Het Recht Hink Achter De Feiten AAN

Pengertian motto hukum Belanda “het recht hink achter de feiten aan” jika dipandang dari segi leksikal yaitu dapat dijabarkan sebagai berikut :
1. Het, merupakan kata sandang dalam bahasa Belanda yang mana kata sandang ini digunakan sebagai kata sandang pada kata yang bersifat tunggal (singular).

2. Recht, jika ditransalatikan ke dalam bahasa Inggris sepadan dengan straight yang dalam bahasa Indonesia berarti lurus. Recht juga sepadan dengan kata law

3. Hink, dalam bahasa Inggris hinken yang dalam bahasa Indonesia berarti berjalan.

4. Achter, dalam bahasa Inggris sepadan dengan behind yang artinya dibelakang.

5. De, merupakan kata sandang dalam bahasa Belanda yang digunakan untuk menyandangi kata-kata jamak(plural).

6. Feiten, selaras maknanya dengan facts dalam bahas Inggris yang berarti beberapa peristiwa / kejadian.

7. Aan, merupakan kata depan dalam bahasa Belanda, kata depan dalam Belanda di antaranya adalah aan, bij, tegen, op. Dalam bahasa Inggris sepadan dengan to yang diartikan kepada/pada.

Pengertian secara istilah motto hukum Belanda ini dalam Bahasa Indonesia yaitu hukum/undang-undang terkadang berjalan dibelakang kejadian/peristiwa yang muncul di masyaarakat. Undang-undang senantiasa terseok-seok/tertatih-tatih berupaya mengejar peristiwa/fakta yang seyogianya diaturnya. Motto ini dapat dimaknai bahwa sebaiknya hukum yang dibuat oleh sebuah otoritas (yang berwenang membuat aturan) harus senantiasa memerhatikan perkembangan masyarakat. Sehingga hukum yang dibuat tidak ketinggalan zaman.

Het Recht Hink Achter De Feiten Aan, sebuah adagium yang memiliki makna bahwa ilmu hukum adalah ilmu yang selalu tertinggal dengan peristiwa yang akan diatur. Memang ada banyak peristiwa/fakta kejadian yang terjadi di masyarakat dimana undang-undang/hukum seolah tidak berdaya untuk mengatur peristiwa tersebut, hal ini terjadi karena masyarakat memang selalu mengalami perkembangan dari masa ke masa dengan cepat, keadaan semacam ini akan memicu munculnya kasus-kasus yang baru ditemukan hanya di masa ini dan belum pernah sebelumnya ditemukan pada masa lalu.

Dalam tinjauan ilmu Sosiologi Hukum disebutkan kalau hukum yang baik adalah hukum yang selalu mengikuti perkembangan masyarakat. Hal ini selaras dengan salah satu Ilmu Hukum asal Jerman, Friedrich Carl von Savigny yang menyatakan: ”Das recht wird nicht gemacht, est ist und wird mit dem volke” (hukum itu tidak dibuat, tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat). Syarat hukum yang baik yang lain yaitu memenuhi aspirasi masyarakat. Jika hukum tidak ikut dinamis mengikuti reformasi dan transformasi masyarakat maka hukum tersebut akan berada dibelakang. Kasus-kasus masyarakat yang semakin komplit dan rumit.

Dalam keadaan masyarakat yang dinamis dan hukum yang lamban berkembang atau bahkan statis, sumber daya manusia penegak hukum dalam hal ini aparat hukum lebih khusus hakim agung sangat dituntut perannya dalam memutuskan perkara / kasus-kasus yang diklaim belum mempunyai aturan/perundangannya terhadap peristiwa yang terjadi tersebut. Oleh karena itu seorang hakim agung harus mempunyai kemampuan rectsvinding (kemampuan untuk menemukan hukum sebagai kompensasi hukum yang belum lengkap). Yang mana proses penemuan hukum tersebut adalah bagaimana mencari dan penemukan hukum untuk peristiwa konkrit.

Hasil penemuan hukum tersebut dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan pada penetapan hukum berikutnya (yurisprudensi). Dan yurisprudensi yang dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan secara konstan akan terjadi rechtsschepping (penciptaan hukum). Memang tidak ada satu pun hukum/peraturan yang dibuat manusia yang sempurna, hukum penuh dengan ketidakjelasan, penuh ketidaklengkapan dan bahkan banyak peristiwa / fakta sosial baru yang belum ada peraturannya.

