Penegakkan Hukum Illegal Fishing di Indonesia

Pada hari Sabtu, 21 Mei 2016 Program Studi Magister Hukum Universitas Medan Area mengadakan kuliah umum dengan pemateri Laksda TNI Dr. Surya Wiranto, SH, MH.
InfoUMA – Staf Menko Polhukam Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman, Laksamana Muda TNI Dr. Surya Wiranto, SH MH mengingat banyak gangguan keamanan di laut Indonesia.

Gangguan itu  seperti perompakan dan pembajakan, human trafficking, smuggling migrants, traficking fire arms, terorisme maritim, perusakan atau pencemaran lingkungan laut.

Hal itu disampaikan Dr. Surya Wiranto pada acara kuliah umum yang diikuti  mahasiswa Magister Hukum Universitas Medan Area (UMA), baru-baru ini.
Lebih lanjut dikatakannya, untuk mengantisipasi gangguan  di laut tersebut, dilakukan penegakan hukum dengan  penindakan setelah terjadinya Garkum (preventif dan refresif) Tujuannya untuk mencapai dan menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketenteraman

Untuk menegakkan hukum itu katanya membutuhkan aparat penegak hukum (criminal justice sistem) yang mliputi aparat kepolisian, jaksa, hakim dan petugas lembaga pemasyarakatan. Penegakan hukum itu melalui proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, persidangan.  Kom ponen sistem peradilan pidana  tersebut harus bekerja sama dalam penegakan hukum illegal fishing.

Kerjasama aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana penting dilakukan.

Dr. Surya juga mengatakan  instansi yang berwenang dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana di laut itu  di antaranya TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan  (PPNS Perikanan), Kementerian Hukum dan HAM (PPNS Imigrasi), Kementerian Keuangan (PPNS Bea &Cukai ),  Kepolisian Ne gara RI, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Kehutanan (PPNS Kehutanan), Kementerian Perhubungan (PPNS Perhubungan), Kementerian Negara Lingkungan Hidup (PPNS LH), Bakamla.

Terkait dengan Illegal fishing yang terjadi di perairan laut NKRI, katanya  aturan hukum yang terkait di antaranya UU No. 45 tahun 2002 tentang Perikanan  (perubahan atas UU No 31 tahun 2004 tentang Perikanan, UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI, UU No. 2 tahun 2002 tentang Polri dan UU No. 32 tahun 2014 tentang Kelautan.

Ketua Program MH UMA Dr. Marlina, SH, M.Hum mengatakan kuliah umum yang disam pai kan sangat penting dan tepat di berikan kepada mahasiswa magister hukum UMA  Karena, ungkapnya  maha siswa UMA terdiri dari berbagai komponen di antaranya polisi, jaksa, hakim, lapas, advokat,  akademisi, pengusaha, imigrasi, sangat besar peranannya dalam penegakan hukum.

Dia juga menegaskan kegiatan kuliah umum dan perkuliahan di dalam kelas akan terus ditingkatkan dengan menghadirkan para ahli dalam bidang akademis dan praktisi.

Magister Hukum UMA, tambahnya kuliah umum ini juga untuk meningkatkan wawasan akademis mahasiswa dalam bidang kelautan khususnya masalah illegal fishing di perairan laut Indonesia. Dengan demikian mahasiswa MH UMA lebih aktif, inovatif dan profesional dalam men jalankan tugasnya

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *