Universitas Medan Area Akan Menyelenggarakan Survey Kepuasan Pengguna Lulusan Tahun 2021

Universitas Medan Area akan menyelenggarakan survey kepuasan pengguna, yang akan diselenggarakan selama 5 bulan penuh dimulai pada bulan Januari tahun 2021. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat penting guna memperoleh gambaran yang lebih luas tentang kepuasan industri dalam menggunakan alumni Universitas Medan Area. Hasil survey nantinya dapat dipergunakan untuk memperoleh masukan yang konstruktif terkait kebutuhan Dunia Kerja dan Industri terhadap alumni yang akan diluluskan sehingga perguruan tinggi benar-benar mencetak lulusan yang memang sesuai dengan kebutuhan Dunia Kerja dan Industri. Hal ini juga sebagai perwujudan dari komitmen Universitas Medan Area dalam Mendukung Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang merupakan amanah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dalam menciptakan lulusan yang  berkualitas.

Universitas Medan Area tentu berterimakasih tak terhingga bagi seluruh mitra strategis yaitu perusahaan, lembaga, pemerintah maupun swasta karena seiring waktu sejak lahirnya universitas dan terciptanya lulusan pertama hingga dewasa ini telah memberikan kesempatan kepada seluruh alumni untuk berkontribusi dan memberikan kesempatan bagi para alumni untuk berkarya bagi semua lembaga, baik pemerintah, swasta dan industri umumnya bagi para alumni-alumni terbaik Universitas Medan Area, dan tentu menjadi sangat penting bagi Universitas Medan Area untuk berkomitmen secara terus menerus memperbaiki kualitas lulusan melalalui kegiatan survey kepuasan pengguna.

Rektor Universitas Medan Area Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan MSc, M.Eng juga menyampaikan secara khusus terkait program survey kepuasan pengguna lulusan tanpa mengurangi rasa hormat UMA, bagi seluruh mitra strategis UMA yaitu kepada semua pihak yang telah memberikan kesempatan bagi alumni UMA untuk berkarya kiranya dapat membantu petugas survey kepuasan pengguna guna berkontribusi dalam pengisian form kepuasan pengguna bagi perbaikan kualitas lulusan sehingga dapat tetap membantu seluruh mitra dalam mempersiapkan lulusan yang berkualitas.

Semoga kegiatan survey kepuasan pengguna dapat berlangsung lancar dan sukses untuk mendorong perguruan tinggi dalam mencapai visi dan misinya.

Hormat Kami:
Tim Suvey Kepuasan Pengguna
Walyono, S.Psi (pimpinan.pkk@uma.ac.id)
Gedung E&CD Kampus I UMA
Telp/Fax : 0822-6777-1313, 0822-6777-1314, 0813-7095-7775
E-mail : pkk_uma@uma.ac.id
Web : https://tracerstudy.uma.ac.id

No Resmi Survey Kepuasan Pengguna : +62 857-6320-8089 (Anggun)

Memahami Gugatan Sederhana

 

Gugatan sederhana ( small claim court) adalah suatu gugatan perdata baik itu wanprestasi atau perbuatan melawan hukum ( PMH) yang dapat diajukan ke pengadilan negeri yang waktu penyelesaiannya hanya 25 ( dua puluh lima) hari. Konsep ini muncul karena dalam praktiknya, penyelesaian perkara  perdata di pengadilan cenderung lama walaupun mahkamah agung (MA) pernah mengeluarkan surat edaran MA no,4 tahun 2014 yang didalamnya menegaskan penyelesaian perkara di tingkat pengadilan negeri paling lambat 5 ( lima) bulan.

Persyaratan

Ada beberapa persyaratan yang perlu diketahui untuk mengajukan gugatan sederhana, yaiut :

  1. Permintaan ganti kerugian secara materiil dibatasi hanya sebesar Rp.500 Juta.
  2. Gugatan hanya dapat diajukan jika penggugat dan tergugat memiliki domisili hukum yang sama,sehingga pengajuan gugatannya di wilayah domisili penggugat dan tergugat namun apabila domisili tergugat tidak sama dengan penggugat, maka penggugat dapat mengajukan dengan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat sama dengan tergugat.
  3. Gugatan perdata yang diajukan tidak berkaitan sengketa hak atas tanah atau wajib diselesaikan di pengadilan khusus.
  4. Penggugat dan tergugat wajib hadir dalam persidangan secara langsung dengan atau tanpa didampingi kuasa hukum.

Tahapan Serta Jangka Waktu Penyelesaian

Adapun tahapan gugatan sederhana dilakukan secara sederhana yang meliputi:

  1. Pendaftaran
  2. Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana
  3. Penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti
  4. Pemeriksaaan pendahuluan.
  5. Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak.
  6. Pemeriksaan sidang dan perdamaian
  7. Pembuktian ,dan
  8. Putusan

Jangka waktu penyelesaian perkara gugatan sederhana di pengadilan adalah 25 ( dua puluh lima ) hari

Putusan & Upaya Hukum

Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap wajib dijalankan secara sukarela oleh para pihak. Artinya, apabila tergugat dihukum untuk memberikan ganti kerugian sejumlah uang kepada penggugat, maka tergugat memiliki kewajiban secara sukarela menjalankan putusan pengadilan tersebut. Untuk  mengeksekusi putusan pengadilan tersebut, ketua pengadilan memiliki kewajiban mengeluarkan penetapan aanmaning paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat permohonan eksekusi.

Upaya hukum yang dapat dilakukan terdapat gugatan sederhana ini hanyalah “keberatan” yang diajukan kepada ketua pengadilan negeri dimana memutus gugatan sederhana tersebut disertai alasan-alasan keberatan. Keberatan diputus dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan majelis hakim.

 

Apa itu Wanprestasi?

Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Istilah wanprestasi berasal dari bahasa belanda, yaitu “wanprestatie” yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu didalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang.

BENTUK WANPRESTASI

  1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
  2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
  3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

SYARAT WANPRESTASI

  1. Syarat Materill, yaitu adanya:
    a. kesengajaan, suatu hal yang dilakukan seseorang dengan di kehendaki dan diketahui serta disadari oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain.
    b. Kelalaian, hal yang dilakukan dimana seseorang yang wajib berprestasi seharusnya tahu atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian.
  2. Syarat Formil, yaitu adanya somasi pada pihak debitur yang dinyatakan secara resmi. Somasi adalah teguran keras secara tertulis dari kreditor berupa akta kepada debitur, supaya debitur harus berprestasi dan disertai dengan sanksi atau denda atau hukuman yang akan dijatuhkan atau diterapkan, apabila debitur wanprestasi atau lalai.

PENYEBAB TERJADINYA WANPRESTASI

  • Adanya kelalaian debitur (nasabah), kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya (debitur) jika ada unsur kesengajaan atau kelalaian. Kelalaian adalah peristiwa dimana seorang debitur seharusnya tahu atau patut menduga,bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan timbul kerugian.
  • Karena adanya keadaan memaksa ( overmacht/force majeure). keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh pihak debitur karena terjadi suatu peristiwa yang bukan karena kesalahannya. peristiwa dimana tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan . Dalam keadaan memaksa ini debitur tidak dapat dipersalahkan kerena keadaan memaksa tersebut timbul di luar kemauan dan kemapuan debitur.

AKIBAT HUKUM WANPRESTASI

  1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur (ganti rugi).
  2. Pembatalan perjanjian.
  3. Peralihan resiko. Benda yang dijanjikan obyek perjanjian sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari debitur.
  4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan hakim.

Memahami Beberapa Doktrin-Doktrin Modern Dalam Hukum Perusahaan

Doktrin merupakan pendapat atau pendirian ilmiah yang disusun dan dikemukakan secara rasional oleh ilmuwan  hukum dan dapat meyakinkan orang lain, mempengaruhi jursprudensi dan bisa menjadi kaedah hukum. Oleh karena itu doktrin dapat menjadi bagian dari sumber hukum. Bahkan dalam sistem hukum indonesia, doktrin diakui menjadi salah satu sumber hukum. Menurut Bernard Arief Sidharta, Istilah lain doktrin adalah ajaran. Sementara itu, oleh agell, bahwa doktrin dalam ilmu hukum diartikan sebagai “analytical study of law atau ” doctrinal study of law” yang berarti science. “Legal doctrine” adakalanya disebut juga dengan “Legal Dogmatics”.

Fiduciary Duty

Doktrin fiduciary duty adalah doktrin kehati-hatian/kepercayaan yang diemban oleh direksi atau dewan komisaris. Fiduciary berarti kepercayaan, maka direksi atau dewan komisaris memegang kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh perusahaan. maka karenanya wajib dengan itikad baik menjalankan tugasnya dan fungsinya yaitu dalam fungsi manajemen dan fungsi representasi.

Secara sederhana bahwa direksi dan dewan komisaris dari suatu PT yang mengemban fiduciary memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya, jujur,dengan itikad baik, dan demi kepentingan PT sesuai dengan maksud dan Tujuan PT.

Piercing The Corporate Veil

Tanggung jawab dalam PT pada prinsipnya sebatas atas harta yang ada dalam PT tersebut. disebut ” terbatas” (limited), yakni anggota direksi atau dewan komisaris tidak pernah bertanggung jawab secara pribadi. Artinya, jika ada gugatan dari pihak manapun,harta pribadi dari pemegang saham, anggota direksi atau dewan komisaris pada prinsipnya tidak boleh ikut disita. Namun ,pertanggungjawaban terbatas tersebut tidaklah mutlak karena adanya doktrin ini.

Derivative Action

Doktrin hukum modern berupa gugatan derivatif adalah suatu gugatan yang berdasarkan hak utama ( primary rights) dari perseroan, tetapi dilaksanakan oleh pemegang saham untuk dan atas nama perseroan,gugatan nama dilakukan karena adanya suatu kegagalan direksi dan dewan komisaris pemegang fiduciary duty. Gugatan derivatif juga diatur dalam pasal 97 ayat (6) UUPT, yang menyebutkan bahwa atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 ( satu sepersepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan.

Unsur dari gugatan derivatif :  Gugatan diajukan oleh pemegang saham perseroan untuk dan atas nama perseroan, pihak yang digugat selain perseroan biasanya direksi perseroan, alasan gugatan karena adanya kegagalan dalam perseroan atau kejadian yang merugikan perseroan yang bersangkutan.

Fiduciary Duty

Business Judgement Rule merupakan salah satu doktrin dalam hukum perusahaan yang menetapkan bahwa direksi suatu perusahaan tidak bertanggungjawab atas kerugian yang timbul dari suatu tindakan pengambilan keputusan, apabila tindakan direksi tersebut didasari itikad baik dan sifat hati-hati . Dengan prinsip ini, direksi mendapatkan perlindungan, sehingga tidak perlu memperoleh justifikasi dari pemegang saham atau pengadilan atas keputusan mereka dalam pengelolaan perusahaan.

Ultra Vires

Ultra Vires berasal dari bahasa latin yang berarti diluar atau melebihi kekuasaan  (outside the power),yakni diluar kekuasaan yang di ijinkan oleh hukum terhadap badan hukum. Terminologi “Ultra Vires” diapakai khususnya terhadap tindakan perseroan yang melebihi kekuasannya sebagaimana diberikan oleh anggaran dasarnya atau oleh peraturan yang melandasi pembentukan perseroan tersebut. Konsekuensi selanjutnya akan menyebabkan perbuatan tersebut menjadi tidak sah dan batal demi hukum ( null and void) dan jika ada pihak yang dirugikan. maka direksi yang mesti bertanggung jawab secara pribadi. Doktrin ultra vires ini diterapkan tidak hanya jika perseroan melakukan tindakan yang sebenarnya dia tidak punya kewenangan, melainkan juga terhadap tindakan yang dia punya kewenangan, tetapi dilaksanakan secara tidak teratur (irregular).

Liability Of Promotors

Liability Of Promotors merupakan tanggung jawab yang dimiliki oleh promotor perseroan. Secara umum dapat dikatakan bahwa promotor adalah direksi dan komisaris serta pemegang saham untuk perseroan baru, guna mendapatkan asset bisnis untuk digunakan oleh perseroan, melakukan negoisasi kontrak untuk dan atas nama perseroan baru, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan lain yang serupa dengan itu .

tanggung jawab yuridis promotr timbul dari prinsip-prinsip hukum sebagai berikut:

  1. Tanggung jawab berdasarkan prinsip fiduciary duty.
  2. Tanggung jawab berdasarkan prinsip-prinsip hukum perdata umum.

Corporate Opportunity

Doktrin oportunitas perseroan merupakan salah satu perwujudan dari prinsip fiduciary duty, dimana direksi harus bertindak dan mengambil keputusan demi kemajuan perseroan, direksi tidak boleh bertindak atau mengambil keputusan yang didalamnyaterkandung conflict of interest. Pada prinsipnya oportunitas perseroan merupakan suatu doktrin yang mengajarkan bahwa seorang direktur,komisaris, atau pegawai perseroan lainnya ataupun pemegang saham utama, tidak diperkenankan mengambil kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi.

Self Dealing

Transaksi self dealing adalah transaksi antara perseroan dengan direksi, yang dalam sejarah hukum semula dilarang by definition. Di indonesia sendiri tidak ada larangan bagi direksi untuk melakukan self dealing , asalkan dilakukan secara fair, tidak ada unsur penipuan dapat merugikan perseroan.

Dengan kata lain ,transaksi self dealing merupakan suatu transaksi yang syarat kepentingan yang sangat rentan terhadap benturan kepentingan perusahaan dengan kepentingan pribadi seorang direksi yang kurang lazim dilakukan karena tidak sesua dengan maksud dan tujuan perusahaan,namun tetap diperbolehkan selama tidak bertentangan ketentuan-ketentuan hukum.

 

Apa itu Poging ?

Poging dalam konteks hukum pidana berarti percobaan. Percobaan untuk melakukan tindak pidana kejahatan. Percobaan melakukan kejahatan diatur dalam buku satu tentang aturan umum, Bab IV pasal 53 dan 54 KUHP. Menurut wirjono prodjodikoro, poging berati suatu usaha mencapat suatu tujuan , yang pada akhirnya tidak atau belum tercapai. Mengenai percobaan tindak pidana ini, R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 69) menjelaskan bahwa undang-undang tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan percobaan itu, tetapi yang diberikan ialah ketentuan mengenai syarat-syarat supaya percobaan pada kejahatan itu dapat dihukum. R. Soesilo menjelaskan bahwa menurut kata sehari-hari yang diartikan percobaan yaitu menuju ke suatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai. Misalnya bermaksud membunuh orang, orang yang hendak dibunuh tidak mati; hendak mencuri barang, tetapi tidak sampai dapat mengambil barang itu.

 

Berdasarkan memorie van toelichting, disebutkan bahwa poging tot misdrjif is dan de bengonnen maar niet voltooide uitv oring van hetnisdrijf, of wel door een begin van uiteveoringgeopen baarde wil om een bepaald misdrijf te plegen artinya adalah suatu kehendak seseorang untuk melakukan tindak pidana yang telah nampak terwujud dengan permulaan pelaksanaan tapi belum selesai.

Menurut pasal 53 KUHP, supaya percobaan pada kejahatan dapat dihukum, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

  1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu.
  2. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu.
  3. Perbuatan kejahatan itu tidak sampai selesai karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul dari luar kemauan penjahat itu sendiri.

X bermaksud mencuri televisi dirumah Y. Untuk melaksanakan niatnya, X membongkar dan merusak jendela rumah Y. X masuk kerumah Y. X mengangkat dan hendak mengeluarkan televisi milik Y. Sesaat sebelum keluar dari rumah, Y melihat X dan kemudian mengejar X. Karena beban televisi yang berat, X lalu meletakkan televisi tersebut dan melarikan diri.

Kasus diatas merupakan contoh poging/percobaan tindak pidana. Ketiga unsur sebagai syarat poging sudah terpenuhi, dimana niat ada, dan niat tersebut telah dilaksanakan serta perbuatan tersebut tidak selesai karena adanya faktor lain dari luar diri si pelaku. Sanksi terhadap percobaan di atur dalam pasal 53 ayat (2)(3) KUHP :
(2) maksimal hukuman pokok atas kejahatan dalam hal percobaan dikurangi dengan sepertiga.
(3) Kalau kejahatan itu di ancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup, maka di jatuhkan hukuman penjara paling lama lima belas tahun.

 

Pengisian Kuesioner Monitoring Mutu Pembelajaran (MMP) TA 2020/2021

Tata cara Pengisian Monitoring Mutu Pembelajaran (MMP) Perkuliahan Online Semester Ganjil TA.2020/2021

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya pengisian Kuesioner Monitoring Mutu Pembelajaran (MMP)/ Perkuliahan Online Semester Ganjil TA.2020/2021 yang di isi oleh mahasiswa. Maka bersama ini disampaikan kepada mahasiwa agar mengisi kuesioner perkuliahan online.

Adapun tata cara pengisian nya sebagai berikut :

 

  1. Pengisian kuesioner MMP wajib diisi oleh mahasiswa melalui siaku.uma.ac.id 
  2. Pengisian kuesioner MMP dilaksanakan mulai dari tanggal 11 Januari sd 16 Januari 2021.
  3. Pengisian kuesioner diisi untuk setiap mata kuliah yang pernah di ikuti.
  4. Mahasiswa dapat mendownload panduannya disini Panduan SIAKU (34 downloads) .
  5. Bagi mahasiswa yang tidak bisa login dapat menghubungi Kassubag Program Studi Magister Ilmu Hukum.

Memahami Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia

 

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus tentang :

  1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan
  2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentikan penuntutan
  3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi ( pasal 1 angka 10 KUHAP)

Jadi, Praperadilan pada prinsipnya adalah untuk menguji dan menilai tentang kebenaran dan ketepatan tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik dan penuntut umum dalam hal menyangkut ketepatan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penuntutan serta ganti kerugian dan rehabilitasi. Mahkamah Konstitusi melalui putusan No.21/PUU-XII/2014 telah memperluas objek praperadilan,yakni juga meliputi penetapan tersangka,penggeledahan, dan penyitaan. Oleh Prof. Andi Hamzah disebutkan bahwa praperadilan di indonesia mirip dengan lembaga rechter commisaris di belanda.

Baik praperadilan maupun rechter commisaris muncul sebagai wujud dari peran serta keaktifan hakim dalam menjalankan fungsi pengawasan horizontal atas tindakan/upaya paksa ( dwang middelen) terhadap tersangka oleh penyidik atau penuntut  umum serta untuk memastikan agar tindakan penyidik dan penuntut umum tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan.

Adapun yang berwenang mengajukan permintaan pemeriksaan tentang:

  1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya.
  2. Sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan.
  3. Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapamn atau penahanan  atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan
  4. sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan atau penyitaan diajukan oleh tersangka,keluarga atau kuasanya. Permintaan diajukan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

Dalam Proses Pemeriksaan

Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera. Dalam waktu 3 hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang. Dalam proses pemeriksaan, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya. Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur terhadap putusan praperadilan dalam tidak dapat dimintakan banding,kecuali putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan,untuk itu tidak dapat dimintakan putusan akhir kepengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan.

 

Apa itu Program Legislasi Nasional?

Program Legislasi Nasional (prolegnas) adalah instrumen perencanaan program pembentukanundang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Prolegnas merupakan tahapan proses perencanaaan penyusunan undang-undang yang disusun dalam skala prioritas program pembentukan undang-undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional.

 

Daftar Penyusunan Prolegnas?

