penjara setiap pelaku tindak kejahatan, sekalipun kategori kejahatan itu ringan.

Ia tidak menyia-nyiakan kesempatan ketika ada tawaran beasiswa pada 2003. Hambatan bukan tidak ada. Posisinya sebagai Direktur Perancangan Peraturan Perundang-Undangan membuat pekerjaan Suhariyono lintas departemen. Hampir semua rancangan peraturan perundang-undangan dimana Dephukham sebagai law justify-nya, mampir ke direktorat ini. Pada saat bersamaan, setidaknya dalam lima tahun terakhir, ia harus menyelesaikan tugas-tugas akademis. Melakukan penelitian dan menuliskan hasilnya, kata Suhariyono, butuh ketenangan berpikir.

Pernah suatu hari, saat mendapat cuti tiga bulan untuk menuntaskan disertasinya, ia dipanggil atasannya Dirjen Perundang-undangan Abdul Wahid Masru untuk membahas Peraturan Pemerintah (PP) tentang Bantuan Hukum Cuma Cuma. Meski baru menikmati seminggu cuti, ia rela kembali melenggang ke kantornya di kawasan Kuningan. Maklum, peraturan itu merupakan �PR’ dari presiden setelah pembahasannya tertunda selama lima tahun pasca UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Seperti kita tahu, hasil pekerjaan �cuti’ bisa kita lihat lewat PP No. 83 Tahun 2008.

Tak heran, waktu kuliahnya jadi molor lima tahun. Jatah beasiswa dari badan peningkatan sumber daya manusia Departemen Hukum dan HAM (Depkumham) pun habis. Satu tahun terakhir Suhariyono harus merogoh koceknya sendiri untuk menuntaskan program doktoral. Setelah diuji di hadapan enam orang penguji, ia dinyatakan lulus doktor di bidang hukum pidana dengan predikat sangat memuaskan dalam sidang akademik di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Sabtu (18/4) lalu. Alhamudillah selesai, meski tidak cum laude karena kuliahnya lebih dari tiga tahun ujar pria kelahiran Malang itu.

Disertasi yang disusun Suhariyono tak jauh-jauh dari tugasnya sehari-hari, masih berhubungan dengan pembentukan undang-undang. Hanya, dosen Universitas Tarumanegara itu memfokuskan penelitiannya pada penerapan sanksi denda sebagai pidana alternatif. Menurutnya, sejak tahun 1960, pidana denda belum berfungsi secara maksimal. Padahal, pidana denda lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan pidana penjara singkat atau dibawah satu tahun. Sebab pidana denda merupakan hukuman yang paling sedikit menimbulkan penderitaan bagi pelaku. Pidana denda juga bisa mengurangi stigmatisasi bagi pelaku karena tidak tercabut dari lingkungan keluarga dan kehidupan sosialnya.

Suhariyono mengusulkan penerapan pidana denda hanya diperuntukan pada tindak pidana ringan. Sedangkan kejahatan yang diancam hukuman dibawah tujuh tahun, pidana denda dijadikan sanksi alternatif selain penjara. Sementara, kejahatan berat dijatuhi pidana penjara. Selain itu, pidana denda juga diterapkan dalam tindak pidana yang berkait dengan harta benda, misalnya penipuan. Tapi harus dilihat dari motifnya. Misalnya, pencurian yang motifnya karena butuh uang bukan karena profesi harus dijatuhi hukuman denda. Sementara, pencurian yang dilakukan dengan kekerasan atau pembunuhan bisa dihukum penjara. Harus dipilah motifnya dan modus operandinya. Kalau tidak mempengaruhi masyarakat luas leih baik pidana denda, ujar pria yang akrab dipanggil Pak Hari itu.

Untuk memfungsikan pidana denda, kata Suhariyono, harus ditambahkan hukuman ganti rugi. Misalnya, pencuri sepeda motor, disamping dihukum mengembalikan motor, ditambah ganti rugi melakukan perawatan motornya. Pada dasarnya orang dijatuhi pidana denda sudah kapok sehingga bisa mengembalikan kondisi masyarakat seperti hukum adat yang selama ini diakui, ujar bapak beranak dua itu. Dengan begitu, korban dan pelaku bisa rukun kembali dan saling memaafkan sehingga kehidupan masyarakat bisa harmonis.

Lebih jauh, suami seorang dokter gigi ini menyatakan penerapan pidana denda juga menjadi alternatif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBB) yang bisa digunakan untuk membiayai operasional penegakan hukum. Karena itu, pidana denda juga harus mengacu pada peraturan tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Itu sebagai bentuk pengawasan dan perolehan dana APBN, ujanya.

Faktanya sekarang PNBP dari perkara yang diputus denda relatif lebih kecil dibandingkan dengan biaya eksekusi pidana penjara oleh lembaga pemasyarakatan. Pada tahun 2007/2008, misalnya, dana penyelenggaraan pemasyarakatan berjumlah Rp628,779 miiar. Sementara di tahun yang sama PNBP dari pidana denda di Kejaksaan Agung jumlannya hanya mencapai Rp13,2 miliar.

Efektivitas Pidana Penjara

Pemikiran itu bertolak dari ketidakefektifan pidana penjara terhadap terpidana yang dihukum dibawah satu tahun alias pidana singkat. Hasilnya, malah terjadi pelanggaran hak azasi manusia bagi penghuni penjara. Toh, pidana denda merupakan pidana pokok sama halnya dengan pidana penjara. Too short for rehabilitation, too long for corruption, kata pria yang mengawali karir sebagai birokrat pada 1983 itu.

Suhariyono menyatakan meski Ditjen Pemasyarakatan masih satu atap dengan instansinya, ia tidak segan untuk mengkritik. Siapapun kalau terkait dengan ilmu bebas berfikir,bebas menyatakan pendapat untuk kebaikan negeri ini, kata Suhariyono.