Adegium tersebut memiliki makna yang sangat besar dalam pembentukan hukum. Dapat dimaknai dari adegium tersebut berarti bahwa hukum tidak dapat dibentuk untuk selamanya namun harus selalu disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Artikel Terkait :

Parliamentary Threshold

Parliamentary threshold (PT) direncanakan naik dari 4 persen menjadi 7 persen pada Pemilu 2024. Besaran itu tercantum dalam draf RUU Pemilu yang sudah disusun badan keahlian DPR (BKD). Penyusunan draf itu kini sudah tuntas. Rencananya, draf RRU tersebut dibahas oleh Komisi II DPR mulai pekan depan. ”Bahannya sudah ada,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR Arwani Thomafi

Salah satu poin krusial dalam RUU Pemilu adalah kenaikan ambang batas parlemen dari 4 persen pada Pemilu 2019 menjadi 7 persen pada Pemilu 2024. Rencana tersebut langsung mendapat penolakan dari sejumlah partai menengah. Salah satunya Partai Amanat Nasional (PAN). Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay mengatakan, pihaknya tidak setuju dengan wacana kenaikan PT tersebut. Alasannya, afiliasi politik di masyarakat sangat beragam. ”Dengan menaikkan ambang batas, parlemen akan memberangus aspirasi rakyat,” kata Saleh. Menurut Saleh, dengan menaikkan PT, ada sejumlah parpol yang tidak bisa lolos ke parlemen.

Dia memprediksi Senayan hanya akan diisi sekitar tujuh partai politik pada 2024. ”Kami menduga ada rencana untuk menghilangkan partai-partai kecil dan menengah.” Ironisnya, dalam RUU Pemilu, parliamentary threshold diwacanakan berlaku secara nasional. Artinya, jika parpol tertentu tidak lolos di DPR pusat, partai itu juga tidak bisa menempatkan wakilnya di DPRD tingkat provinsi maupun DPRD kabupaten/kota. ”Ini jelas sangat berbahaya. Padahal, setiap parpol punya basis pemilih yang berbeda-beda,” tegas anggota Komisi IX DPR itu. Sementara itu, Tujuh sekretaris jenderal partai yang gagal masuk DPR bernaung dalam Forum Sekjen Pro-Demokrasi.

Mereka menolak substansi Rancangan Undang-Undang atau RUU Pemilu yang tengah digodok DPR. Pernyataan sikap ini merupakan hasil diskusi virtual dari sekjen 7 partai yaitu, Priyo Budi Santoso (Partai Berkarya), Afriansyah Ferry Noor (PBB), Gede Pasek Suardika (Hanura), Abdullah Mansuri (Partai Garuda), Ahmad Rofiq (Perindo), Raja Juli Antoni (PSI), dan Verry Surya Hendrawan (PKPI).

Raja Juli Antoni menilai, usulan kenaikan PT di Pemilu 2024 merupakan ancaman bagi demokrasi Indonesia.

“Sejatinya, baik usulan Parliamentary Threshold dan atau Presidential Threshold yang diajukan merupakan ancaman nyata terhadap demokrasi kita. Sudah banyak suara negatif masuk dari daerah-daerah. Masyarakat luas harus segera disadarkan,” kata Raja Juli Antoni dalam keterangan yang diterima kumparan, Minggu (7/6). Sementara itu, Sekjen Hanura Gede Pasek Suardika menilai kenaikan parliamentary threshold menunjukkan bahwa hasrat kekuasaan sungguh jelas mengalahkan filosofi krusial dari demokrasi.

Selain itu, Gede Pasek menilai ada kecenderungan ketidakadilan dalam prinsip perwakilan di parlemen. “Dampaknya di daerah yang tidak padat bisa tidak diwakili oleh wakil yang layak karena pemilik suara yang lebih banyak justru bisa gugur oleh mereka yang dapat suara sedikit di daerah itu hanya karena partainya secara nasional digugurkan oleh aturan PT yang tidak masuk akal itu,” jelas Gede Pasek.

Sementara itu, Sekjen Berkarya, Priyo Budi Santoso menekankan pada potensi resiko jumlah suara pemilih yang hangus. Selain itu, Priyo menilai bahwa ketujuh partai ini perlu hadir untuk menjadi penyeimbang informasi ke masyarakat. Sementara itu, Afriansyah Ferry Noor menyoroti usulan kenaikan PT hampir selalu terjadi jelang pemilu. Menurut dia, usulan kenaikan ini tak perlu terjadi karena hanya membuang energi saja. Sebab, pada akhirnya, prinsip demokrasi harus dipertahankan. “Tapi apa kita akan terus menerus buang-buang energi seperti ini, setiap 5 tahun? Hanya untuk melawan arogansi dan hasrat berkuasa yang berlebihan ini?” kata Afriansyah.