Ada 8 hal yang menjadi dasar penyusunan program legislasi nasional, yakni :

  1. Perintah UUD NKRI tahun 1945.
  2. Perintah TAP MPR RI
  3. Perintah UU lainnya
  4. Sistem Perencanaan pembangunan nasional
  5. Rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN)
  6. Rencana pembangunan jangka menengan ( RPJM)
  7. Rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR.
  8. Aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.

Muatan Prolegnas

Prolegnas memuat program pembentukan undang-undang yang terdiri dari :

  • Judul RUU
  • Materi yang diatur
  • Keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Materi yang diatur dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya merupakan keterangan mengenai konsepsi rancanagan undang-undang yang terdiri dari :
a. Latar belakang dari tujuan penyusunan
b. Sasaran yang ingin diwujudkan
c. Jangkauan dan arah pengaturan

Kewenangan, Jenis & Mekanisme

Kewenangan untuk menyusun prolegnas dilaksanakan  oleh DPR dan pemerintah. Prolegnas ditetapkan menjadi dua yakni untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan RUU. Prolegnas jangka menengah ditetapkan untuk 5 tahun dan prolegnas tahunan ditetapkan untuk jangka satu tahun. Penyusuan dan penetapan prolegnas jangka menengah dilakukan pada awal masa keanggotaan DPR sebagai prolegnas untuk jangka waktu 5 tahun penyusunan dan penetapan prolegnas prioritas tahunan sebagai pelaksanaan prolegnas jangka menengah dilakukan setiap tahun sebelum penetapan RUU APBN. Hasil penyusunan prolegnans antara DPR dan pemerintah disepakati menjadi prolegnas dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPR dan ditetapkan dengan keputusan DPR.

Daftar Kumulatif Terbuka

Daftar kumulatif terbuka merupakan daftar rancangan undang-undang tertentu yang dapat diajukan berdasarkan kebutuhan. Dalam prolegnas dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri dari :

  1. Pengesahan perjanjian internasional tertentu.
  2. Akibat putusan mahkamah konstitusi
  3. Anggaran pendapatan dan belanja negara
  4. Pembentukan, pemekaran,dan penggabungan daerah prov dan/atau/kab/kota.
  5. Penetapan/pencabutan perppu.

Dalam keadaan tertentu, DPR atau presiden dapat mengajukan RUU diluar Prolegnas dalam hal untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam dan keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional.

 

Universitas Medan Area Menerima 150 Buku dari Bank Indonesia

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Muazzul SH, M.Hum menerima tamu dari Bank Indonesia dalam rangka penerimaan 150 Buku Untuk Mahasiswa Penerima Beasiswa Bank Indonesia.

Wakil Rektor Bid. Kemahasiswaan menyambut hangat kunjungan dari Bank Indonesia Kantor Perwakilan Sumatera Utara yang didampingi oleh Ka. BARKI Sri Irawati, S.Sos. MAP, dan juga Staf dari Perpustakaan UMA.

Adapun 150 buku yang diberikan oleh Bank Indonesia yaitu dengan 3 judul buku, antara lain sebagai berikut :
1. Ekonomi Indonesia (Dalam Lintasan Sejarah) Penulis : Prof. Dr. Boediono, Penerbit : Mizan
2. Kebinakan Bank Sentral ( Teori dan Praktik) Penulis : Dr. Perry Warjiyo dan Dr. Solikin M. Juhro, Penerbit : Rajawali Pers
3. Bank 4.0 Brett King

Pemberian 150 buku secara langsung oleh delegasi Bank Indonesia kepada Wakil Rektor Bid. Kemahasiswaan Muazzul SH M.Hum yang di saksikan oleh Ka. BARKI dan Staf dari Perpustakaan UMA yang dilanjutkan dengan foto bersama. Kunjungan dan penerimaan ini dilaksanakan pada hari Senin, 28 Desember 2020 di Kantor Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Medan Area.

Semoga buku yang diberikan dari Bank Indonesia dapat menjadikan mahasiswa Universitas Medan Area menjadi lebih giat belajar dan dapat terus berkarya dan meraih prestasi terbaik.