Apalagi, pidana penjara masih menjadi primadona bagi penegak hukum yang bertujuan untuk menimbulkan efek jera pada pelaku. Paradigma menghukum itu juga berlaku bagi pembentuk undang-undang. Pembuat undang-undang sering emosional dalam merumuskan pidana, kata Suhariyono.

Minimnya penjatuhan pidana denda, kata Suhariyono, disebabkan karena nilai besaran denda dalam KUHP tidak memadai lagi. Jumlahnya hanya kisaran puluhan hingga ratusan rupiah. Dalam Pasal 205 KUHAP sendiri diatur tindak pidana yang diperiksa dengan pemeriksaan pidana ringan adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda Rp7.500. Penurunan nilai mata uang itu mengakibatkan penegak hukum enggan menuntut dan menjatuhkan pidana denda.

Peraturan perundang-undangan yang ada tidak mendorong pelaksanaan pidana denda sebagai pengganti atau aalternatif pidana penjara dan kurungan. Pidana denda cenderung dijatuhkan bersama-sama ((kumulatif) dengan pidana penjara (kumulatif). Ditambah lagi, undang-undang menentukan batas minimal dan maksimal penjatuhan pidana penjara. Tidak jarang pula interval hukuman pidana minimum dan maksimal sangat rendah. Aturan itu justru menyulitkan hakim untuk menjatuhkan putusan yang adil, ujarnya.

Perpu

Agar penegak hukum bisa menerapkan denda, Suhariyono mengusulkan agar pemerintah segera membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) yang mengatur penyesuaian nilai mata uang pada ancaman pidana dalam KUHP.

Perpu itu bisa mengadopsi polda pidana denda yang dirumuskan dalam RUU KUHP. Yakni, pidana denda paling banyak dijatuhkan pada korporasi dan harus mempertimbangkan kemampuan terpidana. Suhariyono bahkan mengusulkan agar pelaku bisa membayar pidana denda bisa dengan mencicil bila tidak mampu. Harus dibayar oleh pelaku sendiri agar tidak terkesan bisa dibayar orang lain, ujarnya.

Jika tidak mampu maka denda bisa diambil dari kekayaan atau pendapatan terpidana. Dapat pulda diganti dengan pidana kerja sosial, pidana pengawasan dan alternatif terakhir pidana penjara.

Tentu saja, sebagai pemikiran akademis, gagasan Suhariyono masih perlu pembuktian di lapangan. Seperti diakui Suhariyono sendiri, melaksanakan gagasan itu tidak mudah. Masih ada pekerjaan besar lain yang tidak kalah penting, yakni harmonisasi. Harmonisasi bukan sekadar penyesuaian satu peraturan dengan peraturan lain, tetapi juga memberikan pemahaman kepada legislator dan penegak hukum.

Dan pekerjaan itu hingga kini belum selesai…..

Di satu sisi, tidak ada yang salah dengan preferensi hakim untuk memasukkan pelaku tindak pidana ke balik jeruji besi. Hukum memberi wewenang kepada hakim untuk menghukum pelaku kejahatan. Di sisi lain, hakim perlu mempertimbangkan apakah hukuman penjara itu sudah layak dan sesuai dengan tujuan hakiki suatu pemidanaan. Buktinya, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sering mengeluh kapasitas penjara sudah berlebih. Penyebabnya, tidak lain adalah karena banyaknya pelaku kejahatan dimasukkan ke dalam penjara.

Kondisi itulah yang menggoda rasa ingin tahu Suhariyono AR. Apalagi sehari-hari pria kelahiran 1 Oktober 1954 ini bekerja di meja perancangan peraturan perundang-undangan. Apakah rumusan pidana denda efektif dilaksanakan? Apakah pidana denda itu layak diterapkan pada semua jenis tindak pidana? Bagaimana kalau hakim lebih mengedepankan pidana denda dan pidana ganti kerugian sehingga tidak semua pelaku kejahatan masuk bui?

Rasa ingin tahu itu mengantarkan Suhariyono pada upaya pencarian jawaban di bangku akademik. Di sela-sela kesibukannya sebagai Direktur Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Suhariyono menyempatkan diri menyelesaikan kuliah strata tiga ilmu hukum di Universitas Indonesia. Saya ingin meneruskan sekolah sampai tuntas. Walaupun dengan kesibukan luar biasa, saya ingin menunjukan bahwa saya bisa, kata ayah dua anak itu.

Pengertian dan Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Sudarto Politik Hukum adalah

  1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu .
  2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam mayarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Bertolak dari pengertian demikian Sudarto selanjutnya menyatakan. Bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Dalam kesempatan lain beliau menyatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Pengertian politik hukum yang dikemukakan Sudarto tersebut diatas, menurut Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari sangat luas. Pernyataan mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat bisa ditafsirkan sangat luas sekali dan dapat memasukkan pengertian di luar hukum, yakni politik, ekonomi, sosial, budaya dan hankam. Sedangkan pernyataan untuk mencapai apa yang dicita-citakan memberikan pengertian bahwa politik hukum berkaitan dengan hukum yang dicita-citakan (ius constituendum)

Dengan demikian, dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana menurut Barda Nawawi Arief. Mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Selanjutnya Mahfud MD merumuskan politik hukum sebagai. Kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah, mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada dibelakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Di sini hukum tidak dapat hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif atau keharusan keharusan, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataan bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik baik dalam perumusan materi dan pasal-pasalnya maupun dalam implementasi dan penegakannya.

Menurut A. Mulder yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief. Bahwa “Strafrechtspolitiek” ialah garis kebijakan untuk menentukan :
1. seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui
2. apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana
3. cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Definisi Mulder diatas bertolak dari pengertian “sistem hukum pidana” menurut Marc Ancel yang menyatakan, bahwa tiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari :
1. peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya
2. suatu prosedur hukum pidana
3. suatu mekanisme pelaksanaan (pidana).

Artinya bahwa sistem hukum pidana itu tidak dapat dilepaskan dari sub sistem subtansi ataupun materi dari perundang-undangan hukum pidana, sub sistem stuktur atau penegakkan hukum pidana dan juga tidak dapat dilepaskan dari kultur atau budaya dari masyarakat sebagai pengguna dari hukum pidana.

Jadi dengan demikian, kebijakan hukum pidana itu atau politik hukum pidana (penal police) itu pada intinya adalah bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang (kebijakan legilatif), kebijakan aplikasi (Kebijakan yudikatif), dan pelaksanaan hukum pidana (kebijakan eksekutif). Kebijakan legeslatif merupakan tahap yang sangat menentukan bagi tahap berikutnya karena pada saat perundang-undangan pidana hendak dibuat maka sudah ditentukan arah yang akan dituju, dengan kata lain perbuatan-perbuatan apa yang dipandang perlu untuk dijadikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Ini berarti menyangkut masalah kriminalisasi. Kriminalisasi menurut Sudarto 80). Dapat diartikan sebagai proses penetapan suatu perbuatan orang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses ini diakiri dengan terbentuknya undang-undang, dimana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi berupa pidana.

Dalam hubungan ini Barda Nawawi Arief menulis sebagaimana dikutip Arief Amrullah. Bahwa kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik, tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Sedangkan pengertian mengenai penanggulangan kejahatan, menurut Mardjono Reksodiputro yang dikutip Arief Amrullah. Adalah usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Menurut Barda Nawawi Arie. Digunakannya hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan nampaknya tidak menjadi persoalan, hal ini terlihat dari praktek perundang-undangan selama ini yang menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianaut di Indonesia. Penggunaan hukum pidana dianggap sebagi hal yang wajar dan normal, seolah-olah eksistensinya tidak lagi dipersoalkan, yang menjadi masalah ialah garis-garis kebijakan atau pendekatan bagaimanakah yang sebaiknya ditempuh dalam menggunakan hukum pidana itu. Kemudian Barda Nawawi Arief. Menulis bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang pidana merupakan bagian integral dari kebijakan perlindungan masyarakat serta merupakan bagian integral dari politik sosial, politik sosial tersebut dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat.

Dengan demikian, jika politik kriminal dengan menggunakan politik hukum pidana maka harus merupakan langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan sadar. Memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus benar-benar telah memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya.

Oleh karena itu proses kriminalisasi yang terus berlangsung harus dilakukan evaluasi, sebagaimana yang pernah ditulis Bruggink (alih bahasa oleh Arief Sidharta). Dewasa ini orang orang makin mengeluh bahwa melimpahnya aturan-aturan hukum mempunyai dampak sebaliknya ketimbang yang dituju. Ketimbang mengatur kehidupan kemasyarakatan dengan cara yang lebih baik, aturan-aturan hukum itu justru mencekik kehidupan kemasyarakatan itu, dengan terlalu membelenggu kreativitas dan spontanitas.

Menantikan Kemerdekaan dari Hukum Pidana Kolonial

17 AGUSTUS bukan sekadar “perayaan kemerdekaan”, melainkan lebih daripada itu–sebagai momen untuk merenung seraya mengevalusi, sejauh mana semangat kemerdekaan (the spririt of independence) mengisi berbagai bidang pembangunan di Indonesia.

Pembangunan mencakup bidang yang sangat luas, meliputi budaya, sosial, politik, ekonomi, teknologi, hukum dan lain sebagainya.

Pembangunan hukum nasional mencakup berbagai lapangan bidang hukum, salah satunya adalah hukum pidana.

Kungkungan hukum pidana kolonial

Kemerdekaan Indonesia yang telah didapat melalui perjuangan, yang mana para pahlawan tanah air telah mengamanatkan secara expresive verbis dalam Pembukaan UUD 1945 bahwa “… Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya…”

Keinginan luhur kemerdekaan tersebut, tentunya mencakup ragam aspek kehidupan, termasuk bidang hukum pidana.

Sehingga logis apabila dalam aturan peralihan UUD 1945 ditemukan pernyataan “segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.

Pesan konstitusional diatas menunjukan, keberadaan Wetbook van Strafrecht (WvS) atau yang dikenal dengan KUHP bersifat sementara, dan harus digantikan dengan KUHP yang dibentuk berdasarkan UUD 1945.

Namun, hingga 2020 cita-cita para pendiri bangsa belum dapat terwujud. Sehingga tepat apa yang disampaikan Piepers, “Code Penal (baca KUHP) bagaikan sebuah celana yang dulu dipakai oleh ayah, kemudian beralih kepada anak yang sulung dan selanjutnya dengan tambalan sepotong kain diteruskan kepada anak yang kedua” (Sahetapy:2012).

Indonesia masih terkungkung pada produk hukum kolonial!

Usaha untuk melakukan pembaharuan hukum pidana nasional bukan berarti tidak pernah dilakukan.

Pembaharuan secara parsial dilakukan dengan menyisipkan pasal-pasal ke dalam KUHP atau menyatakan tidak berlakunya pasal-pasal tertentu dalam KUHP.

Walaupun, pada tataran formulasi telah ada pembaharuan parsial terhadap KUHP, namun sejatinya penanggulangan kejahatan di Indonesia masih berlandaskan pada aturan pemidanaan yang dibangun oleh nilai-nilai masyarakat kolonial Belanda, dan ternyata diambil juga dari Perancis–sistem hukum romawi.