Artikel Terkait :

Penandatanganan MOU & MOA Pascasarjana dan Magister Ilmu Hukum Dengan DPC PERADI MEDAN

Telah dilaksanakan Penandatanganan MOU & MOA Pascasarjana dan Prodi Magister Ilmu Hukum Dengan DPC PERADI MEDAN, yang ditandatangani Oleh Ibu Prof. Dr. Ir. RETNA ASTUTI K., M.S selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area dan Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH,MH selaku Ka Prodi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area . Adapun bertujuan untuk Peningkatan Kompetensi Mahasiswa dan Lulusan dibidang hukum dengan diadakan kegiatan pelatihan Legal Opinion.

Direktur dalam sambutannya, “Semoga dengan adanya kerjasama MoU ini mudah mudahan lebih baik lagi kerjasama dengan peradi , semoga dapat bermanfaat khususnya dalam bidang ilmu hukum”, tutup Prof. Retna.

Bolehkah Polisi Memukul Demonstran di muka umum

Hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum memang dilindungi oleh konstitusi, yakni dalam Pasal 28E UUD 1945. Lebih jauh mengenai mekanisme pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum diatur dalam UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (“UU 9/1998”). Pemerintah memberikan amanat kepada Polri dalam Pasal 13 ayat (3) UU 9/1998 yakni dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Terkait pelaksanaan demonstrasi sebagai perwujudan penyampaian pendapat di muka umum kemudian ditetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum (“Perkapolri 9/2008”). Aturan tersebut sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dan pedoman dalam rangka pemberian standar pelayanan, pengamanan kegiatan dan penanganan perkara (dalam penyampaian pendapat , agar proses kemerdekaan penyampaian pendapat dapat berjalan dengan baik dan tertib (lihat Pasal 2 Perkapolri 9/2008). Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat  oleh warga negara (demonstrasi), aparatur pemerintah (dalam hal ini Polri) berkewajiban dan bertanggung jawab untuk (Pasal 13 Perkapolri 9/2008):

a. Melindungi hak asasi manusia;
b. Menghargai asas legalitas;
c. Menghargai prinsip praduga tidak bersalah; dan
d. Menyelenggarakan pengamanan

Sehingga, dalam menangani perkara penyampaian pendapat di muka umum harus selalu diperhatikan tindakan petugas yang dapat membedakan antara pelaku yang anarkis dan peserta penyampaian pendapat di muka umum lainnya yang tidak terlibat pelanggaran hukum (Pasal 23 ayat [1] Perkapolri 9/2008);

a. Terhadap peserta yang taat hukum harus tetap di berikan perlindungan hukum;
b. Terhadap pelaku pelanggar hukum harus dilakukan tindakan tegas dan proporsional;
c. Terhadap pelaku yang anarkis dilakukan tindakan tegas dan diupayakan menangkap pelaku dan berupaya menghentikan tindakan anarkis dimaksud.

Dan perlu diperhatikan bahwa pelaku pelanggaran yang telah tertangkap harus diperlakukan secara manusiawi (tidak boleh dianiaya, diseret, dilecehkan, dan sebagainya).

Melihat kondisi di lapangan pada saat terjadi demonstrasi, memang kadangkala diperlukan adanya upaya paksa. Namun, ditentukan dalam Pasal 24 Perkapolri 9/2008 bahwa dalam menerapkan upaya paksa harus dihindari terjadinya hal-hal yang kontra produktif, misalnya:

a. Tindakan aparat yang spontanitas dan emosional, misalnya mengejar pelaku, membalas melempar pelaku, menangkap dengan kasar dengan menganiaya atau memukul;
b. Keluar dari ikatan satuan/formasi dan melakukan pengejaran massa secara perorangan;
c. Tidak patuh dan taat kepada perintah kepala satuan lapangan yang bertanggung jawab sesuai tingkatannya;
d. Tindakan aparat yang melampaui kewenangannya;
e. Tindakan aparat yang melakukan kekerasan, penganiayaan, pelecehan, melanggar HAM;
f. Melakukan perbuatan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan;

Artikel Terkait :

Beberapa Masalah Pidana Mati Di Indonesia

Berikut Beberapa Masalah Pidana Hukuman Mati di Indonesia

1. Adanya stigma yang melekat di masyarakat. Tatkala sebuah kasus telah mencapai vonis mati, susah bagi hakim untuk menurunkan hukuman.

2. Adanya Maaladministrasi saat Eksekusi Pidana Mati

Ombudsman RI menemukan malaadministrasi atas eksekusi Humphrey alias Jeff. Mereka menyebutkan eksekusi seharusnya ditunda, sebab kala itu Jeff sedang mengajukan permohonan grasi. Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002: “Bagi terpidana mati, kuasa hukum atau keluarga terpidana yang mengajukan permohonan grasi, pidana mati tidak dapat dilaksanakan sebelum Keputusan Presiden tentang penolakan permohonan grasi diterima oleh terpidana.”

3. Adanya perbedaan perlakuan (diskriminasi) di antara para terpidana mati

Tidak diteruskannya permohonan Peninjauan Kembali (PK) kedua Humprey Ejike Jefferson ke Mahkamah Agung (MA) oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menunjukkan Adanya perbedaan perlakuan (diskriminasi) di antara para terpidana mati” tulis Ombudsman di situs mereka.

4. Proses hukum yang jauh dari kata baik, dimana proses persidangan disejajarkan dengan sidang umum, padahal semestinya tidak boleh begitu.

Dimana banyak peradilan pidana yang dimulai dari siang sampai magrib. Kalau kasus hukuman mati itu siding terakhir, hakim sudah bekerja sampai magrib, bisa jadi dia sudah buru-buru, hakim dan terdakwa sudah lelah, sehingga tidak fokus, dan hal ini diperparah dengan beban kerja hakim yang cukup tinggi”

5. Aturan pidana mati yang tidak relevan

Peneliti dari Institute for Criminal and Justice Reform (ICJR) Maidina Rahmawati mengatakan sesungguhnya “negara boleh menerapkan pidana mati.” Namun, hukuman tersebut hanya untuk pelaku yang melakukan the most serious crime.
“Artinya, punya akibat mati yang langsung, menghasilkan dampak nyata. Misalnya kematian ratusan orang sekaligus. Syaratnya itu sangat tinggi,” ujar Maidina.
Di Indonesia, hukuman mati masih banyak menyasar terpidana kasus narkotika. Padahal menurut aturan PBB, hukuman mati tidak boleh diterapkan untuk itu.

Negara yang melaksanakan hukuman mati pun tak boleh lepas dari prinsip pengadilan yang adil, yakni: hak atas bantuan hukum di setiap tahap, hak untuk bebas dari penyiksaan, hak atas penerjemah agar terdakwa memahami semua dakwaan, dan kesetaraan antara jaksa dan pengacara.

6. Terpidana Mati Tak Dapat Fasilitas

Hal ini dialami Mary Jane. Dia divonis hukuman mati karena membawa heroin 2,6. Saat Persidangan Mary Jane kesulitan menerjemahkan pernyataan dan pertanyaan hakim. Penerjemahnya tak kompeten. Penerjemah yang ditunjuk masih berstatus mahasiswa di Sekolah Tinggi Bahasa Asing Yogyakarta.
“Saya tidak paham kata regret. Waktu hakim tanya itu, saya kira pertanyaannya adalah apakah saya melakukannya atau tidak. Saya langsung dengan tegas bilang ‘no’. Tidak. Ternyata sepertinya hakim mengira, saya tidak ada rasa penyesalan telah membawa heroin,” tambahnya. Perlakuan tak adil tak hanya menimpa Mary Jane. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) merilis hasil penelitian mereka terkait kondisi lapas bagi terpidana mati. Hasilnya: kondisi tak layak dan bikin sakit.
“Baik itu petugas lapas maupun para terpidana mengeluhkan minimnya pemenuhan hak atas kesehatan baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental bagi terpidana mati,” kata peneliti KontraS, Arif Nur Fikri, Kamis (10/10/2019). Berdasarkan catatan Kontras, anggaran perawatan kesehatan hanya Rp10 juta per tahun untuk masing-masing lapas. Dengan kata lain, mereka hanya punya anggaran Rp27.400 per hari. Kontras juga menemukan masalah lain: narapidana mati di Lapas Narkotika Pulau Nusakambangan tak boleh membawa obat dari luar lapas, sekalipun mereka butuh penanganan khusus.
“Seorang narapidana melaporkan bahwa staf lapas menolak memberikan obat yang diperlukan untuk tekanan darahnya. Dalam kasus lain, staf lapas memberikan obat kepada seorang tahanan hanya beberapa kali sebulan, meskipun ia harus meminumnya setiap hari,” tulis laporan tersebut. Sejumlah lapas juga tak bisa memberikan layanan konseling. Kebanyakan kasus, ketika terpidana mati meminta layanan konseling, lapas hanya mengarahkannya ke rohaniawan. Padahal kebutuhannya jelas berbeda.

Artikel Terkait :

Apa itu Tapera?

Penyelenggaraan pungutan iuran Tapera diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tenteng Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (PP Tapera 2020). Pemerintah lewat BP Tapera mewajibkan perusahaan pemberi kerja untuk menyetorkan iuran wajib Tapera paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Pungutannya dilakukan lewat pemotongan gaji pekerja (potong gaji karyawan).

Iuran Tapera yang ditetapkan yakni sebesar 3 persen dari gaji. Sebanyak 0,5 persen dibayarkan oleh pemberi kerja dan sisanya sebesar 2,5 persen ditanggung oleh pekerja. Oleh sejumlah kalangan, kewajiban iuran Tapera pada karyawan swasta dikritik lantaran mirip dengan program di BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek, yakni Manfaat Layanan Tambahan (MLT) BPJS Ketenagakerjaan.

Dikutip dari harian Kompas, Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia Timboel Siregar mengatakan, manfaat perumahan pekerja sebenarnya sudah diatur lewat MLT perumahan bagi pekerja peserta Jaminan Hari Tua atau JHT di BP Jamsostek. Program fasilitas MLT bagi pekerja diatur di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (JHT).

Dalam Pasal 25 Ayat (1) PP tersebut, menyebut peserta bisa memperoleh manfaat layanan tambahan berupa fasilitas pembiayaan perumahan dan/atau manfaat lain. Saat ini ada empat jenis MLT pembiayaan perumahan yang akan diberikan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan, yakni kredit konstruksi, pinjaman renovasi, fasilitas kredit pemilikan rumah (KPR), dan pinjaman uang muka. Dalam MLT, BP Jamsostek bekerja sama dengan bank-bank BUMN untuk memberikan pinjaman kepemilikan, uang muka, dan renovasi rumah.

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Adi Setianto mengatakan, program Tapera adalah menjadi solusi penyediaan pembiayaan perumahan jangka panjang dengan sumber dana murah. Pada tahap awal, BPT Tapera akan fokus melayani aparatur sipil negara (ASN) eks peserta program Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Taperum- PNS) melalui model pengelolaan dan perbaikan tata kelola. Target awal ASN yang bergabung sebagai pesertanya 4,2 juta orang.

”Peserta eks Taperum-PNS kami prioritaskan mendapat rumah pertama, bisa merenovasi ataupun membangun sendiri di tanah sendiri,” kata Adi. Dana Tapera bisa dicairkan setelah peserta berusia 58 tahun Program Tapera akan dimulai pada Januari 2021 dengan mewajibkan ASN eks peserta Taperum-PNS dan ASN baru untuk mulai mengiur.

Lalu, mewajibkan iuran kepada TNI dan Polri, pegawai BUMN, BUMD, dan karyawan swasta. Menurut Adi, tidak semua dana Tapera dipakai untuk pembiayaan perumahan. Ada sebagian dana yang dikelola untuk dikembalikan ke peserta dan dana cadangan pensiun.

Lalu apakah peserta Tapera bisa mendapatkan manfaat kemudahan memiliki rumah?
Dalam Pasal 38 Nomor 25 Tahun 2020, tak semua peserta Tapera bisa menikmati manfaat kepemilikan rumah meski rutin membayar iuran. Syarat mendapatkan skema pembiayaan dari BP Tapera adalah sudah memiliki masa kepesertaan minimal 12 bulan, termasuk golongan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dan belum memiliki rumah.

Syarat lainnya yakni menggunakan dana pembiayaan Tapera untuk kepemilikan rumah pertama, pembangunan rumah pertama, atau perbaikan rumah pertama. Namun, BP Tapera memastikan bahwa peserta Tapera bisa mendapatkan total iuran yang disetor selama menjadi peserta beserta dengan tambahan dari dana hasil pengembangan. Dana Tapera bisa dicairkan setelah peserta memasuki masa pensiun atau usia 58 tahun, meninggal dunia, atau tak lagi aktif sebagai peserta selama 5 tahun berturut-turut (menganggur minimal selama 5 tahun).

Artikel Terkait :

Pengertian dan Asas pada Hukum Jaminan

Pemahaman umum di masyarakat, jaminan itu digunakan untuk “jaga-jaga” kalau debitur atau orang yang berutang tidak mengembalikan uang yang dipinjam, maka jaminan bisa diambil oleh si kreditur sebagai bentuk pelunasan utang debitur. Istilah hukum jaminan berasal dari terjemahan zakerheidsstelling atau security of law. Dalam seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional tentang lembaga hipotek dan jaminan lainnya, yang diselenggarakan di Yogyakarta, pada tanggal 20 sampai dengan 30 juli 1977, disebutkan bahwa hukum jaminan, meliputi pengertian, baik jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan.


Hukum jaminan adalah peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi jaminan dengan penerima jaminan dengan menjaminkan benda- benda sebagai jaminan. Pada dasarnya seluruh harta kekayaan debitur menjadi jaminan dan diperuntukkan bagi pemenuhan kewajiban kepada semua kreditur secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam pasal 1131 KUHPerdata yang berbunyi:

“Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.”

Sifat Jaminan pada umumnya adalah sifat yang memberikan hak jaminan untuk pelunasan utang, bukan hak untuk memiliki benda yang dijaminkan. Jadi seandainya debitur cidera janji, kreditur tidak bisa memiliki atau mengambil benda yang dijaminkan kepadanya tersebut sebagai miliknya. Melainkan kreditur harus menjual benda milik debitur yang dijaminkan kepadanya tersebut secara lelang di muka umum.

Hasil penjualan barang jaminan tersebut lalu digunakan untuk melunasi utang debitur kepada kreditur. Jika masih terdapat sisa, maka kreditur harus mengembalikan sisa uang tersebut kepada debitur. Sistem pengaturan hukum jaminan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu sistem tertutup dan sistem terbuka. Sistem hukum jaminan di Indonesia adalah menganut sistem tertutup artinya orang tidak dapat mengadakan hak-hak jaminan baru, selain yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Asas-Asas Hukum Jaminan:

a. Asas publicitet = Bahwa semua hak tanggungan harus didaftarkan. Pendaftaran ini dimaksudkan supaya pihak ketiga dapat mengetahui bahwa benda tersebut sedang dilakukan pembebanan jaminan. Pendaftaran hak tanggungan di Kantor BPN Kabupaten/Kota, pendaftaran fidusia dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kantor Departemen Kehakiman dan HAM ,sedangkan pendaftaran hipotek kapal laut dilakukan didepan pejabat pendaftaran dan pencatat balik nama yaitu Syahbandar
b. Asas specialitet = Hak tanggungan ,hak fidusia dan hipotek hanya dapat dibebankan atas percil atau atas barang-barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu, harus jelas, terperinci dan detail.
c. Asas tidak dapat dibagi-bagi = Asas dibaginya hutang tidak dapat mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hipotek dan hak gadai walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian (benda yang dijadikan jaminan harus menjadi suatau kesatuan dalam menjamin hutang).
d. Asas inbezittstelling = Yaitu barang jaminan harus berada ditangan penerima jaminan (pemegang jaminan)
e. Asas horizontal = Yaitu bangunan dan tanah tidak merupakan satu kesatuan. Hal ini dapat dilihat dalam penggunaan hak pakai ,baik tanah negara maupun tanah hak milik. Bangunannya milik dari pemberi tanggungan, tetapi tanahnya milik orang lain,berdasarkan hak pakai dapat dijadikan jaminan,namun dalam praktek perbankan tidak mau menerima prinsip ini,karena akan mengalami kesulitan jika tejadi wanprestasi.

Artikel Terkait :

Memahami Peradilan in absentia

Secara singkat, peradilan in absentia dapat diartikan pemeriksaan suatu perkara tanpa kehadiran pihak tergugat (dalam perkara perdata dan tata usaha negara) atau terdakwa (dalam perkara pidana). Dalam perkara pidana, menurut mantan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh dalam buku berjudul “Bukan Kampung Maling, Bukan Desa Ustadz” (hlm. 208), konsep in absentia adalah konsep di mana terdakwa telah dipanggil secara sah dan tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, sehingga pengadilan melaksanakan pemeriksaan di pengadilan tanpa kehadiran terdakwa.

Pada prinsipnya sidang putusan suatu perkara pidana harus dihadiri oleh terdakwa, hal ini berdasarkan Pasal 196 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) yang menyatakan: ”Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain”. Selain itu, juga terdapat Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1988 tentang Penasehat Hukum atau Pengacara yang Menerima Kuasa dari Terdakwa/Terpidana “In Absentia” yang pada intinya memerintahkan hakim untuk menolak penasihat hukum/pengacara yang mendapat kuasa dari terdakwa yang sengaja tidak mau hadir dalam pemeriksaan pengadilan sehingga dapat menghambat jalannya pemeriksaan pengadilan dan pelaksanaan putusannya.