Sumber : Universitas Medan Area

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) adalah prosedur yang dapat dilakukan debitor untuk menghindari kepailitan. Menurut pasal 222 ayat (2) undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang ( UU K-PKPU), debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkanmembayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon PKPU. Tujuan pengajuan PKPU adalah agar debitor dapat mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kreditor, baik kreditor preferen maupun konkuren.

 

Permohonan PKPU

  • PKPU diajukan oleh debitor yang mempunyai lebih dari 1 kreditor maupun oleh kreditor. Permohonan PKPU diajukan ke pengadilan niaga dengan ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya.
  • Jika pemohon adalah debitor, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya.
  • Jika pemohon adalah kreditr, pengadilan wajib memanggil debitor melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 ( tujuh) hari sebelum sidang
  • Pada surat permohonan yang diajukan dapat dilampirkan rencana perdamaian.

Prosedur PKPU

  • Prosedur PKPU mencakup tahap PKPU sementara dan PKPU tetap.
  • Prosedur PKPU mencakup tahap PKPU sementara dan PKPU tetap. kedua tahap tersebut merupakan satu rangkaian prosedur.
  • Terdapat 2 periode PKPU, yaitu : PKPU sementara yang berlangsung paling lama 45 hari dan PKPU  tetap yang berlangsung paling lama 270 hari jika disetujui oleh kreditor melalui pemungutan suara.
  • Permohonan PKPU diajukan ke ketua pengadilan, panitera mendaftarkan permohonan pernyataan PKPU pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
  • Panitera kemudian menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada ketua pengadilan palimg lambat 2 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Dan dalam jangka waktu paling lambat 3 hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang.
  • Dalam hal permohonan diajukan oleh debitor,pengadilan niaga dalam waktu paling lambat 3 hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan harus mengabulkan pkpu sementara dan menunjuk seorang seorang hakim pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 atau lebih pengurus untuk bersama debitor mengurus harta debitor.
  • Dalam hal permohonan diajukan oleh kreditor, pengadilan niaga dalam waktu paling lambat 20 hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan, harus mengabulkan permohonan PKPU sementara dan harus menunjuk hakim pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 atau lebih pengurus yang bersama dengan debitor mengurus harta debitor.
  • Paling lama 45 hari sejak putusan PKPU sementara diucapkan, segera setelah putusan PKPU sementara diucapkan, pengadilan niaga melalui pengurus wajib memanggil debitor dan kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang.
  • Dalam hal debitor tidak hadir dalam sidang, PKPU berakhir dan pengadilan wajib menyatakan debitor pailit dalam sidang yang sama.
  • Pengurus wajib segera mengumumkan putusan PKPU sementara dalam berita negara republik indonesia dan paling sedikit dalam 2 surat kabar harian yang ditunjuk oleh hakim pengawas dan pengumuman tersebut juga harus memuat undangan untuk hadir pada persidangan yang merupakan rapat permusyawaratan hakim berikut tanggal,tempat dan waktu sidang tersebut, nama hakim pengawas dan nama serta alamat pengurus.
  • PKPU sementara berlaku sejak tanggal putusan PKPU tersebut diucapkan dan berlangsung sampai dengan tanggal sidang diselenggarakan.
  • Apabila rencana perdamaian dilampirkan pada permohonan PKPU sementara atau telah disampaikan oleh debitor sebelum sidang, maka pemungutan suara tentang rencana perdamaian dapat dilakukan.
  • Apabila kreditor belumn dapat memberikan suara mereka mengenai rencana perdamaian atau rencana perdamaian debitor belum siap menyampaikannya, atas permintaan debitor,kreditor harus menentukan pemberian atau penolakkan PKPU tetap dengan maksud untuk memungkinkan debitor, pengurus, dan kreditor untuk mempertimbangkan dan menyetujui rencana perdamaian pada rapat atau sidang yang diadakan selanjutnya.
  • Dalam hal PKPU tetap tidak dapat ditetapkan oleh pengadilan niaga, dalamjangka waktu 45 hari, debitor dinyatakan pailit.