Di samping pembaharuan parsial, pembaharuan holistik KUHP dilakukan dengan menyusun Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( RUU KUHP).

Upaya penyusunan RUU KUHP telah dilakukan sejak tahun 1963, dan perjalanan pembentukannya tidak berjalan dengan mulus.

Bahkan selang 21 Tahun pasca demontrasi Reformasi 1998, mahasiswa turun ke jalan dengan hashtag-nya “Reformasi Dikorupsi” mengusung 7 (tujuh) desakan, salah satunya adalah menolak RUU KUHP!

Mengurai kesalahpahaman RUU KUHP

Dalam konteks negara demokrasi, demonstrasi merupakan hal yang wajar, sering disebut dengan berbagai istilah, antara lain political protest (Anita Breur:2012) dan social protest (Sahan Savas, et.all:2018).

Artinya, penolakan terhadap RUU KUHP adalah lumrah dan wujud implementasi nilai demokrasi di Indonesia.

Namun, yang terpending adalah menyelami alasan mengapa penolakan tersebut terjadi.

W Lawrence Neuman mengemukakan masyarakat memiliki alasan sendiri atas setiap tindakan mereka, dan kita perlu mempelajari alasan tersebut (Neuman:2014).

Kesalahpahaman terhadap RUU KUHP antara lain di cap rasa kolonial, dibuat terburu-buru, bersifat represif, terlalu jauh masuk ke area yang sangat privat.

Hal yang lumrah apabila pandangan tersebut muncul, karena untuk memahami RUU KUHP tidaklah mudah, tidak sesederhana membacanya, tetapi kita harus bisa memahami konsepsi intelektual (intellectual conception) atau alasan mendasar yang melahirkan rumusan setiap pasal dalam RUU KUHP.

Dialog merupakan hal yang penting untuk dilakukan, untuk dapat mengurai kesalahpahaman terhadap RUU KUHP. Dialog harus dilakukan oleh pemerintah dan berbagai elemen bangsa.

Pertama, pemerintah bersama tim perumus RUU KUHP yang merupakan begawan hukum pidana Indonesia perlu meyakinkan bahwa formulasi norma hukum pidana yang hendak dirumuskan dalam RUU KUHP berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Harus mampu ditujukan, berbagai aturan pemidanaan, delik, dan sanksi pidana yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Kedua, menjelaskan pandangan HAM yang partikularisitik relatif yang dianut dan direalisasikan dalam RUU KUHP.

Pandangan tersebut, menurut Muladi, persoalan HAM di samping masalah universal juga merupakan masalah nasional masing-masing bangsa.

Berlakunya dokumen-dokumen internasional harus diselaraskan, diserasikan dan diseimbangkan serta memperoleh dukungan dan tertanam (embedded) dalam budaya bangsa.

Sementara pandangan luas yang beredar, HAM dimaknai sebagai hak yang bersifat universal absolute, sehingga wajar ada anggapan RUU KUHP telah masuk ke ranah yang bersifat personal.

Ketiga, para ahli hukum pidana bertanggung jawab untuk mengedukasi masyarakat mengenai RUU KUHP utamanya terhadap pasal-pasal yang dianggap kontroversial ,antara lain penghinaan presiden atau wakil presiden (Pasal 218-220), perzinahan (Pasal 417), pemerkosaan (Pasal 480), persetubuhan dengan janji kawin (Pasal 418), dan hidup bersama di luar perkawinan (Pasal 419), dan sebagainya.

Pengesahan RUU KUHP sebagai kado kemerdekaan

Hadiah yang sangat dinantikan adalah Indonesia memiliki KUHP yang dibangun sendiri atas dasar nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Telah lama ditunggu-tunggu sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Sudah saatnya sebagai bangsa yang merdeka, memiliki KUHP-nya sendiri. Sebagai “kado”, RUU KUHP memiliki banyak kebaikan-kebaikan yang perlu segera diimplementasikan dalam penanggulangan kejahatan di Indonesia.

Salah satunya adalah kebijakan permaafan hakim (rechterlijke pardon). Kebijakan tersebut memberi kewenangan kepada hakim untuk memberi maaf pada sesorang yang bersalah melakukan tindak pidana yang sifatnya ringan. Nantinya pemberian maaf ini dicantumkan dalam putusan hakim dan tetap harus dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Ketentuan permaafan hakim penting untuk menghindari pemidanaan terhadap kasus kecil yang kerugiannya tidak bersifat signifikan bagi masyarakat, yang selama ini banyak terjadi dalam penegakan hukum. Permaafan hakim sejalan dengan nilai Ketuhanan yang diyakini oleh Bangsa Indonesia, berfungsi meniadakan pemidanaan yang berspirit menindas kaum lemah–menjauhi sisi manusiawi pemidanaan yang merupakan amanat kemerdekaan.

Perppu 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang untuk kebijakan keuangan dan stabilitas keuangan terhadap pageblug virus corona. Perppu 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

“Pemerintah memutuskan total tambahan belanja dan pembiayaan APBN Tahun 2020 untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp405,1 triliun,”

Dalam Perppu 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, sejumlah kebijakan diambil seperti mengalokasikan tambahan belanja dan pembiayaan APBN Tahun 2020 untuk penanganan Covid-19. Untuk keperluan tersebut, pemerintah mengucurkan anggaran sebesar Rp450,1 triliun yang selanjutnya akan diperuntukkan kepada sejumlah bidang penanganan mulai dari sisi kesehatan hingga dampak ekonomi yang ditimbulkannya.

Besaran belanja wajib yang dapat disesuaikan oleh Pemerintah dalam Perppu 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan antara lain:

  1. Anggaran kesehatan sebesar 5% (lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara di luar gaji, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  2. Anggaran untuk desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebesar 10% (sepuluh persen) dari dan di luar dana Transfer Daerah, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; dan
  3. Besaran Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Dalam Negeri Bersih sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.

Penyesuaian besaran belanja wajib (mandatory spendingl sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b Perppu 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan ini tidak dilakukan terhadap pengalokasian anggaran pendidikan sebesar 2O% (dua puluh persen) dalam tahun berjalan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Terhadap daerah yang dilanda maupun yang belum dilanda pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dapat menggunakan sebagian atau seluruh belanja infrastruktur sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Dana Transfer Umum (DTU) untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), baik untuk sektor kesehatan maupun untuk jaring pengaman sosial (social safety net) dalam bentuk penyediaan logistik beserta pendistribusiannya dan/atau belanja lain yang bersifat mendesak yang ditetapkan Pemerintah.

Presiden Joko Widodo menandaskan, “Saya mengharapkan dukungan dari DPR RI. Perppu yang baru saja saya tanda tangani ini akan segera diundangkan dan dilaksanakan. Dalam waktu yang secepat-cepatnya, kami akan menyampaikan kepada DPR RI untuk mendapatkan persetujuan menjadi undang-undang (UU),”. Artinya Perppu 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan ini akan menjadi Undang-Undang.

6 Transformasi Cara Berhukum yang Mungkin Permanen Pasca Covid-19

Tidak mungkin dihindari. Perubahan perilaku berhukum yang semakin membutuhkan teknologi digital. Perlu untuk segera beradaptasi sebaik mungkin. Wabah Covid-19 memaksa sejumlah adaptasi cepat di berbagai sektor kehidupan. Termasuk cara-cara kepatuhan dan penegakkan hukum. Mulai dari pelayanan publik urusan hukum sampai dengan bisnis jasa hukum harus melakukan penyesuaian. Kebanyakan jalan keluar yang tersedia memanfaatkan teknologi digital.

Richard Susskind, pengamat hukum asal Inggris telah banyak memprediksi perubahan cara berhukum mengikuti kemjuan teknologi. Dua judul buku terbaru karyanya, Tomorrow’s Lawyers dan Online Courts and The Future of Justice susskind.com menjelaskan sangat baik perubahan tersebut.

Wabah Covid-19 yang melumpuhkan dunia global hari ini seolah memperjelas prediksinya. Keharusan dan kebutuhan transformasi segera berbagai pemanfaatan teknologi untuk praktik berhukum. “It is impossible to avoid the technology tidal wave,” tulis Susskind dalam bukunya.

Berikut catatan hukumonline atas berbagai transformasi cara berhukum yang menonjol sepanjang wabah Covid-19 di Indonesia. Beberapa sudah berlangsung sebelum wabah dan makin terasa dibutuhkan. Selebihnya bisa dikatakan terobosan darurat karena mendesak di tengah pandemi. Namun, tak menutup kemungkinan akan menjadi permanen pasca Covid-19 berlalu.

1.Persidangan Pengadilan

Mahkamah Agung (MA) sudah meluncurkan e-court dan e-litigasi sejak tahun 2018. Momen Hari Ulang Tahun ke-74 MA tahun lalu bahkan meresmikan penerapan sistem peradilan secara elektronik (e-litigation). Peluncuran aplikasi e-litigasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.1 Tahun 2019 tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Sistem e-Litigasi itu dimaksudkan untuk perkara selain perkara pidana. Ruang lingkupnya menjalankan proses persidangan secara elektronik. Mulai dari pertukaran dokumen persidangan (gugatan, permohonan, perlawanan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan), pembuktian, pengucapan putusan, hingga pengiriman putusan kepada para pihak secara elektronik.

Tak disangka, wabah Covid-19 menuntut solusi teknologi agar persidangan pidana tetap bisa berjalan. Persidangan perkara pidana dengan telekonferensi video dilakukan sejak tanggal 24 Maret. “Persidangan dengan cara tersebut dilakukan untuk melaksanakan petunjuk MA baik Surat Edaran MA No. 1 Tahun 2020 maupun Surat Edaran Sekretaris MA No. 1 Tahun 2020,” ungkap Djuyamto, Humas PN Jakarta Utara.

Sidang perkara pidana dengan telekonferensi ini bukan kewajiban. MA memberikan keleluasaan Pengadilan memilih cara yang paling tepat untuk kepentingan pencari keadilan. Sejumlah Pengadilan di Jakarta berinisiatif menerapkan persidangan perkara pidana dengan menggunakan telekonferensi video.

Memang belum semua Pengadilan memiliki teknologi pendukung Masih perlu koordinasi lebih lanjut lintas sektoral untuk menyiapkan semua kebutuhan ini. Setidaknya cara ini mendapat dukungan pihak Kejaksaan Agung.

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin meminta seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi mendorong persidangan perkara pidana secara online. Burhanuddin menginginkan pelaksanaannya di seluruh kejaksaan tinggi se-Indonesia. Kejaksaan diminta bekerja sama dengan inisiatif yang sudah digagas Pengadilan.

Belakangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta telah memilih langkah serupa. Bukan tidak mungkin akan terbit regulasi permanen soal persidangan dengan telekonferensi video. Sistem e-litigasi bisa menjadi praktik normal baru pasca wabah Covid-19.

2. Rapat Umum Pemegang Saham

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberi izin penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) oleh Perusahaan Terbuka atau Emiten dengan pemberian kuasa secara elektronik. Cara ini disebut e-Proxy. Sementara sistem e-RUPS disediakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan Pelaksanaan RUPS seperti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Merujuk Pasal 77 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas (UU PT), ada landasan hukum pelaksanaan RUPS secara daring atau online. Ada tiga bentuknya yaitu menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lain. Syarat formil yang harus dipenuhi e-RUPS adalah seluruh peserta RUPS harus bisa melihat dan mendengar yang terjadi dalam RUPS. Selain itu mereka harus dapat berpartisipasi langsung dalam rapat.