Namun, terhadap ketentuan Pasal 196 KUHAP terdapat suatu penyimpangan dalam perkara pelanggaran lalu lintas sebagaimana diatur Pasal 213 KUHAP yang menyatakan bahwa “terdakwa dapat menunjuk seorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang”.

Selain itu, Pasal 214 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP menyatakan:

(1) Jika terdakwa atau wakilnya tidak hadir di sidang, pemeriksaan perkara dilanjutkan;
(2) Dalam hal putusan diucapkan di luar hadirnya terdakwa, surat amar putusan segera disampaikan kepada terpidana;

Di samping itu, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 9 Tahun 1985 tentang Putusan yang Diucapkan di Luar Hadirnya Terdakwa “Mahkamah Agung berpendapat bahwa perkara-perkara yang diperiksa dengan Acara Pemeriksaan Cepat (baik perkara tindak pidana ringan maupun perkara pelanggaran lalu lintas jalan) dapat diputus di luar hadirnya terdakwa (verstek) dan Pasal 214 KUHAP berlaku bagi semua perkara yang diperiksa dengan Acara Pemeriksaan Cepat.”.

Jadi, hukum acara pidana tidak hanya mengakui keberadaan persidangan secara in absentia untuk perkara pelanggaran lalu lintas jalan, melainkan berlaku juga bagi perkara tindak pidana ringan (lihat Pasal 205 KUHAP).

Selain itu, persidangan in absentia secara khusus diatur dalam beberapa undang-undang lainnya, antara lain:

– Pasal 38 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Tipikor”) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 yang menyatakan: “Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya.”
– Pasal 79 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyatakan: “Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa.”
– Pasal 79 UU No. 31/2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009 yang menyatakan, “Pemeriksaan di sidang pengadilan dapat dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa.” Dalam Angka 3 SEMA No. 03/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan UU No. 31/2004 tentang Perikanan, disebutkan bahwa, “Pemeriksaan di sidang pengadilan dapat dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 79 UU No. 31/2004 tentang Perikanan adalah dalam pengertian perkara in absentia, yaitu terdakwa sejak sidang pertama tidak pernah hadir di persidangan.”
.
Dengan demikian, dalam perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana perikanan dimungkinkan pula suatu persidangan dan pembacaan putusan tanpa dihadiri terdakwa.

Artikel Terkait :

Justice Collaborator Di Indonesia

Justice collaborator diartikan sebagai saksi pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu atau bekerjasama dengan penegak hukum. Justice collaborator diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, jo. Undang-undang Nomor 31 tahun 2014, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 04 tahun 2011, Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, dan LPSK tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.


Sumber hukum yang disebutkan di atas masih belum memberikan pengaturan yang proporsional, sehingga keberadaan justice collaborator bisa direspon secara berbeda oleh penegak hukum. Misalnya pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Wistleblowers) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborators) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Lahirnya SEMA di atas didasarkan pada pertimbangan: bahwa dalam tindak pidana tertentu yang serius seperti teroris, korupsi, narkotika, pencucian uang, tindak pidana perdagangan orang, telah menimbulkan gangguan yang serius pada masyarakat, sehingga perlu ada perlakuan khusus kepada setiap orang yang melaporkan, mengetahui atau menemukan suatu tindak pidana yang membantu penegak hukum dalam mengungkapnya. Oleh sebab itu, untuk mengatasi tindak pidana tersebut di atas, para pihak yang terlibat dalam tindak pidana tersebut perlu mendapatkan perlindungan hukum dan perlakuan khusus

Selanjutnya, dalam SEMA diberikan pedoman kepada hakim dalam menjatuhkan pidana kepada justice collaborator dengan beberapa kriteria:

1. Yang bersangkutan merupakan pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatannya, bukan pelaku utama dan memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara tersebut;
2. Jaksa Penuntut Umum telah menjelaskan dalam tuntutannya menyatakan yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang signifikan sehingga dapat mengungkap tindak pidana dimaksud.

Dalam konteks di atas, hakim yang memeriksa perkara diminta untuk menjatuhkan putusan:

1. Pidana percobaan bersyarat dan atau;
2. Pidana penjara yang paling ringan dengan mempertimbangkan keadilan dalam masyarakat.