Sedangkan e-Proxy adalah cara baru berdasarkan POJK Nomor 15/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. POJK ini mengubah POJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan Terbuka.

Penerbitan POJK tersebut untuk meningkatkan partisipasi pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Terutama untuk mencapai kuorum kehadiran. Pemegang saham dapat melakukan pemberian kuasa secara elektronik kepada pihak ketiga untuk mewakilinya hadir dan memberikan suara dalam RUPS.

“Dari sisi Konsultan Hukum tentunya sangat mendukung terobosan yang dilakukan di tengah-tengah situasi Covid-19 ini,” kata partner dari kantor hukum Assegaf Hamzah & Partners, Mohammad Renaldi Zulkarnaen.

3.Tanda Tangan Elektronik

Sudah sekira 10 tahun yang lalu UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengakui keabsahan penandatanganan suatu kontrak secara elektronik. Pengaturan lebih lanjut di PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik bahkan memiliki Bab V khusus tentang Tanda Tangan Elektronik.

Pasal 11 ayat (1) UU ITE jelas menyebut bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah. Hanya saja anggapan soal kekuatan pembuktian di persidangan masih jadi perdebatan.

Mahkamah Agung belum juga menerbitkan petunjuk tentang pemeriksaan tandatangan elektronik. Kini, saat berbagai kontrak sulit ditandatangani basah karena pembatasan sosial, tentu tanda tangan elektronik termasuk solusi. Sangat mungkin tanda tangan elektronik akan semakin diperkuat dengan petunjuk teknis MA untuk pemeriksaan dalam sidang perkara. Manfaat tanda tangan elektronik menjadi sangat terbukti untuk ikut mendukung e-court dan e-litigasi yang diusung MA.

4.Praktik Kantor Advokat

“Sepertinya kami tidak perlu ruangan kantor yang besar lagi,” kata Senior Partner Guido Hidayanto & Partners, Mohamad Kadri. Kadri mengakui aktifitas working from home (WFH/bekerja dari rumah) besar-besaran akibat wabah Covid-19 menjadi pengalaman baru termasuk untuk law firm.

Ternyata produktifitas kerja lawyer tetap bisa terjaga dengan efisiensi waktu. Misalnya waktu perjalanan ke kantor bisa dipangkas dan dialihkan pada pekerjaan lain. Apalagi pekerjaan dilakukan dari rumah. “Saya sampai tidak merasa lelah sudah meeting berjam-jam dari rumah lewat telekonferensi video,” kata Kadri berbagi pengalamannya.

Kadri melihat ada banyak hal yang berhasil dibuktikan dengan pemanfaatan teknologi untuk bekerja selama wabah Covid-19. Partner dari Kantor Hukum ADCO Law, Dendi Adisuryo membenarkan hal itu. “Sekarang kita makin menyadari, cara memberi instruksi kerja lewat e-mail ketika di kantor pun sama saja dengan e-mail yang kita kirim saat ini dari rumah masing-masing,” ujar Dendi.

Ia mengaku ADCO Law sudah lama memungkinkan WFH bagi para lawyer mereka. Hanya saja biasanya karena kondisi khusus seperti alasan kesehatan atau darurat. Itu pun tidak untuk durasi yang panjang hingga berhari-hari. Mereka yang WFH tidak perlu menggunakan jatah cuti dan laporan hasil kerjanya dianggap sebagai kehadiran kerja. Kali ini Dendi melihat ternyata WFH bisa berfungsi baik untuk durasi yang lama.

“Saya bercita-cita membangun law firm yang para lawyer bisa bekerja dari mana saja. Kondisi Covid-19 ini membuat saya semakin yakin mewujudkannya,” ungkap Dendi. Ia merasa semakin dekat dengan targetnya. Dendi mengaku sedang mempertimbangkan hasil laporan kinerja selama WFH ini untuk inovasi kerja di ADCO saat wabah Covid-19 berlalu.

“Ini berpotensi menjadi model bisnis yang baru bagi AHP karena ternyata bisa tetap bekerja dengan bagus dari rumah,” kata Bono Daru Adji, Managing Partner Assegaf Hamzah & Partners kepada hukumonline. Ia menyatakan terjadi peningkatan kinerja para personel mereka.

Bono mengatakan pengeluaran terbesar dari law firm adalah gaji dan sewa fasilitas operasional. Termasuk fasilitas kantor di gedung kawasan bisnis. Semakin besar law firm, semakin luas area kantor yang harus disediakan. Tentu saja fleksibilitas kerja di luar kantor yang teruji membuat law firm lebih yakin menggunakan pola baru.

Termasuk pula model finansial yang akan disesuaikan. Bukan tidak mungkin berdampak pada efisiensi biaya operasional hingga akhirnya biaya jasa bagi klien. Tentu saja klien akan menyambutnya positif.

5.Praktik Kantor Notaris

Para notaris tidak bisa mengubah ketentuan wajib berhadapan langsung dengan para pihak terkait pembuatan akta. Aturan itu dikunci dalam pasal 1868 KUHPerdata. “Sejauh ini tidak terlihat ada opsi selain menghadap langsung ke notaris untuk pembuatan akta autentik,” kata Prita Miranti Suyudi, narasumber diskusi yang bertugas notaris di Bali.

Padahal banyak negara di dunia telah memiliki protokol khusus pembuatan akta autentik secara daring. Beberapa negara mengambil langkah progresif demi kelancaran tugas notaris di tengah wabah Covid-19.

Misalnya protokol praktik notaris dengan telekonferensi video khusus selama wabah Covid-19. “Spanyol, Brazil, Belgia, Quebec di Kanada, Lithuania, Prancis, mereka menerapkan kebolehan telekonferensi video untuk menggantikan kehadiran fisik di hadapan notaris. Penyedia platform telekonferensi ditunjuk Pemerintah,” Prita menjelaskan.

Selain itu, beberapa negara sudah membangun sistem untuk pembuatan akta autentik tanpa berhadapan dengan notaris di kondisi normal. Misalnya di Korea Selatan dan Australia. Konfir Kabo, Notaris Publik di Australia berbagi pengalaman praktik notaris di sana. Singkat cerita, Australia memberikan opsi yang sangat membantu pembuatan akta autentik tanpa pertemuan fisik.

Sayangnya Indonesia baru sebatas memberikan rambu-rambu penundaan pembuatan akta autentik jika tak bisa menghadap notaris. “Video conference itu belum memenuhi prosedur wajib pembuatan akta autentik dalam undang-undang,” kata Aulia Taufani mewakili Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia.

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM yang dipimpin Cahyo Rahadian Muzhar memberikan konfirmasi soal rambu-rambu tersebut. “Belum ada arahan teknis dari Dirjen AHU,” kata Cahyo kepada hukumonline.

Dorongan untuk mengembangkan e-notary semakin terasa besar akibat wabah Covid-19. Perimbangan kebutuhan masyarakat di era digital sangat mungkin membawa cara baru praktik notaris. Apalagi cara kerja pelayanan publik semakin mengoptimalkan efisiensi berbasis teknologi digital.

6.Kursus Hukum

“Usai mengisi webinar, seorang peserta dari Kalimantan Selatan mengirim pesan teks ucapan terima kasih. Selama ini sulit bagi mereka yang jauh dari Jakarta mendapatkan kursus hukum dari para praktisi di Ibu Kota,” ujar Dendi Adisuryo, Partner dari Kantor Hukum ADCO Law. Ia mengalihkan alokasi waktu pengembangan diri dengan mengisi sejumlah kursus hukum lewat webinar.

Para peserta mulai dari mahasiswa hukum hingga praktisi hukum. Tentu saja daya jangkau peserta kali ini menembus sekat geografis. Dendi melihat hal ini sebagai hal positif bagi dunia hukum Indonesia. Ia mengaku sudah akrab dengan webinar dari penyelenggara di luar negeri. Maraknya webinar bertema hukum di Indonesia diakuinya baru muncul saat ini.

Managing Partner Budidjaja International Lawyers (BIL), Tony Budidjaja mengakui kondisi wabah Covid-19 sebagai faktor pendorong maraknya webinar dari lawyer. “Di Indonesia memang tergolong baru dan terlihat mencolok,” katanya.

Bahkan pertama kali dalam sejarah Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Indonesia diselenggarakan secara online. Hukumonline berhasila menghimpun 100 peserta dari 17 provinsi se-Indonesia untuk kelas PKPA angkatan tahun ini.

“Kami sangat bersyukur pesertanya tersebar di 17 provinsi yang tentu akan memperkaya diskusi PKPA angkatan ketiga ini,” kata Jan Ramos Pandia, Direktur Bisnis Hukumonline, di pembukaan PKPA. Wabah Covid-19 mendorong Peradi mengizinkan pelaksanaan PKPA lewat telekonferensi video.

PKPA Hukumonline secara virtual ini akan berlangsung 4 Mei-11 Juni 2020. Sebanyak 25 kali pertemuan tiap Senin-Jumat sore dan Sabtu pagi dilakukan melalui platform Zoom Cloud. Animo calon peserta PKPA di tengah wabah Covid-19 rupanya lebih besar. Didukung kapasitas platform, Hukumonline bisa menampung jumlah peserta dua kali lipat dibandingkan dua angkatan sebelumnya.

Tampak bahwa tren kursus bertema hukum bisa terus berkembang di Indonesia. Tentu saja dampak positifnya akan dirasakan banyak pihak. Edukasi serta pelatihan keterampilan hukum bisa menjangkau lebih banyak orang di berbagai lokasi. Tentunya dengan biaya yang lebih efisien.

Dilema Sidang Pidana Secara Online Saat Pandemi

Karena praktiknya masih menemui kendala/hambatan, disebabkan belum ada regulasi yang mengaturnya. Di sisi lain, sidang pidana secara elektronik dibutuhkan saat pandemi Covid-19.

Meningkatnya penyebaran pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) mendorong sejumlah lembaga penegak hukum bersepakat menggelar sidang secara online untuk perkara pidana. Awanya, melalui SEMA No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan MA dan Badan Peradilan di Bawahnya tertanggal 23 Maret 2020, persidangan perkara pidana tetap dilaksanakan khusus terhadap perkara-perkara yang terdakwanya sedang ditahan dan penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi selama masa pencegahan Covid-19.

Atau persidangan perkara pidana, pidana militer, jinayat terhadap terdakwa yang secara hukum penahanannya masih beralasan untuk dapat diperpanjang, ditunda sampai berakhirnya masa pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan MA dan Badan Peradilan di bawahnya. Namun, MA, Kejaksaan, Kepolisian, dan Ditjen Pemasyarakatan sepakat menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Sidang Perkara Pidana melalui Konferensi Video dalam Rangka Pencegahan Covid-19 pada 13 April 2020.