Meskipun dalam SEMA sudah diatur dan sudah dijadikan panduan bagi hakim-hakim di lingkungan peradilan di Indonesia, namun SEMA tersebut tidak bisa mengikat jaksa maupun bagi penyidik. SEMA di atas hanyalah aturan internal di lingkungan peradilan, sehingga tidak memiliki otoritas yang kuat dalam memastikan bahwa justice collaborator mendapatkan perlakuan khusus. Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban juga tidak memberikan jaminan perlindungan terhadap justice collaborator.

KUHP dan KUHAP juga tidak mengatur posisi justice collaborator secara tuntas. Dengan demikian norma pada hukum positif kita tidak memberikan tempat yang layak pada justice collaborator. Oleh sebab itu, perlu untuk mencari terobosan hukum dalam memberikan perlindungan kepada justice collaborator. Selain SEMA, ada juga Peraturan Bersama Nomor 11 Tahun 2011, yang mana peraturan tersebut dinilai sebagai terobosan hukum dalam rangka mengisi kekosongan hukum namun dalam pelaksanaannya tetap ditemukan kendala. Kendala utama yang ditemukan adalah penanganan khusus bagi saksi pelaku yang bekerjasama.

Artikel Terkait :

Dalang / Aktor Intelektual

Ajaran penyertaan yang dituangkan dalam Pasal 55 KUHP Indonesia antara pembantuan dengan peserta lain dalam penyertaan pidana yakni salah satunya adalah penyuruh (pembuat pelaku) dan penganjur suatu delik yang memiliki kapasitas sebagai aktor intelektual (dalang atau mannus domino) yang memiliki inisiatif timbulnya suatu kejahatan, sedangkan kapasitas demikian tidak dimiliki oleh pembantu kejahatan.

Pertanggungjawaban penyuruh (pembuat pelaku) atau penganjur (pembujuk) baik delik dilakukan maupun delik tidak secara penuh dilakukan hanya terbatas apa yang disuruh dan dianjurkan saja. Tetapi sebaliknya pembantuan delik juga hanya terbatas pembantuan misalnya ketika delik dilaksanakan.

Jadi pemberian bantuan tersebut baik bersifat materiil berupa perbuatan tertentu maupun intelektual yakni berupa sarana sebagai hasil pemikiran jahat. Oleh sebab itu, pembantuan dapat berwujud pelaksanaan (commission) maupun pembiaran (omission). Bentuk penyertaan “menyuruh melakukan” haruslah terdiri dari lebih dari dua orang pembuat. Di satu sisi terdapat seorang yang berperan sebagai penyuruh (dalang /manus domina, onmiddelijke dader, intellectueele dader) dan di sisi lain terdapat seorang yang berperan sebagai orang yang disuruh melakukan (onmiddelijke dader, materiel dader, manus ministra) bentuk tersebut merupakan syarat terjadinya bentuk penyertaan “menyuruh melakukan”.

Karena tanpa adanya pihak yang menyuruh dan juga sebaliknya jika tanpa ada pihak yang “disuruh melakukan”, maka tidak sempurna makna “menyuruh melakukan”. Dalam bentuk penyertaan menyuruh-melakukan, penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak pidana, melainkan (menyuruh) peran lain. Penyuruh (manus domina, omniddelijke dader, intellectueele dader) berada dibelakang layar, sedangkan yang melakukan tindak pidana adalah seseorang lain yang disuruh itu merupakan alat ditangan penyuruh. Dikatakan orang yang “disuruh melakukan” sebagai alat yang dipergunakan oleh pelaku (penyuruh) karena memang orang yang disuruh tersebut merupakan alat yang tidak dapat dipidana. Hal ini yang menjadi syarat penting dalam bentuk “menyuruh melakukan”.

Roeslan Saleh menyebutkan bahwa dalam konstruksi “menyuruh melakukan” yang pelaksanaannya bukanlah suatu alat kehendak, tetapi tidak dapat dipidana hanyalah oleh karena pada dia kualitas untuk melakukan delik (penulis:tindak pidana) tidak ada.

Menurut Moeljatno, kemungkinan-kemungkinan tidak dapat dipidananya orang yang disuruh, karena:

1) Tidak mempunyai kesengajaan, kealpaan ataupun kemampuan bertanggungjawab.
2) a) berdasarkan Pasal 44 KUHP;
b) dalam keadaan dayapaksa Pasal 48 KUHP;
c) berdasarkan Pasal 51 ayat (2) KUHP; dan
d) orang yang disuruh tidak mempunyai sifat/kualitas yang disyaratkan dalam delik, misalnya Pasal 413-437 KUHP.

Artikel Terkait :