“Sidang perkara pidana saat masa pandemi ini juga dituntut dilakukan secara elektronik. Tapi, praktiknya menimbulkan masalah atau kendala karena belum ada regulasi yang mengaturnya,” ujar Konsultan Reformasi Peradilan Archipel Prime Advisory Yunani Abiyoso dalam Diskusi bertajuk “Litigasi Elektronik di Masa Pandemi dan Pasca Pandemi, Rabu (20/5/2020) lalu. (Baca Juga: MA: Sidang Perkara Pidana Tetap Digelar atau Ditunda, Ini Syaratnya!)

Yunani mengakui persidangan elektronik bukan barang baru di Indonesia. Melalui kebijakan e-Court dan e-Litigation, pengadilan sudah menerapkan sidang elekronik sebelum masa pandemi Covid-19. Hanya saja, persidangan elektronik ini hanya berlaku pada perkara perdata, perdata agama, TUN. Sedangkan perkara pidana belum ada aturannya. “Praktik sidang pidana online di pengadilan terlihat gagap. Ini menjadi kesulitan bagi korban atau pelaku saat bersidang di pengadilan,” kata dia.

Ia menceritakan ada seorang ayah yang tidak terima anaknya di sidang pidana secara online karena sang ayah tidak bisa menemani dan mendampingi anaknya ketika sidang elektronik di pengadilan. “Jika diharuskan sidang langsung menjadi kewenangan Majelis dan ada pembatasan jumlah pengunjung di ruang sidang. Dalam praktiknya juga ada penundaan sidang jika tidak memungkinkan persidangan sesuai SEMA 1/2020,” kata Yunan.

Persoalan lain dalam sidang perkara pidana di masa pandemi: kurangnya pemenuhan hak-hak para pihak; proses persidangan terhambat; adanya kekhawatiran penularan Covid-19 di pengadilan; mekanismenya terpaksa berubah; ada penetapan kebijakan darurat. “Memang sudah ada MoU dengan kejaksaan dan Ditjen Pemasyarakatan terkait video conference untuk perkara pidana, terutama untuk pemeriksaaan saksi. Namun, ada hambatan ketersediaan perangkat elektronik, posisi terdakwa, keberadaan pihak lain,” lanjutnya.

Belum lagi, masih banyak masyarakat yang belum bisa menggunakan teknologi informasi meski mereka sudah menggunakan telepon android dan ketersediaan jaringan internet di daerah tertentu ketika ingin melakukan persidangan elektronik. “Butuh waktu untuk dapat menggunakan persidangan elektronik dalam perkara pidana.”

Senior Partner Mulyana Abrar Advocates Fauzul Abrar mengatakan adanya kebijakan aplikasi e-court dan e-litigation atau digitalisasi peradilan mewujudkan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Hal ini memangkas rantai birokrasi yang tidak perlu dan mencegah praktik menyimpang. persidangan elektronik ini adanya perubahan adaptasi, selain memang telah berkembangnya dunia teknologi informasi. “Adaptasi digitalisasi peradilan diperlukan pada kondisi new normal nanti dalam pola hubungan kerja antar manusia, terutama penting bagi advokat,” kata Fauzul dalam kesempatan yang sama.

Fauzul mengatakan para advokat harus melihat kemampuan dan menerima sistem elektronik. Sebab, selama ini masih ada advokat yang gagap teknologi, sehingga malas menggunakan sistem elektronik. “Ini menjadi salah satu harus dipersiapkan advokat, edukasi terus menerus, mungkin sudah saatnya perlu dimasukkan dalam materi pendidikan profesi advokat terkait persidangan elektronik ini,” usulnya.

Ia menuturkan penerapan sidang digital belum mandatory, masih bersifat kesepakatan para pihak. Saat ini masih kombinasi antara persidangan elektronik dengan sidang tatap muka langsung di pengadilan. “Diperlukan kualitas acara persidangan dan konsistensi serta sinkronisasi dengan hukum acaranya. Kemudian diperlukan backup system jika terjadi technical failure atau error.”

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) Liza Farihah mengatakan dalam persidangan masa pandemi masih terbatasnya alat pelindung diri (APD) dan kelengkapan kesehatan pendukung untuk melindungi aparat peradilan, petugas lembaga pemasyarakatan, dan pejabat lain dari risiko tertular virus Corona saat bersidang.

“Ada koordinasi dengan kejaksaan negeri dan rutan atau lapas demi kelancaran persidangan elektronik karena masih terbatasnya SDM pengadilan untuk melaksanakan sidang e-litigasi (dalam perkara pidana). Diperlukan pula proses yang memudahkan bagi pihak berperkara untuk mengakses layanan bantuan hukum dan layanan pengadilan secara prodeo di tengah pandemi covid-19,” kata Liza.

Selain itu, tetap diperlukan transparansi dan akuntabilitas persidangan terbuka untuk umum dalam perkara pidana karena sejauh ini belum ada peraturan e-litigasi. Artinya, ada ketentuan yang dapat menyiarkan sidang secara live, misalnya melalui youtube dan terdapat fitur chat dalam sebuah aplikasi khusus.

Untuk menghadapi kehidupan new normal di tengah pandemi Covid-19, Liza mengusulkan beberapa catatan pelaksanaan e-litigasi yang harus segera diatasi yakni dukungan teknologi informasi untuk mengakses internet; perangkat elektronik untuk sidang e-litigasi; keamanan aplikasi; dan prosedur teknis tata cara persidangan elektronik yang saat ini belum ada aturannya.

Jadwal Matrikulasi Program Studi Magister Ilmu Hukum T.A. 2020/2021

InfoMHUMA – Berikut disampaikan jadwal matrikulasi bagi mahasiswa baru Program Studi Magister Ilmu Hukum T.A. 2020/2021 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 – 26 September 2020, pelaksanaan matrikulasi dilakukan secara daring/online. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Helpdesk : 0811 621 2108 (Sdr. Dian)

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [175.15 KB]